Dinas Sosial Ambil Peranan Penting dalam Pencegahan Stunting di Banten

SERANG | BD — Upaya menekan angka stunting di Provinsi Banten terus dilakukan. Salah satunya oleh Dinas Sosial Provinsi Banten.

Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Banten Budi Darma Sumapradja menyatakan peran kebijakan lintas sektoral harus menjadi prioritas utama dalam penanganan stunting.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Ratusan Gram Sabu dan Ganja Dimusnahkan Kejari Kabupaten Tangerang

78 Redaksi

“Apa yang dilakukan Dinsos tidak dapat berdiri sendiri, harus dilakukan secara holistik, integratif dan yang terpenting adalah berkelanjutan,” ucap Budi, Rabu (26/7/2022).

Dijelaskan bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berperan aktif dalam upaya-upaya menurunkan Prevalensi Stunting.

Antara lain memastikan para penerima manfaat untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang merupakan syarat diterimanya bantuan sosial.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Pilkada Pandeglang 2024, Partai Kaesang akan All Out Menangkan Iing

74 Redaksi

“Misalnya pada program PKH (sekitar 300 ribu keluarga penerima manfaat), dalam pelaksanaan programnya para pendamping PKH memastikan bahwa syarat-syarat program yang terkait dengan stunting dilaksanakan oleh para KPM,” ucapnya.

Kemudian imunisasi lengkap bagi balita, dan kewajiban mendapatkan tablet ferium minimal 4 kali dalam satu masa kehamilan bagi ibu hamil dan lainnya.

Dengan syarat-syarat program tersebut, lanjutnya, secara otomatis para KPM akan terhindar dari stunting.

“Selain itu masih banyak upaya-upaya preventif lain yang dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial,” tutur Budi.

Budi mengatakan, Dinsos Banten memberikan apresiasi setinggi-tingnya pada DPRD Banten melalui komisi V yang telah dan akan selalu memberikan dukungan politik anggaran bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Terpisah, Ketua Komisi V Yeremian Mendrofa menyebutkan bahwa penanganan stunting di Banten butuh kerja sama lintas sektoral. Dalam kesempatan yang sama ia mengapresiasi beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Banten yang sudah dengan sigap bahu membahu menangani stunting.

Khsus untuk Dinas Sosial Provinsi Banten, program keluarga harapan (PKH) merupakan salah satu intervesi konkret kepada keluarga yang mengalami kendala kesejahteraan sosial.

“Intervensi semacama ini sangat dibutuhkan, khususnya bagi keluarga yang secara sosial belum sejahtera. Karena faktor yang menyebabkan terjadinya stunting dalam keluarga yang memang mengalami kendala kesejahteraan sosial,” kata Yeremia.

Program tersebut, ia menyebutkan sangat sejalan dengan program pemerintah pusat untuk bersama-sama daerah dalam penanganan stunting di Banten. (ADV)