Reformasi Birokrasi di Tangerang: 5 Jabatan Strategis Siap Diisi Lewat Seleksi Ketat

TANGERANG | BD – Pemerintah Kabupaten Tangerang telah memulai proses pengisian lima Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang saat ini kosong. Proses ini dilakukan melalui Komite Suksesi dan Komite Talenta dengan memanfaatkan sistem manajemen talenta.

Lima posisi jabatan yang akan segera diisi mencakup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Pemkab Tangerang Tanggapi Sanksi KLH: Langkah Strategis Pengelolaan Sampah

197 Nazwa

Hendar Herawan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), menjelaskan bahwa pengisian jabatan ini dilakukan melalui dua cara, yaitu rotasi/mutasi dan promosi dari Pejabat Administrator, yang melibatkan beberapa tahapan.

Selain pengisian jabatan, Pemkab Tangerang juga melakukan evaluasi kinerja terhadap tiga kepala perangkat daerah yang telah menjabat selama lima tahun. Kegiatan ini dilaksanakan di Vega Hotel Gading Serpong pada hari Senin (19/5/2025).

Ketiga kepala daerah yang dievaluasi adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Dinas Perikanan.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Gubernur Andra Soni Hadiri Daihatsu Kumpul Sahabat di Tigaraksa: Ajak Masyarakat Manfaatkan Potensi Daerah

175 Nazwa

Hendar menambahkan bahwa tujuan dari evaluasi kinerja ini adalah untuk menilai pencapaian target kinerja dan kompetensi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi.

Seluruh proses dilakukan dengan prinsip transparansi dan profesionalisme, mulai dari penilaian rekam jejak, analisis dokumen kinerja, hingga sesi presentasi dan wawancara oleh tim evaluator independen. Diharapkan pendekatan ini dapat menghasilkan pemimpin birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik. (*)