SERANG | BD — Saat mengakhiri tahun 2025, Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia di Banten masih dihadapkan pada berbagai hambatan yang dirasakan langsung oleh penduduk, mulai dari masalah lapangan kerja, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga persoalan kemiskinan.
Menurut Abraham, walaupun beberapa indikator menunjukkan kemajuan, situasi di masyarakat belum sepenuhnya menunjukkan kesejahteraan yang merata.
“Banyak penduduk masih mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, keterbatasan akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang belum optimal. Ini yang perlu menjadi fokus bersama,” katanya saat diwawancara wartawan pada Rabu, 31 Desember 2025.
Di bidang tenaga kerja, Abraham mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten per 5 November 2025. Ia menyebutkan bahwa meskipun angka pengangguran berkurang sekitar 2.400 orang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten masih di level 6,69 persen dan termasuk yang paling tinggi di tingkat nasional.
Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) malah turun dari 66,17 persen menjadi 64,66 persen. Kondisi ini menandakan semakin banyak penduduk yang berhenti mencari kerja karena peluang yang terbatas.
“Ini bukan hanya soal angka. Artinya, masih banyak penduduk yang merasa kesempatan kerjanya sempit, terutama kaum perempuan,” ujar Abraham.
Masalah lapangan kerja ini, sambungnya, terkait erat dengan isu pendidikan, khususnya di tingkat SMA dan SMK negeri. Hingga saat ini, kapasitas sekolah negeri masih belum seimbang dengan jumlah lulusan SMP setiap tahunnya.
“Akibatnya, banyak orang tua harus mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta dengan biaya lebih tinggi. Bahkan, ada yang berisiko tidak melanjutkan sekolah. Ini tentu memengaruhi masa depan anak-anak Banten,” katanya.
Di sektor kesehatan, Abraham menyoroti masih adanya keluhan masyarakat mengenai pelayanan BPJS Kesehatan. Menurutnya, meskipun tingkat kepesertaan sudah tinggi, kualitas layanan di lapangan harus terus ditingkatkan.
“Jangan sampai masyarakat sudah memiliki BPJS, tapi saat berobat malah dihalangi. Pengawasan dan standar pelayanan harus benar-benar dijaga,” tegasnya.
Sementara itu, terkait kemiskinan, Abraham menyebut Provinsi Banten masih menjadi salah satu daerah dengan angka kemiskinan ekstrem yang cukup besar, yakni sekitar 3,73 persen. Jumlah penduduk miskin di Banten masih mencapai sekitar 777 ribu orang.
Dalam konteks ini, Abraham juga menyoroti akurasi sasaran bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ia merujuk data Kementerian Sosial yang menunjukkan bahwa pada tahun 2025 sekitar 45 persen anggaran PKH dan sembako diduga tidak tepat sasaran karena kesalahan data penerima, termasuk mereka yang sudah tidak memenuhi syarat, pegawai negeri, terindikasi judi daring, atau telah mandiri secara ekonomi.
Menurut Abraham, langkah pemerintah melakukan pembaruan data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pemindahan jutaan KPM yang salah sasaran sudah tepat, namun harus disertai verifikasi lapangan yang ketat agar bantuan benar-benar sampai ke warga yang membutuhkan.
“Bantuan sosial harus adil dan tepat sasaran. Ini penting untuk menghapus kemiskinan ekstrem dan menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Abraham menekankan bahwa refleksi berbagai masalah tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah agar kebijakan pembangunan selanjutnya lebih berorientasi pada masyarakat.
“Pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh penduduk, bukan hanya bagus di dokumen. Itu yang harus kita perjuangkan bersama,” katanya.
Di sisi lain, Abraham juga memberikan penghargaan kepada Gubernur Banten Andra Soni yang dinilainya telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan pemerintahan dengan turun langsung ke masyarakat.
Menurutnya, gaya kepemimpinan Andra Soni yang sering melakukan kunjungan lapangan dan melihat kondisi secara langsung merupakan langkah positif yang patut diapresiasi.
“Kami menghargai Pak Gubernur Andra Soni yang tidak hanya bekerja dari belakang meja, tetapi mau turun ke lapangan, mendengarkan langsung keluhan penduduk, dan melihat realitas yang ada,” tuturnya.
Abraham berharap, semangat kerja keras dan kedekatan dengan rakyat tersebut dapat terus diperkuat, sekaligus disertai kebijakan yang lebih terencana dan berkelanjutan agar berbagai tantangan pengembangan sumber daya manusia di Banten dapat diatasi secara bertahap. (*)
Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, menyampaikan pandangannya terkait tantangan pembangunan manusia di Banten saat diwawancarai awak media. (Foto: Ist)
Tidak ada komentar