APBN untuk Endorsement Artis: Ketika Uang Rakyat Menjadi Alat Promosi

waktu baca 10 menit
Selasa, 17 Nov 2026 15:35 31 Redaksi

OPINI | BD — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan pemerintah. Di dalamnya terdapat uang rakyat yang dihimpun melalui pajak dan berbagai sumber penerimaan negara, kemudian dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan publik. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, digunakan secara efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Prinsip tersebut kembali menjadi perhatian setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Total nilai delapan paket pengadaan yang dilaporkan mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar sepanjang 2024–2026.

Temuan ICW tersebut memunculkan pertanyaan mendasar tentang prioritas belanja negara, efektivitas komunikasi pemerintah, dan transparansi pengadaan barang dan jasa.

Persoalannya bukan sekadar apakah pemerintah boleh menggunakan jasa artis untuk mempromosikan program. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pengeluaran sebesar itu benar-benar sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat.

Pertanyaan ini layak diajukan, terutama ketika pemerintah juga dituntut menjalankan efisiensi anggaran dan memastikan setiap belanja publik memberikan hasil yang terukur.

APBN dan Persoalan Prioritas Kepentingan Publik

Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, APBN merupakan instrumen kebijakan publik yang mencerminkan prioritas pemerintah. Melalui anggaran, negara menentukan program yang akan dijalankan, sektor yang memperoleh perhatian, serta bagaimana sumber daya publik digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Karena itu, keputusan belanja tidak cukup dinilai berdasarkan legalitas administratif. Belanja negara juga perlu diuji berdasarkan urgensi, efisiensi, dan manfaatnya bagi publik.

Penggunaan jasa influencer pada dasarnya bukan sesuatu yang keliru. Di era digital, media sosial dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk menjangkau masyarakat, terutama generasi muda. Pemerintah membutuhkan strategi komunikasi yang adaptif agar informasi tentang program pembangunan, pelayanan publik, dan kebijakan negara dapat diterima secara luas.

Namun, efektivitas media sosial tidak otomatis membenarkan setiap pengeluaran untuk promosi. Pemerintah tetap perlu menjelaskan mengapa suatu strategi dipilih, bagaimana penyedia jasa ditentukan, dan apa hasil konkret yang hendak dicapai.

Berdasarkan temuan ICW yang diberitakan Katadata dan CNA Indonesia, lima paket pengadaan berasal dari satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada 2024, dengan nilai total Rp3.900.000.002. Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026, dengan nilai Rp10.796.955.000.

Pekerjaan tersebut mencakup penayangan konten YouTube, Instagram, dan TikTok, serta jasa kehadiran dalam acara pemerintah. Salah satu paket yang menjadi perhatian adalah penayangan Instagram Story melalui akun @raffinagita1717 senilai Rp575.655.000.

Angka tersebut memang dapat memancing perdebatan. Namun, kritik terhadap pengadaan tidak seharusnya berhenti pada besarnya nominal atau perbandingan dengan harga satu unggahan media sosial. Nilai kontrak harus dibaca sesuai ruang lingkup pekerjaan yang disepakati.

Di sinilah pemerintah perlu menjawab pertanyaan yang lebih substantif: apakah pekerjaan tersebut dibutuhkan, apakah biaya yang dibayarkan wajar, dan apakah hasilnya memberikan manfaat yang sepadan?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika masyarakat masih menghadapi persoalan kualitas pendidikan, pemerataan fasilitas kesehatan, kesejahteraan tenaga pendidik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir.

Bukan berarti belanja komunikasi harus selalu dikalahkan oleh sektor lain. Komunikasi publik juga merupakan kebutuhan pemerintahan. Akan tetapi, setiap pengeluaran harus memiliki alasan yang kuat dan dapat diuji secara objektif.

Bukan Sekadar Banyak Penonton, tetapi Seberapa Besar Manfaatnya

Menanggapi sorotan publik, RANS menyatakan bahwa nilai kerja sama tersebut tidak hanya mencakup biaya publikasi di media sosial. Dalam keterangan tertulis pada 10 November 2026, perusahaan menjelaskan bahwa kontrak juga meliputi produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program luar jaringan atau off-air, dan berbagai aktivitas promosi lainnya.

RANS juga menyatakan bahwa nilai kerja sama mengacu pada commercial rate card yang digunakan untuk klien lainnya, dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, lokasi kegiatan, dan kompleksitas pelaksanaan.

Perusahaan tersebut mengklaim bahwa empat kampanye yang dikerjakan bersama kementerian menghasilkan lebih dari 150 keluaran pekerjaan dan lebih dari 52,6 juta penayangan secara kumulatif.

Penjelasan tersebut penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai nilai kontrak. Karena itu, tidak tepat jika seluruh nilai pengadaan langsung dianggap sebagai bayaran untuk satu atau beberapa unggahan media sosial.

Namun, ada persoalan yang tetap perlu dijawab.

Jumlah keluaran pekerjaan dan penayangan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa harga kontrak sudah wajar atau program komunikasi telah mencapai tujuannya. Penayangan menunjukkan jangkauan konten, tetapi tidak otomatis menunjukkan perubahan pemahaman, perilaku, ataupun manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Jika kampanye bertujuan meningkatkan kunjungan ke museum, misalnya, evaluasi perlu melihat apakah promosi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan. Jika kampanye bertujuan memperkenalkan program kelautan dan perikanan, pemerintah perlu menjelaskan apakah informasi benar-benar menjangkau kelompok sasaran dan mendukung tujuan program.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan komunikasi publik harus melampaui angka penayangan.

Pemerintah perlu memiliki indikator yang jelas sejak tahap perencanaan, kemudian mengukur hasilnya setelah kegiatan selesai. Tanpa evaluasi yang memadai, besarnya jangkauan media sosial berisiko dijadikan ukuran keberhasilan yang tidak cukup untuk menilai manfaat belanja negara.

Transparansi dan Kewajaran Harga Harus Dapat Diuji

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip mendasar. Pemerintah tidak cukup hanya menyatakan bahwa pengadaan telah dilaksanakan melalui prosedur yang berlaku. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses tersebut menghasilkan penggunaan anggaran yang efisien dan sesuai kebutuhan.

RANS menyatakan bahwa kerja sama dengan instansi pemerintah dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan yang berlaku, termasuk platform Inaproc dan e-katalog. Perusahaan juga menegaskan bahwa persyaratan administratif, teknis, dan komersial telah dipenuhi.

Keterangan tersebut perlu diperhitungkan dalam menilai persoalan ini. Namun, penggunaan platform pengadaan resmi dan pemenuhan persyaratan administratif tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan tentang kewajaran harga, kualitas persaingan, maupun efektivitas pekerjaan.

Begitu pula, penggunaan commercial rate card tidak otomatis membuktikan bahwa harga yang dibayarkan merupakan pilihan paling efisien bagi negara. Penilaian tersebut memerlukan pembanding yang relevan, rincian pekerjaan, serta pertimbangan alternatif penyedia jasa.

Karena itu, pemerintah perlu membuka informasi pengadaan yang dapat diakses sesuai ketentuan, termasuk spesifikasi pekerjaan, dasar penetapan harga, mekanisme pemilihan penyedia, bukti pelaksanaan, dan laporan evaluasi.

ICW juga menyoroti spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi mengarah pada penyedia tertentu atau membatasi persaingan. Persoalan ini perlu diuji melalui dokumen pengadaan dan ketentuan yang berlaku, bukan langsung dianggap sebagai pelanggaran yang telah terbukti.

Transparansi bukan sekadar membuka dokumen setelah kontroversi muncul. Transparansi merupakan bagian dari sistem pengawasan yang memungkinkan publik menilai apakah keputusan pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

APBN adalah keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Karena itu, pengawasan terhadap penggunaannya bukan gangguan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari demokrasi yang sehat.

Potensi Konflik Kepentingan dan Etika Pejabat Publik

Persoalan lain yang patut diperiksa adalah potensi konflik kepentingan.

Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024. Sementara itu, perusahaan yang terafiliasi dengannya tercatat memperoleh kontrak pengadaan dari kementerian pemerintah dalam rentang 2024–2026.

Keterkaitan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kepentingan profesional, aktivitas bisnis, dan tanggung jawab sebagai pejabat publik dikelola.

Namun, kronologi setiap paket harus diperhatikan. Lima paket Museum dan Cagar Budaya berasal dari 2024, sedangkan tiga paket KKP berasal dari 2025–2026. Karena itu, penilaian mengenai potensi konflik kepentingan harus mempertimbangkan tanggal pengadaan, hubungan kepemilikan, proses pengambilan keputusan, dan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam setiap kontrak.

Perlu ditegaskan bahwa afiliasi perusahaan dengan seorang pejabat publik tidak otomatis membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana korupsi. Kesimpulan hukum harus didasarkan pada bukti dan pemeriksaan yang berwenang.

Meski demikian, potensi konflik kepentingan tetap harus dikelola secara serius. Pemerintah perlu memastikan adanya pengungkapan hubungan bisnis yang relevan, mekanisme pencegahan benturan kepentingan, serta pengawasan yang independen.

Dalam konteks ini, KPK menyatakan akan menelaah temuan ICW untuk melihat apakah terdapat unsur dugaan tindak pidana korupsi dan apakah persoalan tersebut masuk dalam kewenangannya. KPK juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh instansi terkait terhadap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengadaan.

Pernyataan tersebut harus dipahami secara proporsional. Penelaahan bukan berarti pelanggaran telah terbukti, tetapi menunjukkan bahwa persoalan tersebut memerlukan pemeriksaan yang cermat.

Integritas pemerintahan tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya pelanggaran hukum. Integritas juga terlihat dari kemampuan institusi mencegah situasi yang dapat menimbulkan keraguan publik terhadap independensi pengambilan keputusan.

Efisiensi Anggaran Tidak Boleh Berhenti sebagai Slogan

Sorotan terhadap pengadaan ini juga berkaitan dengan konsistensi kebijakan efisiensi anggaran.

Ketika pemerintah meminta kementerian dan lembaga mengendalikan belanja, masyarakat berhak mempertanyakan bagaimana prioritas ditetapkan. Pertanyaan itu semakin relevan ketika pengeluaran untuk komunikasi publik bernilai miliaran rupiah berlangsung di tengah tekanan terhadap berbagai pos belanja lainnya.

Namun, efisiensi tidak boleh dipahami hanya sebagai pemangkasan anggaran. Pengeluaran yang besar belum tentu tidak efisien, sebagaimana pengeluaran yang kecil belum tentu efektif.

Efisiensi harus dinilai berdasarkan hubungan antara biaya, keluaran, dan manfaat yang dihasilkan. Jika sebuah kampanye berbiaya tinggi terbukti memberikan manfaat yang lebih besar daripada alternatifnya, pengeluaran tersebut dapat memiliki dasar rasional. Sebaliknya, jika manfaatnya tidak dapat dibuktikan atau tersedia alternatif yang lebih efektif dengan biaya lebih rendah, pemerintah harus bersedia mengevaluasi keputusan tersebut.

Karena itu, pemerintah tidak cukup membela pengeluaran dengan alasan bahwa program telah dilaksanakan atau konten telah memperoleh jutaan penayangan. Pemerintah perlu menjelaskan mengapa pilihan tersebut paling sesuai dengan tujuan kebijakan dan bagaimana manfaatnya diukur.

Pada saat yang sama, masyarakat juga perlu menghindari kesimpulan yang hanya didasarkan pada perbandingan nominal. Nilai satu paket promosi tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan anggaran pendidikan, kesehatan, atau dana desa tanpa mempertimbangkan perbedaan fungsi dan ruang lingkupnya.

Kritik yang kuat bukanlah kritik yang sekadar memperhadapkan dua angka, melainkan kritik yang mampu menunjukkan apakah keputusan anggaran memiliki dasar kebutuhan, kewajaran harga, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Harus Mengutamakan Manfaat, Bukan Sekadar Popularitas

Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan, saya memandang persoalan ini sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola belanja komunikasi publik.

Pertama, pemerintah perlu menetapkan indikator keberhasilan yang terukur sebelum pengadaan dilakukan. Indikator tersebut harus sesuai dengan tujuan program dan tidak berhenti pada jumlah konten atau penayangan. Tingkat pemahaman masyarakat, ketepatan sasaran, serta kontribusi komunikasi terhadap keberhasilan program perlu menjadi bagian dari evaluasi.

Kedua, pemerintah harus memastikan kewajaran harga dan persaingan yang sehat. Spesifikasi pengadaan seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan program, bukan diarahkan untuk menguntungkan penyedia tertentu. Jika menggunakan figur publik tertentu memang diperlukan, pemerintah harus memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, pemerintah perlu membandingkan berbagai alternatif komunikasi. Kanal resmi kementerian, komunitas lokal, kreator konten daerah, media pendidikan, dan organisasi masyarakat dapat menjadi pilihan sesuai karakteristik sasaran. Tidak semua program membutuhkan figur nasional dengan biaya besar.

Keempat, hasil pengadaan harus dievaluasi secara terbuka sesuai ketentuan. Publik perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai pekerjaan yang telah dilaksanakan, capaian program, dan dasar penilaian efektivitasnya.

Kelima, mekanisme pencegahan konflik kepentingan perlu diperkuat, khususnya ketika penyedia jasa memiliki hubungan bisnis dengan pejabat publik. Pemeriksaan terhadap hubungan tersebut harus objektif dan didasarkan pada dokumen, bukan prasangka.

Langkah-langkah ini tidak dimaksudkan untuk menolak keterlibatan influencer dalam komunikasi pemerintah. Sebaliknya, tujuannya memastikan bahwa penggunaan jasa mereka benar-benar relevan, efisien, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Popularitas dapat menjadi modal komunikasi, tetapi tidak boleh menjadi pengganti akuntabilitas.

Uang Rakyat Harus Kembali untuk Kepentingan Rakyat

Temuan ICW mengenai delapan paket pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar memberikan pelajaran penting tentang tanggung jawab pemerintah dalam mengelola anggaran komunikasi publik.

Penjelasan RANS mengenai ruang lingkup pekerjaan, mekanisme pengadaan, dan capaian penayangan perlu diperhitungkan. Pada saat yang sama, pertanyaan ICW mengenai prioritas belanja, persaingan pengadaan, dan potensi konflik kepentingan juga layak diperiksa secara objektif.

Kedua hal tersebut tidak harus dipertentangkan. Justru melalui keterbukaan, pemeriksaan dokumen, dan evaluasi yang independen, publik dapat menilai apakah pengadaan tersebut benar-benar memenuhi prinsip tata kelola yang baik.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang Raffi Ahmad, RANS, atau besarnya nilai kontrak. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat yang dipercayakan kepadanya.

APBN harus digunakan berdasarkan kebutuhan, dikelola secara efisien, dan dievaluasi berdasarkan manfaatnya. Pemerintah tidak cukup menunjukkan bahwa sebuah kampanye ramai ditonton; pemerintah juga harus mampu menjelaskan apa yang diperoleh masyarakat dari pengeluaran tersebut.

Uang rakyat bukan sekadar sumber pembiayaan kegiatan pemerintah. Uang rakyat adalah amanah yang menuntut tanggung jawab.

Karena itu, setiap keputusan anggaran harus dapat diuji bukan hanya dari segi prosedur, tetapi juga dari segi manfaat, kewajaran, dan kepentingan publik. Itulah esensi pemerintahan yang baik dan demokratis.

Penulis: Muhammad Ardhi Gibran
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Tangerang. (Red)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA