Atasi Permukiman Kumuh Pesisir, Pemkab Tangerang Bangun 110 Hunian Nelayan di Mauk
Penataan kawasan seluas sekitar 1,2 hektare di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk menjadi bagian dari upaya Pemkab Tangerang memperbaiki kualitas permukiman sekaligus meningkatkan kelayakan lingkungan bagi masyarakat nelayan. (Foto: Ist)JAKARTA | BD — Pemerintah Kabupaten Tangerang membangun 110 hunian bagi masyarakat nelayan sebagai bagian dari upaya mengatasi permukiman kumuh di kawasan pesisir Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang.
Pembangunan hunian tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan seluas sekitar 1,2 hektare yang sebelumnya berada dalam kondisi kumuh dan tidak tertata.
Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengatakan penanganan permukiman kumuh di kawasan pesisir tidak cukup dilakukan melalui pembangunan rumah. Penataan lingkungan, penyediaan infrastruktur dasar, hingga pemberdayaan masyarakat harus berjalan secara bersamaan.
Hal itu disampaikan Maesyal saat menjadi narasumber dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kawasan Kumuh Terpadu di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Senin (14/9/2026).
“Keberhasilan penanganan kawasan kumuh, khususnya wilayah pesisir di Kabupaten Tangerang merupakan hasil sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Lembaga, institusi pendidikan, akademisi, swasta dan masyarakat terlibat langsung,” kata Maesyal.
Dalam penataan kawasan Tanjung Anom, Pemkab Tangerang berkolaborasi dengan Habitat for Humanity, Koperasi Mitra Dhuafa serta masyarakat nelayan setempat.
Selain membangun 110 hunian, pemerintah daerah melakukan pembenahan sejumlah infrastruktur dasar. Jalan, saluran air dan penerangan jalan dibangun untuk mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih layak.
“Alhamdulillah, lahan yang tadinya tidak produktif dan kumuh menjadi hunian yang sehat bagi para nelayan. Pemerintah daerah juga berkontribusi membangun jalan, saluran air dan penerangan jalan,” ujar Maesyal.
Penanganan kawasan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga nelayan. Pendampingan dan pelatihan diberikan kepada masyarakat, termasuk para istri nelayan.
Menurut Maesyal, pendekatan tersebut penting agar penataan kawasan kumuh tidak hanya menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga memberikan dampak terhadap kemandirian masyarakat.
“Keberhasilan penanganan kawasan kumuh bukan hanya soal membangun hunian, tetapi bagaimana kawasan tersebut menjadi aman, sehat dan nyaman serta masyarakatnya mampu berkembang secara ekonomi,” katanya.
Komitmen penataan lingkungan dan permukiman itu diperkuat melalui program unggulan Pemkab Tangerang, SELARAS (Sistem Lingkungan yang Aman, Ramah dan Berkesinambungan).
Program SELARAS mencakup sejumlah agenda, antara lain pengelolaan sampah, pengendalian banjir dan pembangunan rumah layak huni.
“Kami memiliki program unggulan pembangunan daerah terkait lingkungan dan permukiman yang berkesinambungan, yaitu Sistem Lingkungan yang Aman, Ramah dan Berkesinambungan atau SELARAS,” ujar Maesyal.
Maesyal menegaskan penanganan kawasan pesisir membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga, akademisi, sektor swasta serta masyarakat.
Ia berharap pola kolaborasi yang diterapkan di Tanjung Anom dapat menjadi bagian dari upaya memperluas penataan kawasan pesisir di Kabupaten Tangerang.
“Harapannya, dengan dukungan dan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan, penataan kawasan pesisir Kabupaten Tangerang tidak hanya menciptakan kawasan yang ramah lingkungan, aman, sehat dan nyaman, tetapi juga mampu mendorong kemandirian dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat,” katanya. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar