Bahlil Tegaskan Prioritas Gas untuk Dalam Negeri, Dedi: Ini Sikap Nasionalisme
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai kebijakan Bahlil Lahadalia mengurangi ekspor gas ke Singapura sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan energi nasional. (Foto: Ist) JAKARTA | TD – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan pemerintah memprioritaskan pasokan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri dibandingkan ekspor. Langkah tersebut dinilai sebagai wujud nasionalisme dan keberpihakan terhadap kedaulatan energi Indonesia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai kebijakan pengurangan ekspor gas ke Singapura menunjukkan keberanian pemerintah dalam menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan bisnis dan perdagangan internasional.
Menurut Dedi, langkah tersebut patut diapresiasi karena mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan sumber daya energi nasional dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri di dalam negeri.
“Respons pemerintah dengan memotong sebagian ekspor gas ke Singapura merupakan langkah yang tepat dan tidak melanggar ketentuan hukum maupun kontrak yang berlaku. Pemerintah justru pantas diapresiasi karena berani menunjukkan sikap tegas di hadapan negara lain demi kebutuhan dan kepentingan dalam negeri,” ujar Dedi kepada wartawan, Jumat (30/10).
Ia menilai, pengurangan ekspor gas tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas perdagangan, tetapi juga menyangkut keberanian negara dalam menentukan prioritas pengelolaan sumber daya alam.
Dedi juga menyoroti peran Bahlil yang dinilainya menunjukkan keselarasan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mewujudkan agenda kedaulatan energi nasional.
Menurutnya, Bahlil mampu menerjemahkan arah kebijakan Presiden ke dalam langkah konkret, khususnya terkait keberpihakan terhadap kepentingan nasional.
“Bahlil menunjukkan sikap yang jelas, yakni mendahulukan kedaulatan negara dibandingkan kepentingan bisnis atau investasi semata. Saya melihat Bahlil sebagai satu-satunya menteri saat ini yang paling memahami apa yang diinginkan Presiden dalam konteks keberpihakan terhadap kepentingan nasional,” katanya.
Lebih lanjut, Dedi menilai keberanian pemerintah dalam menentukan prioritas pengelolaan sumber daya energi diperlukan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Besarnya potensi sumber daya alam, menurutnya, harus diimbangi dengan ketegasan negara dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri.
“Gerakan semacam ini diperlukan agar dunia melihat bahwa Indonesia memiliki nyali dan layak diperhitungkan. Kita tidak boleh selalu menempatkan kepentingan perdagangan di atas kedaulatan negara,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan yang mengutamakan kebutuhan energi domestik dapat menjadi pesan kepada dunia internasional bahwa Indonesia memiliki prinsip dalam menjalankan hubungan ekonomi dengan negara lain, termasuk dalam perdagangan energi.
“Dalam situasi seperti sekarang, bukan tidak mungkin dunia global mulai berpikir berkali-kali jika hendak mengambil langkah yang berpotensi merugikan Indonesia. Prabowo dan Bahlil bisa menjadi simbol keberanian baru Indonesia,” ungkapnya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengurangi pasokan gas bumi melalui pipa ke Singapura sebesar 31 BBTUD sejak 24 Oktober 2026. Pengurangan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, termasuk pasokan bagi pembangkit listrik dan sektor industri.
Bahlil menegaskan bahwa pengurangan pasokan tersebut masih berada dalam batas toleransi kontrak yang berlaku. Pemerintah juga menyatakan akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri sebelum mengalokasikan pasokan gas untuk ekspor.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menegaskan prioritas pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan domestik. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar