KOTA TANGSEL | BD — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggencarkan pendidikan demokrasi bagi kalangan pelajar sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029. Program tersebut menyasar siswa SMP dan SMA yang diproyeksikan menjadi pemilih pemula, sehingga memiliki pemahaman yang baik tentang hak, kewajiban, dan pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan pendidikan demokrasi sejak dini menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Menurutnya, meski tahapan Pemilu 2029 baru akan dimulai pada 2027, pembekalan kepada generasi muda perlu dilakukan sejak sekarang.
Hal itu disampaikan Bagja saat mengunjungi Kantor Bawaslu Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (4/8/2026).
“Bulan Juni tahun depan tahapan Pemilu sudah mulai berjalan,” ujar Bagja.
Ia menjelaskan, Bawaslu terus memperluas jangkauan pendidikan kepemiluan melalui berbagai program, salah satunya Bawaslu Goes to School. Program tersebut tidak hanya menyasar masyarakat umum dan perguruan tinggi, tetapi juga sekolah-sekolah agar para pelajar memahami proses demokrasi sejak dini.
Menurut Bagja, siswa yang saat ini duduk di bangku kelas II dan III SMP berpotensi menjadi pemilih pemula pada Pemilu 2029. Karena itu, mereka perlu dibekali pemahaman mengenai pentingnya menggunakan hak pilih serta mempersiapkan dokumen administrasi kependudukan sebagai syarat mengikuti pemilu.
“Kami datang ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan bahwa ke depan mereka akan menjadi pemilih. Jadi sejak sekarang harus mulai menyiapkan persyaratan seperti KTP dan administrasi lainnya,” katanya.
Selain menyasar pelajar, Bawaslu juga terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan civitas akademika. Bagja menegaskan pendidikan politik bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga partai politik sebagai peserta pemilu.
“Teman-teman partai politik jangan menganggap ini hanya tugas penyelenggara. Partai politik juga memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bagja mengapresiasi Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang dinilai aktif menjalankan program pendidikan kepemiluan, termasuk melalui kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dengan program Bawaslu Membelajarkan.
Di sisi lain, Bawaslu juga memanfaatkan masa non-tahapan untuk memperkuat kesiapan internal lembaga. Penguatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), reformasi birokrasi, serta penyusunan target kinerja bagi seluruh jajaran.
Menurut Bagja, langkah tersebut diperlukan agar saat tahapan Pemilu dimulai, seluruh jajaran Bawaslu dapat langsung bekerja secara optimal.
“Ketika tahapan dimulai, seharusnya tinggal action. Karena itu, seluruh persiapan harus dilakukan sejak sekarang,” ujarnya.
Bagja juga meminta seluruh Bawaslu di daerah mulai menyiapkan berbagai sarana pendukung, termasuk ruang sidang, guna mengantisipasi potensi sengketa pada proses pendaftaran partai politik yang diperkirakan mulai berlangsung pada akhir 2027.
“Biasanya muncul sengketa saat proses pendaftaran partai politik. Karena itu, ruang sidang dan seluruh perangkat pendukung harus sudah siap dari sekarang,” tandasnya. (Idris Ibrahim/Red)