KOTA TANGSEL | BD — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan tahun 2026 mengalami penyesuaian dengan koreksi sebesar Rp510 miliar. Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, mengambil langkah efisiensi besar-besaran di berbagai sektor untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
Menurut Benyamin, penurunan APBD ini terutama dipicu oleh berkurangnya dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat dan provinsi. “APBD Tangsel mengalami koreksi Rp510 miliar. Karena itu, kami perlu menyesuaikan dan melakukan efisiensi pada sejumlah kegiatan,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).
Langkah penghematan dilakukan dengan memangkas anggaran makan-minum, rapat, biaya publikasi, hingga hibah. Bahkan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN turut disesuaikan sekitar enam persen. “TPP bukan merupakan hak, tapi kebijakan kepala daerah. Jika kondisi keuangan melemah, penyesuaian adalah hal yang wajib,” tegas Benyamin.
Meski demikian, ia memastikan bahwa gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tetap aman, dan bantuan sosial serta hibah masyarakat masih dipertahankan, meski nilainya disesuaikan. “Ada hibah yang kami kurangi 50 persen, ada yang 75 persen, dan ada pula yang tetap. Beberapa pos, seperti PKK dan Pramuka, memang terpaksa dihapus. Ini keputusan berat, tapi harus diambil,” jelasnya.
Sebagai bagian dari kebijakan efisiensi, seluruh kegiatan rapat diupayakan menggunakan fasilitas milik Pemerintah Kota Tangsel, kecuali untuk kegiatan penting seperti pertemuan Forkopimda atau yang melibatkan pihak luar. “Kami atur agar rapat dilakukan sebelum jam 12 siang atau setelah jam 2 sore, supaya tidak perlu menyediakan makan siang,” tambahnya.
Kendati sejumlah pos non-fisik dipangkas, Benyamin menegaskan bahwa anggaran untuk pembangunan fisik tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah akan melanjutkan proyek pembangunan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta perbaikan infrastruktur jalan. “Tahun ini menjadi pelajaran penting bagi kami, bahwa menata ulang keuangan daerah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian,” pungkasnya. (Idris Ibrahim)
2 hari lalu
[…] Penulis: Fenisa Ruth Signora Mahasiawa Semester 1, Pengantar Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, UNTIRTA. (*) […]