Dedi Mulyadi dan Mendikdasmen Bahas Sinergi Pendidikan Jabar, Fokus pada Akses dan Kualitas
Tangkapan layar video Kang Dedi Mulyadi saat berdialog santai dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti terkait kebijakan pendidikan Jawa Barat. (Sumber: Instagram @dedimulyadi71)JAKARTA | BD – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, di Jakarta pada Selasa, 17 Juni 2025. Dalam pertemuan ini, mereka berdiskusi mengenai berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan di wilayah Jawa Barat.
Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf kepada Abdul Mu’ti atas sejumlah inovasi yang telah diterapkan dalam sektor pendidikan, seperti program pendidikan berkarakter, penerapan jam malam untuk siswa, serta larangan membawa pekerjaan rumah (PR) ke rumah. Ia mengungkapkan, “Pak Menteri menyatakan bahwa orang yang cerdas memang memiliki banyak ide. Beliau sangat menghargai inisiatif yang saya lakukan di Jawa Barat,” ujarnya, sebagaimana dilaporkan pada hari yang sama.
Dalam dialog tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan pada Tahun Ajaran Baru 2025/2026, termasuk larangan membawa PR, penerapan lima hari sekolah, dan jam masuk sekolah pada pukul 06.30, akan tetap dilanjutkan. “Muhun (betul). Secara umum, Pak Menteri sangat peduli terhadap perkembangan pendidikan di Jawa Barat,” tambahnya.
Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk menciptakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Salah satu isu utama yang dibahas adalah komitmen Pemprov Jabar untuk memastikan pendidikan minimal selama 12 tahun bagi seluruh warganya.
Keduanya juga membahas pentingnya peningkatan kapasitas sekolah, terutama di tingkat SMA. Dedi Mulyadi menekankan bahwa pemerintah akan memberikan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. “Anak-anak yang berasal dari keluarga kurang beruntung di Jawa Barat harus mendapatkan pendidikan minimal hingga tingkat SMA. Oleh karena itu, ketersediaan sekolah menengah atas perlu ditingkatkan,” tegasnya.
Didukung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Dedi Mulyadi memastikan bahwa selama masa kepemimpinannya, target yang ingin dicapai adalah agar rata-rata tingkat pendidikan warga Jawa Barat setara dengan SMA, SMK, atau MA. “Kami berkomitmen dalam kepemimpinan selama lima tahun ini untuk memastikan bahwa rata-rata pendidikan warga setara dengan SMA, SMK, atau MA. Pendidikan minimal selama 12 tahun adalah prioritas utama kami,” pungkasnya. (*)
Tidak ada komentar