Gubernur Andra Soni Dorong Desa Sejahtera Lewat Pos Pelayanan Terpadu dan Program Sarjana Penggerak

BANTEN | BD – Gubernur Banten, Andra Soni, mengajukan rencana untuk mendirikan Pos Pelayanan Desa Sejahtera di setiap desa di Provinsi Banten. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mendekatkan layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Andra Soni saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) V DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Banten Tahun 2025 yang berlangsung di Le Semar Hotel, Jl Bhayangkara No. 50, Kota Serang, pada Jumat (23/5/2025).

Baca Juga

8 bulan  lalu

Survei IPO: 52% Masyarakat Ingin Pergantian Menteri, Siapa yang Harus Diganti?

407 Redaksi

Andra Soni menjelaskan bahwa pembangunan Pos Pelayanan Desa Sejahtera akan melibatkan kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah desa.

“Kita akan berkolaborasi dengan kepala desa untuk mendirikan Pos Pelayanan Desa Sejahtera. Kami meminta dukungan dari para kepala desa untuk menyiapkan lahan, sementara pembangunan akan dilakukan oleh pihak Provinsi,” ujarnya.

Pos pelayanan ini dirancang untuk memiliki berbagai fungsi guna memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Baca Juga

8 bulan  lalu

Bangkit Bersama di Harkitnas: Pemkot Tangerang Sediakan KPR Tanpa DP untuk ASN

266 Nazwa

“Pos Pelayanan Desa Sejahtera dapat dimanfaatkan untuk Posyandu, koperasi merah putih, serta kegiatan perangkat desa dan aktivitas masyarakat,” tambahnya.

Dengan adanya pos pelayanan ini, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan dasar, kegiatan ekonomi melalui koperasi, serta pusat administrasi dan sosial desa, sehingga pelayanan masyarakat menjadi lebih terintegrasi.

“Tugas kepala desa sangat berat, dan sering kali semua tanggung jawab dibebankan kepada mereka,” ungkap Andra Soni.

Ia berharap Musda DPD APDESI dapat menghasilkan keputusan strategis yang mendukung kemajuan desa. Andra Soni juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perkembangan desa agar lebih sejahtera dan maju.

Gubernur juga menyoroti potensi besar desa-desa di Provinsi Banten, terutama karena kedekatannya dengan Daerah Khusus Jakarta.

Ia mendorong APDESI untuk membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan akademisi, guna mengoptimalkan potensi desa dan menarik lebih banyak aktivitas positif ke wilayah pedesaan.

Selain Pos Pelayanan Desa Sejahtera, Pemerintah Provinsi Banten juga memiliki program lain untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di desa, seperti program Sarjana Penggerak Desa melalui bantuan keuangan desa.

“Diharapkan, kita akan memiliki banyak lulusan perguruan tinggi dari desa. Lulusan tersebut akan mendapatkan pembimbingan dan pengarahan agar bisa mendapatkan bantuan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri,” tutup Andra Soni. (*)