Hadapi Verifikasi PPE 2026, Pemkab Tangerang Perkuat Perencanaan Anggaran Responsif Gender
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bersama jajaran perangkat daerah saat mengikuti Verifikasi Lapangan PPE 2026 yang turut membahas penguatan perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam program pembangunan. (Foto: Ist) TANGERANG | BD — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memperkuat penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Langkah tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Verifikasi Lapangan Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Wareng, Gedung Bupati Tangerang, Selasa (3/11/2026).
Penguatan PPRG dinilai penting untuk memastikan setiap program pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan manfaat secara adil dan merata.
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengatakan, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi penting yang harus terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, kesetaraan gender tidak cukup hanya menjadi komitmen di atas kertas, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan program yang memberikan dampak nyata.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, akses ekonomi, serta ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Maesyal meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan PUG. Setiap perangkat daerah juga perlu mengintegrasikan analisis gender saat menyusun program agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya meminta agar seluruh perangkat daerah terus memperkuat koordinasi dan sinergi, meningkatkan kualitas data terpilah, mengintegrasikan analisis gender dalam penyusunan program, serta menerapkan PPRG secara konsisten. Selain itu, keterlibatan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan juga perlu terus ditingkatkan,” tegasnya.
Selain penerapan PPRG, ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat. Data tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan, menyusun prioritas, serta merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Maesyal juga mengingatkan agar pelaksanaan PUG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administratif. Seluruh kebijakan dan program pemerintah harus mampu menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil, termasuk kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan perhatian khusus.
Menurutnya, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bukan hanya menjadi tanggung jawab satu dinas, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah serta dukungan berbagai unsur masyarakat.
Melalui Verifikasi Lapangan PPE 2026, Pemkab Tangerang berupaya memperkuat kualitas implementasi PUG, termasuk konsistensi penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan Kabupaten Tangerang yang semakin inklusif, responsif gender, serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh masyarakat. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar