Para pemimpin negara ASEAN berpose dengan salam persatuan khas ASEAN dalam sesi Pleno KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, 26 Oktober 2025. (Foto: dpn.go.id)KOLOM | BD — Kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-45 di Vientiane, Laos, pada 9–11 Oktober 2025 menandai konsolidasi baru dalam orientasi diplomasi ekonomi Indonesia. Agenda utama pertemuan tersebut mencakup penguatan kerja sama ekonomi regional, ketahanan pangan, serta stabilitas kawasan Asia Tenggara. Dalam forum tersebut, Prabowo menekankan urgensi kemandirian ekonomi ASEAN guna mengurangi ketergantungan negara-negara anggota terhadap pasokan pangan dan energi dari luar kawasan (BERNAMA, 2025). Penegasan ini memperlihatkan reposisi strategi luar negeri Indonesia yang semakin menekankan kepentingan kolektif regional sebagai prioritas.
Secara bilateral, sebelum KTT berlangsung, Prabowo melaksanakan pertemuan strategis dengan Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk memperdalam kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan pertanian. Kedua pemimpin menyepakati perlunya mekanisme perdagangan yang lebih terbuka, inklusif, dan berkelanjutan sebagai instrumen untuk memperkuat resiliensi ekonomi kawasan (MetroTV News, 2025). Inisiatif ini menunjukkan upaya aktif Indonesia untuk mengkonsolidasikan perannya sebagai aktor penggerak dalam arsitektur ekonomi ASEAN.
Pendekatan diplomatik Indonesia mencerminkan penerapan Soft Power sebagaimana dirumuskan Joseph Nye (2004), di mana pengaruh negara dibangun melalui nilai, norma, dan kerja sama, bukan hanya kapabilitas militer. Melalui penekanan pada kolaborasi ekonomi, Indonesia berupaya memperluas jangkauan pengaruhnya sekaligus membangun kepercayaan politik di antara negara-negara ASEAN. Hal ini sejalan dengan logika diplomasi modern yang menempatkan integrasi ekonomi sebagai instrumen stabilitas geopolitik.
Secara teoretis, arah kebijakan luar negeri Indonesia turut mencerminkan pemikiran Immanuel Kant dalam Perpetual Peace (1795), yang menempatkan kerja sama antarpemerintah sebagai fondasi bagi perdamaian dan keteraturan internasional. Diplomasi ekonomi yang dijalankan Indonesia dapat dipahami sebagai manifestasi konkret dari paradigma tersebut, di mana stabilitas dan kesejahteraan kolektif diposisikan sebagai tujuan utama.
Data ASEAN Secretariat (2025) menunjukkan peningkatan perdagangan intra-ASEAN sebesar 12,4 persen pada tahun 2024, dengan Indonesia menyumbang 23 persen dari total nilai perdagangan kawasan. Angka ini menegaskan peran Indonesia sebagai salah satu aktor utama dalam integrasi ekonomi Asia Tenggara. Pemerintah menilai bahwa penguatan konektivitas dan kolaborasi ekonomi tidak hanya meningkatkan daya tahan kawasan terhadap gejolak global, tetapi juga memperkuat kapasitas ASEAN untuk berkompetisi dalam dinamika ekonomi Indo-Pasifik.
Keterlibatan Indonesia dalam KTT ASEAN ke-45 menunjukkan konsistensi strategi diplomasi ekonomi yang diarahkan untuk mempertegas posisi negara sebagai kekuatan menengah yang berpengaruh. Melalui pendekatan yang menitikberatkan pada resiliensi ekonomi, solidaritas kawasan, dan penguatan norma kerja sama, Indonesia meneguhkan kembali komitmennya terhadap stabilitas dan integrasi regional.
Daftar Pustaka
ASEAN Secretariat. (2025). ASEAN Economic Outlook 2025. Jakarta: ASEAN Secretariat.
Nye, J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: PublicAffairs.
Kant, I. (1795/1991). Perpetual Peace: A Philosophical Sketch. In H. S. Reiss (Ed.), Kant: Political Writings (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
MetroTV News. (27 Mei 2025). President Prabowo Discusses Efforts to Improve Trade Sector with Laos PM PDR Siphandone.
BERNAMA. (22 Oktober 2025). Prabowo Set For Back-To-Back ASEAN And APEC Summits.
Penulis: Rina Amalia, Mahasiswa S1 Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (*)
Tidak ada komentar