Kabupaten Tangerang Jadi TP2DD Terbaik se-Jawa Bali, Maesyal: Bukti Nyata Kinerja Bapenda dan OPD
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menunjukkan piala penghargaan TP2DD terbaik se-Jawa Bali yang diraih Kabupaten Tangerang atas capaian dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. (Foto: Ist)JAKARTA | BD — Kabupaten Tangerang meraih penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) kategori terbaik se-Jawa Bali. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas pelaksanaan program percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menerima langsung penghargaan tersebut dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 serta Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Penyerahan penghargaan tersebut turut disaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian.
Maesyal menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima Kabupaten Tangerang. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam menjalankan berbagai program digitalisasi transaksi keuangan daerah.
“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang mendapatkan penghargaan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) kategori terbaik se-Jawa Bali dari Bapak Menko Bidang Perekonomian juga dari Bapak Menteri Dalam Negeri,” ungkap Maesyal.
Ia menilai penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap upaya jajaran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang semakin mudah diakses masyarakat.
“Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang kita raih hari ini. Penghargaan ini adalah bukti nyata teman-teman dari Bapenda dan OPD lainnya telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih juga atas partisipasi masyarakat yang telah melaksanakan program ini,” ujarnya.
Maesyal juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Bapenda dan OPD lainnya yang telah membangun sinergi serta kolaborasi dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, keberhasilan digitalisasi transaksi keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan yang telah disediakan.
Salah satu penerapannya terlihat dari layanan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi mengenai kewajiban pajak dan melakukan pembayaran melalui kanal yang telah ditentukan.
Dengan sistem tersebut, masyarakat tidak perlu selalu datang langsung ke kantor Bapenda untuk memperoleh layanan terkait kewajiban perpajakan.
“Alhamdulillah fungsi pelayanan ini bermanfaat. Kecepatan, transparansi dan kemudahan dari sistem ini bisa dirasakan langsung masyarakat. Semoga program digitalisasi transaksi keuangan ini terus ditingkatkan lagi oleh Bapenda dan OPD terkait lainnya,” imbuhnya.
Maesyal berharap penghargaan yang diraih dapat menjadi penyemangat bagi jajaran Pemkab Tangerang untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.
Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan kolaborasi antara Bapenda, OPD terkait, serta masyarakat agar transformasi digital dalam pelayanan keuangan daerah dapat terus berjalan.
Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan, Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Ekonomi kita di semester I, alhamdulillah relatif solid dengan pertumbuhan 5,45% dan inflasi 3,19%. Ini harus terus kita sinergikan antara pusat dan daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, terutama juga untuk mendorong ekspor daripada sektor riil,” ujar Airlangga.
Pemerintah pusat, lanjut Airlangga, juga terus memperkuat berbagai program untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di antaranya melalui penyaluran PKH tahap ketiga kepada 27,13 juta keluarga penerima manfaat, bantuan beras pada Oktober hingga Desember 2026, serta penguatan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Bank Indonesia dan pemerintah daerah.
Mendagri Tito Karnavian menambahkan, pemerintah daerah memiliki peran dalam memperkuat konsumsi rumah tangga, menjaga belanja daerah, serta menstimulasi sektor swasta.
“Selanjutnya adalah mempermudah perizinan dalam rangka untuk memperkuat investasi, dan bagaimana mendorong hilirisasi daerah dengan ini ide-ide kreatif daerah sehingga ada potensi ekspor kita dari daerah untuk ke luar. Jadi ekspor kita diharapkan lebih tinggi daripada impor agregat dari semua daerah,” imbuhnya. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar