Presidium Konstitusi Dorong Kembali ke UUD 1945 Asli, 37 Pasal Disiapkan untuk Addendum

waktu baca 5 menit
Sabtu, 21 Nov 2026 23:33 32 Nazwa

JAKARTA | BD — Presidium Konstitusi mendorong pengembalian naskah asli Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945, dengan penyempurnaan melalui mekanisme addendum. Sebanyak 37 pasal disiapkan sebagai materi penyempurnaan konstitusi dalam gagasan rekonstruksi sistem bernegara yang mereka tawarkan.

Gagasan tersebut mengemuka dalam Pra Kongres Bangsa Indonesia yang digelar Presidium Konstitusi bekerja sama dengan Universitas Nasional (UNAS) di Kampus UNAS Menara 1–2, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Melalui forum ini, Presidium mengajukan evaluasi terhadap perubahan UUD 1945 pada 1999–2002 yang dinilai telah mengubah sistem bernegara Indonesia. Mereka menawarkan pendekatan berbeda: mempertahankan naskah asli konstitusi sebagai landasan, lalu menyempurnakannya melalui addendum.

Ketua Organizing Committee (OC) Kongres Bangsa Indonesia, Hatta Taliwang, mengatakan pra-kongres merupakan bagian dari persiapan menuju kongres yang akan menghasilkan rekomendasi politik dan ketatanegaraan.

“Melalui pra-kongres ini kami memaparkan materi yang akan menjadi keputusan dalam kongres mendatang. Termasuk di dalamnya Maklumat Kongres yang akan disampaikan kepada Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara,” kata Hatta dalam pidato pembukaan.

Forum bertema “Rekonstruksi dan Resolusi Sistem Bernegara Indonesia Sesuai Konstitusi 18 Agustus 1945 yang Disempurnakan melalui Addendum” itu menghadirkan Sekretaris Jenderal Presidium Konstitusi Ichsanuddin Noorsy, Associate Professor UNAS TB. Massa Dja’far, dan Hatta Taliwang.

Sembilan sektor dinilai menghadapi persoalan

Dalam pemaparannya, Ichsanuddin Noorsy menguraikan sembilan sektor yang menurut Presidium menghadapi persoalan serius akibat perubahan konstitusi. Sektor tersebut meliputi hukum dan pemerintahan, moneter dan fiskal, industri dan perdagangan, sumber daya alam dan sumber daya buatan, informasi dan digitalisasi, pertahanan dan keamanan, lingkungan, perempuan, serta agama dan kebudayaan.

Noorsy menjelaskan bahwa pembahasan dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni analisis fundamental, struktural, dan fungsional.

“Kami membedah dengan menggunakan tiga pisau analisis, yakni analisis dalam perspektif fundamental, struktural, dan fungsional. Dari tiga persoalan tersebut, kami menawarkan rekonstruksi dan resolusinya,” ujar Noorsy.

Menurut dia, rekonstruksi sistem bernegara harus merujuk pada konstitusi sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945. Penyempurnaan tetap diperlukan, tetapi tidak melalui perubahan yang dinilai menggeser sistem bernegara.

“Untuk memastikan bahwa UUD 1945 lebih sempurna, tetap kita lakukan amandemen, tetapi dengan addendum. Bukan mengubah sistem bernegara, seperti yang dilakukan MPR pada tahun 1999–2002,” katanya.

Addendum 37 pasal dan pembatasan kewenangan aparat

Presidium Konstitusi menyebut telah menyiapkan materi addendum terhadap 37 pasal dalam naskah asli UUD 1945. Materi itu diarahkan untuk memperkuat konstitusi sekaligus memperjelas pembagian kewenangan antarlembaga negara.

Salah satu fokus pembahasan ialah tugas dan fungsi aparat pertahanan, keamanan, serta penegak hukum, termasuk TNI, Polri, kejaksaan, dan penyidik pegawai negeri sipil.

Noorsy menilai batas kewenangan setiap institusi perlu dirumuskan secara tegas agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi maupun pemusatan kewenangan pada satu lembaga.

“Materi addendum tersebut adalah upaya penyempurnaan dan penguatan terhadap konstitusi kita agar tidak memiliki celah untuk dibajak, seperti yang terjadi di era Orde Baru,” ujarnya.

Ia secara khusus menyoroti Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 hasil perubahan yang mengatur fungsi kepolisian. Menurut Noorsy, ketentuan tersebut belum memberikan batasan kewenangan yang cukup tegas pada tingkat konstitusi sehingga berpotensi membuka ruang kewenangan yang terlalu luas.

Ia menilai kondisi tersebut dapat menempatkan kepolisian dalam cakupan penegakan hukum yang sangat luas, mulai dari perkara pidana umum hingga tindak pidana khusus dan persoalan administratif.

Pandangan tersebut menjadi bagian dari kritik Presidium terhadap desain kelembagaan negara pascaperubahan konstitusi. Penilaian mengenai batas kewenangan Polri dan dampaknya perlu diuji melalui kajian hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing institusi.

“Jadi pada prinsipnya, pikiran dan rumusan sistem bernegara para pendiri bangsa kita wujudkan. Tetapi kita perkuat dan sempurnakan, agar sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tetap menempatkan kedaulatan rakyat sebagai tujuan akhir,” kata Noorsy.

Serukan perubahan arah politik nasional

Pra Kongres Bangsa Indonesia ditutup dengan pernyataan politik yang memuat tujuh poin. Pernyataan itu dibuka dengan seruan, “Di saat keniscayaan disintegrasi, jadilah negarawan.”

Dalam pernyataan tersebut, Presidium menilai capaian pembangunan nasional selama hampir tiga generasi belum sepenuhnya sejalan dengan harapan yang terkandung dalam mandat konstitusi.

Mereka juga menyoroti ketidakpercayaan dan ketidakpuasan publik yang dinilai mencerminkan kerentanan modal sosial dan modal politik bangsa. Kondisi itu dikaitkan dengan apa yang disebut Presidium sebagai surplus politisi dan defisit negarawan.

Pernyataan tersebut turut mengkritik partai politik dan kepemimpinan nasional yang dinilai belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan publik. Presidium juga menyebut telah terjadi kebuntuan konstitusi dan peradaban serta menilai nilai perjuangan para pendiri republik dan semangat Pancasila telah dikhianati.

Pada poin keenam, Presidium menyerukan kepada masyarakat Indonesia dan Partai Gerindra agar menilai kondisi bangsa secara jujur serta mendukung Presiden Prabowo Subianto memimpin perubahan menuju pemberlakuan kembali UUD 1945 asli, sesuai nilai dan semangat perjuangan para pendiri republik.

Adapun poin ketujuh menyerukan rekonstruksi dan resolusi UUD 1945 serta revitalisasi Pancasila. Presidium memperingatkan bahwa tanpa langkah tersebut, Indonesia berisiko menghadapi disintegrasi, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta kesenjangan antarwilayah yang berkelanjutan.

Sejumlah tokoh nasional hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya MS Kaban, Mayjen TNI (Purn) Sunarko, Ahmad Yani, Kyai Sukry Fadholy, Prof. Dr. Rohmat Wahab, Sayuti Ashari, Marsekal Pertama Bastari, dan Kyai H. Muchsin Alatas, bersama puluhan peserta lainnya.

Pra-kongres tersebut menjadi bagian dari upaya Presidium Konstitusi membawa gagasan pengembalian naskah asli UUD 1945 melalui addendum ke forum kongres nasional. Usulan itu sekaligus membuka perdebatan mengenai arah perubahan konstitusi, pembagian kekuasaan, dan desain kelembagaan negara. (Aat SS/Red)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA