Deden Umardani. (Foto: Dok. Pribadi)TANGERANG | BD – Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah, Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kabupaten Tangerang menyampaikan evaluasi menyeluruh. Selain mengapresiasi sejumlah capaian di bidang pelayanan publik, PDIP juga menyoroti persoalan serius di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, hingga tata kelola sampah yang dinilai belum tertangani optimal.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan tidak cukup dilihat dari pencitraan atau intensitas kehadiran di ruang publik.
“Keberhasilan memimpin itu bukan soal seberapa sering tampil, tetapi seberapa berani menyelesaikan persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
F-PDIP mengakui adanya kemajuan dalam distribusi pelayanan administrasi kependudukan yang kini telah menjangkau 29 kecamatan. Warga tak lagi harus datang ke pusat pemerintahan untuk mengurus dokumen penting.
Respons cepat pemerintah saat terjadi bencana juga mendapat apresiasi. Namun, menurut Deden, langkah pencegahan masih lemah.
“Kita apresiasi respons cepat saat bencana terjadi. Tapi pencegahannya mana? Jangan sampai kita hanya bergerak ketika masalah sudah muncul,” tegasnya.
Ia mendorong normalisasi sungai, pembangunan waduk, serta penertiban bangunan yang melanggar garis sempadan sungai agar banjir tidak terus berulang setiap tahun.
Sorotan paling tajam diarahkan pada sektor pendidikan. Berdasarkan data yang disampaikan F-PDIP, Kabupaten Tangerang saat ini kekurangan sekitar 6.000 guru SD dan SMP negeri. Ditambah lagi, sekitar 2.000 guru honorer terancam tidak lagi bekerja karena kebijakan penghapusan honorer.
Dengan angka pensiun guru yang mencapai 100–200 orang per bulan, kekurangan tenaga pendidik berpotensi membengkak hingga 8.000 orang.
“Memberi makan anak sekolah itu baik. Tapi membiarkan mereka belajar tanpa guru adalah bencana. Jangan sampai perutnya kenyang, tapi ilmunya kosong,” kritik Deden.
Ia mengingatkan, dampak krisis guru mungkin tidak terasa saat ini, tetapi dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan bisa berujung pada menurunnya kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, F-PDIP juga menyoroti persoalan infrastruktur pendidikan. Masih ada sekolah negeri dengan status tanah belum tersertifikasi serta banyak ruang kelas dalam kondisi rusak. Dengan APBD yang mencapai lebih dari Rp8 triliun, PDIP menilai alokasi pendidikan harus benar-benar berdampak nyata.
Di bidang lingkungan, Deden menilai pemerintah daerah belum serius membenahi tata kelola sampah dari hulu ke hilir. Meski memiliki 281 armada angkut untuk 274 desa/kelurahan, persoalan sampah masih terjadi di sejumlah wilayah.
“Ini bukan soal kurang armada, tapi soal sistem. Kalau manajemennya baik, sampah tidak akan menumpuk,” ujarnya.
Masalah pengangguran juga menjadi perhatian. F-PDIP mempertanyakan efektivitas Balai Latihan Kerja (BLK) yang setiap tahun melatih sekitar 1.500 orang.
“Kita latih ribuan orang setiap tahun. Tapi apakah sesuai kebutuhan industri? Kalau tidak sinkron, kita hanya mencetak pengangguran bersertifikat,” katanya.
Ia juga mendesak pembentukan Satgas Anticalo Tenaga Kerja untuk memberantas praktik percaloan masuk pabrik yang dinilai merugikan masyarakat.
Menutup evaluasinya, Deden berharap pemerintahan Maesyal–Intan ke depan lebih fokus pada pembangunan berbasis data riil dan kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, petani dengan irigasi rusak, serta nelayan yang masih terjerat tengkulak.
“Bangun daerah ini sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sekadar untuk terlihat hebat. Pendidikan, pengangguran, kemiskinan, dan tata kelola sampah harus diselesaikan secara serius. Di situlah kualitas kepemimpinan diuji,” pungkasnya. (Jay/Red)
Tidak ada komentar