Site icon BantenDaily

Warga Siapkan Perlawanan Hukum terhadap Bahlil, Rencana Pemindahan Badak Ujung Kulon Ditolak

Warga Banten menyiapkan langkah hukum terhadap kebijakan Bahlil sekaligus menolak wacana pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo.

Suasana konsolidasi warga dan tim advokasi di Pulosari, Pandeglang, yang membahas langkah hukum terhadap Keputusan Menteri ESDM sekaligus menyuarakan penolakan pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo. (Foto: Ist)

PANDEGLANG | BD — Warga dan tim advokasi di Banten mulai menyiapkan langkah hukum untuk mempersoalkan kebijakan pertambangan yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Di saat yang sama, warga Ujung Kulon menolak wacana pemindahan badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, yang mereka nilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Dua persoalan itu mengemuka dalam konsolidasi warga dan tim advokasi di Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Sabtu (21/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang bagi warga untuk menyuarakan keberatan terhadap kebijakan yang dinilai menyangkut masa depan lingkungan, ruang hidup masyarakat, dan kelestarian satwa langka.

Ketua Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA) Banten Raya sekaligus inisiator gerakan, Raden Elang Yayan Mulyana, mengatakan tim advokasi tengah menyiapkan keberatan administratif terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Keputusan yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 itu rencananya akan diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kami tidak ingin kebijakan yang menyangkut masa depan Banten berjalan tanpa pengujian yang terbuka dan akuntabel. Karena itu, kami sedang menyiapkan langkah hukum terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten,” kata Raden Elang.

Bagi tim advokasi, persoalan tersebut tidak berhenti pada penetapan wilayah pertambangan. Mereka mempertanyakan sejauh mana masyarakat memperoleh informasi dan dilibatkan sebelum kebijakan yang berpotensi memengaruhi lingkungan ditetapkan.

“Bagi kami, persoalan ini bukan semata-mata soal pertambangan, melainkan juga menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana kebijakan ditetapkan, apa dasar pertimbangannya, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan serta kehidupan warga,” ujarnya.

Raden Elang menegaskan, langkah hukum tersebut merupakan upaya untuk menguji keputusan pemerintah melalui prosedur yang tersedia. Saat ini, prosesnya masih berada pada tahap persiapan keberatan administratif.

Warga Pertanyakan Rencana Pemindahan Badak Jawa

Di tengah persoalan pertambangan, rencana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, juga memantik keberatan warga.

Bagi masyarakat di sekitar Ujung Kulon, persoalan tersebut bukan sekadar memindahkan satwa dari satu kawasan konservasi ke kawasan lain. Mereka mempertanyakan dasar ilmiah rencana tersebut, keterbukaan informasi, dan sejauh mana suara masyarakat diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.

Usep Saepudin, warga Ujung Kulon yang mengikuti konsolidasi, mengatakan perhatian masyarakat terhadap pengelolaan konservasi badak Jawa menguat sejak kematian seekor badak bernama Musofa pada 2025.

Menurut Usep, pihak Balai TNUK menyampaikan bahwa Musofa mati karena sakit. Namun, ia mengatakan sebagian warga mempertanyakan penjelasan tersebut dengan merujuk pada informasi mengenai penggunaan perangkap.

Persoalan itu kemudian memengaruhi sikap sebagian masyarakat terhadap rencana translokasi atau pemindahan badak Jawa.

Usep menceritakan, dalam pertemuan sosialisasi dan istigasah pada 30 Agustus 2026, pihak Balai TNUK menyampaikan informasi mengenai rencana translokasi tahap kedua, terutama proses penangkapan badak sebelum dibawa ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA).

JRSCA merupakan kawasan di dalam TNUK yang dikembangkan untuk mendukung konservasi badak Jawa melalui pengelolaan habitat dan pemantauan satwa.

Pertemuan tersebut dihadiri ulama, tokoh masyarakat, kepala desa di wilayah Cimanggu dan Sumur, serta kalangan pemuda. Menurut Usep, sekitar 90 persen warga yang hadir mendukung program translokasi dengan syarat pelaksanaannya tetap berada di dalam kawasan TNUK, bukan dipindahkan ke Alas Purwo.

Dukungan itu juga disertai catatan agar metode pit rap, yakni perangkap yang dikhawatirkan warga berkaitan dengan kematian Musofa, tidak digunakan. Menurut Usep, pihak balai saat itu menyampaikan bahwa metode tersebut tidak lagi digunakan.

Warga yang hadir kemudian menandatangani pernyataan dukungan terhadap program translokasi dengan syarat tetap dilaksanakan di kawasan TNUK.

Karena itu, Usep mengaku terkejut ketika menemukan pemberitaan mengenai wacana pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo. Ia mengatakan masyarakat sebelumnya tidak mengetahui rencana tersebut.

“Kami mendukung upaya konservasi badak Jawa. Namun, dukungan itu bukan berarti menyetujui pemindahan ke luar kawasan Ujung Kulon. Sejak awal, syarat yang kami sampaikan jelas, yakni translokasi tetap dilakukan di dalam kawasan TNUK,” ujarnya.

Usep meminta Balai TNUK terbuka kepada masyarakat mengenai rencana pengelolaan badak Jawa, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut dia, masyarakat tidak seharusnya hanya menerima informasi setelah suatu rencana menjadi pembicaraan publik. Keterbukaan sejak awal diperlukan agar warga memahami alasan, tujuan, serta konsekuensi setiap kebijakan konservasi.

Jangan Jadikan Warga Sekadar Penonton

Raden Elang menilai, kebijakan konservasi satwa langka harus bertumpu pada kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi informasi dan pengawasan yang jelas, menurut dia, juga menjadi bagian penting dari pengambilan keputusan.

“Upaya konservasi harus bertumpu pada kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, transparansi informasi, dan pengawasan yang jelas. Masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima keputusan, tetapi harus memperoleh penjelasan yang memadai,” katanya.

Ia menegaskan, masyarakat perlu memperoleh informasi yang cukup mengenai dasar pertimbangan, tujuan, dan mekanisme pengawasan atas kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan.

Bagi tim advokasi dan warga yang mengikuti konsolidasi, persoalan pertambangan dan konservasi badak Jawa memiliki satu titik temu: pentingnya keterbukaan pemerintah dalam kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.

Dalam persoalan pertambangan, tim advokasi menyiapkan jalur hukum untuk menguji keputusan Menteri ESDM. Sementara dalam persoalan konservasi, warga meminta penjelasan mengenai wacana pemindahan badak Jawa sekaligus menegaskan dukungan mereka terhadap translokasi yang tetap berada di dalam kawasan TNUK.

Konsolidasi di Pulosari itu diikuti warga dari berbagai latar belakang, antara lain advokat, pegiat lingkungan, mahasiswa pecinta alam, dan organisasi masyarakat yang menaruh perhatian terhadap persoalan pertambangan di Banten serta konservasi badak Jawa.

Mereka mendorong agar kebijakan yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat tidak dijalankan tanpa penjelasan yang memadai. Bagi warga, keterbukaan informasi dan partisipasi publik merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban pemerintah. (Red)

Exit mobile version