Yayan Mulyana Tolak Relokasi Badak Jawa dan Persoalkan Wilayah Pertambangan Banten

waktu baca 5 menit
Selasa, 17 Nov 2026 19:53 54 Nazwa

BANTEN | BD — Advokat publik dan praktisi hukum Banten, Raden Elang Yayan Mulyana, SH, menolak wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Ia juga mempersoalkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten dan menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk mengujinya.

Menurut Yayan, perlindungan badak Jawa dan kelestarian kawasan konservasi harus menjadi perhatian utama pemerintah. Ia menilai kebijakan terkait wilayah pertambangan juga perlu ditelaah secara cermat agar tidak bertentangan dengan ketentuan penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup.

Keputusan Menteri ESDM tersebut ditetapkan pada 12 Februari 2026 dan ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Keputusan itu menetapkan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, yang mencakup Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Yayan menyatakan rencana gugatan tersebut merupakan upaya untuk menguji kebijakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Negara tidak boleh hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi harus menjamin keberlanjutan lingkungan dan keselamatan ekosistem. Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan agar kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan,” kata Yayan, Selasa (17/11/2026).

Soroti Wilayah Pertambangan di Sekitar Ujung Kulon

Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 menjadi salah satu perhatian Yayan karena adanya pemberitaan mengenai penetapan WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, dalam pemberitaan Media Indonesia pada 17 November 2026, mengonfirmasi penetapan WUP di perairan sekitar TNUK. Namun, ia menjelaskan bahwa penetapan WUP tidak serta-merta memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Penetapan wilayah pertambangan dan pemberian izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan merupakan tahapan berbeda. Pelaksanaan kegiatan tetap harus memenuhi ketentuan perizinan dan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan serta peraturan yang berlaku.

Ari juga menegaskan bahwa kawasan darat dan laut TNUK merupakan kawasan konservasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang di kawasan tersebut harus memperhatikan fungsi konservasinya.

Yayan berpandangan bahwa kebijakan wilayah pertambangan perlu diperiksa secara menyeluruh, termasuk kesesuaiannya dengan tata ruang dan ketentuan perlindungan lingkungan.

Ia merujuk Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) menegaskan prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional.

“Banten bukan sekadar wilayah yang menyimpan sumber daya alam untuk dieksploitasi. Banten juga memiliki kekayaan ekologis yang wajib dilindungi,” tegasnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Yayan, luas kawasan TNUK mencapai 105.694,46 hektare, terdiri atas sekitar 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan.

Meski demikian, penentuan ada atau tidaknya tumpang tindih wilayah pertambangan dengan kawasan konservasi memerlukan pemeriksaan terhadap peta resmi dan dokumen tata ruang yang relevan.

Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo

Selain mempersoalkan kebijakan wilayah pertambangan, Yayan menolak wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari TNUK ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Wacana tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.

Hashim mengemukakan potensi bencana alam, termasuk tsunami akibat gempa atau erupsi Gunung Anak Krakatau, sebagai salah satu pertimbangan untuk mengembangkan habitat alternatif bagi badak Jawa.

Gagasan tersebut muncul karena seluruh populasi badak Jawa yang tersisa saat ini terkonsentrasi di TNUK. Kondisi itu dinilai membuat spesies langka tersebut rentan apabila terjadi bencana besar yang berdampak langsung terhadap habitatnya.

Namun, Yayan menilai pemindahan satwa yang terancam punah tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, rencana tersebut harus didasarkan pada kajian ilmiah, ekologis, dan hukum yang komprehensif.

“Wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan perlindungan kawasan dan pengelolaan sumber daya alam di Banten,” ujarnya.

Dalam pemberitaan Kompas.com pada 17 November 2026, peneliti ahli utama Pusat Riset Sistem Biota BRIN, Wanda Kuswanda, menekankan perlunya kajian menyeluruh sebelum relokasi dilakukan. Kajian tersebut perlu mencakup kesesuaian habitat, ketersediaan pakan dan air, daya dukung lingkungan, kesehatan satwa, risiko penyakit, serta potensi perburuan dan gangguan manusia.

Pengalaman translokasi badak Jawa bernama Musofa ke kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di TNUK pada November 2025 juga menjadi perhatian. Musofa dilaporkan meninggal beberapa hari setelah pemindahan.

Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi risiko dan persiapan yang matang dalam setiap upaya pemindahan satwa langka.

Bagi Yayan, perlindungan badak Jawa dan kelestarian lingkungan Banten merupakan dua persoalan yang sama-sama memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Ia juga menduga wacana relokasi berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan pengelolaan sumber daya alam di Banten. Namun, dugaan mengenai motif tersebut merupakan penilaian Yayan dan belum dapat dianggap sebagai fakta yang terbukti.

Siapkan Langkah Hukum

Yayan menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk menguji Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Ia merujuk sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Menurutnya, langkah hukum tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, sekaligus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Ia menyatakan akan mengawal persoalan tersebut melalui jalur hukum dan mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

“Kami akan mengawal persoalan ini melalui jalur hukum, meminta transparansi kebijakan, dan mendorong agar setiap keputusan yang menyangkut lingkungan hidup dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun kepada masyarakat,” pungkasnya. (Red)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA