Romo Magnis Soroti Teror Air Keras: Hukum Tak Tuntas Tanpa Ungkap Dalang
Romo Franz Magnis-Suseno (kiri) bersama Emzi (jurnalis/aktivis) saat menjadi host dalam suatu diskusi pada podcast Institut Marhaenisme27 di Jakarta, Kamis 19 Maret 2026 (Foto Ist).JAKARTA | BD – Filsuf sekaligus rohaniwan, Franz Magnis-Suseno, menegaskan bahwa penegakan hukum atas kasus teror air keras terhadap aktivis tidak akan pernah tuntas selama aktor intelektual di baliknya belum diungkap.
Hal tersebut disampaikan dalam podcast bertajuk “Siraman Air Keras: Cara Otoritarianisme Melumat Wajah Keadilan” yang diselenggarakan Institut Marhaenisme27 di Jakarta, Kamis (19/3/2026), dengan Emzi (jurnalis/aktivis) sebagai host.
Romo Magnis menilai serangan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan martabat kemanusiaan. Ia menyebut peristiwa tersebut mencerminkan luka mendalam dalam etika bernegara.
Meski mengapresiasi respons cepat aparat, ia menekankan bahwa proses hukum belum dapat dianggap selesai jika dalang di balik serangan belum terungkap. Kegagalan mengungkap aktor intelektual, menurutnya, berpotensi memperkuat pola kekerasan sebagai alat pembungkaman, sekaligus merusak integritas hukum dan kepercayaan publik.
Selain isu domestik, Romo Magnis juga menyoroti keterlibatan Indonesia dalam inisiatif Board of Peace (BoP) terkait konflik Gaza. Ia mengingatkan pentingnya konsistensi Indonesia dalam menjalankan prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif, yakni tidak berpihak pada kepentingan negara tertentu, namun tetap aktif dalam upaya perdamaian dunia.
Ia juga memaparkan kompleksitas konflik Palestina yang kini berada dalam pusaran kepentingan global. Menurutnya, sejak Perang Enam Hari 1967, isu tersebut tidak lagi semata persoalan kemanusiaan, tetapi telah menjadi bagian dari kalkulasi politik dan ekonomi internasional.
Lebih lanjut, ia menyinggung kecenderungan koalisi tidak resmi antara Amerika Serikat, Israel, dan Arab Saudi yang lebih memprioritaskan pembendungan pengaruh Iran, sehingga isu kemerdekaan Palestina kerap terpinggirkan.
Dalam konteks tersebut, Romo Magnis menegaskan bahwa masyarakat sipil memiliki peran krusial sebagai penjaga moral kekuasaan. Ia menilai kekuatan moral Indonesia di tingkat global sangat bergantung pada keberhasilan negara dalam menegakkan hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menjamin keamanan bagi suara-suara kritis.
Di sisi lain, ia juga memberikan catatan kritis terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengingatkan agar program tersebut tidak dipolitisasi sebagai alat legitimasi kekuasaan, melainkan dikelola secara transparan dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Ia turut menyoroti keterlibatan TNI dalam program tersebut sebagai potensi penyimpangan dari profesionalisme militer, yang seharusnya tetap berfokus pada fungsi pertahanan negara.
Secara keseluruhan, Romo Magnis menegaskan bahwa kekuatan moral sebuah bangsa di tingkat internasional hanya dapat terwujud apabila pemerintah memiliki keberanian etis untuk menegakkan keadilan, menjaga kemandirian politik, serta memastikan seluruh institusi negara berjalan sesuai prinsip demokrasi. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar