Tambang Batu Bara Tanpa Izin di Lebak Dibongkar, Polda Banten Tetapkan Satu Tersangka
Polisi menetapkan seorang pria berinisial PU sebagai tersangka dalam kasus dugaan pertambangan batu bara tanpa izin di Kabupaten Lebak. Dari aktivitas tersebut, sekitar 56 ton batu bara diketahui telah terjual. (Foto: Ist)SERANG | BD — Aktivitas tambang batu bara tanpa izin di Kampung Songak Sabrang, Desa Parakanbeusi, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, dibongkar Ditreskrimsus Polda Banten. Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan seorang pria berinisial PU sebagai tersangka.
Kasus ini terungkap setelah penyidik Unit I Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten melakukan pengecekan terhadap lokasi penambangan pada Selasa (29/9/2026).
Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea mengatakan, pengecekan dilakukan setelah polisi menerima Laporan Polisi pada 29 September 2026.
“Dari hasil pengecekan, kegiatan penambangan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi izin pertambangan dan menggunakan satu unit alat berat jenis excavator merek Kobelco,” kata Maruli, Kamis (1/10/2026).
Tambang Beroperasi Sembilan Hari
Berdasarkan hasil penyidikan, aktivitas penambangan tersebut diduga berlangsung sejak 19 hingga 27 September 2026.
Batu bara hasil penambangan kemudian dijual dengan harga sekitar Rp500 ribu per ton. Polisi mencatat sekitar 56 ton batu bara telah terjual.
“Batu bara yang dihasilkan kemudian dijual dengan harga sekitar Rp500 ribu per ton, dengan jumlah yang telah terjual sekitar 56 ton,” ujar Maruli.
Dalam penanganan perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah kunci alat berat excavator merek Kobelco, satu karung batu bara hasil pertambangan, dan satu unit telepon genggam merek Samsung Galaxy A05S.
Tersangka Terancam Lima Tahun Penjara
Atas dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut, PU dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
“Ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara dan denda maksimal Rp200 juta,” kata Maruli.
Polda Banten mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas pertambangan batu bara tanpa izin.
Menurut Maruli, informasi dari masyarakat diperlukan agar dugaan pelanggaran dapat segera dilakukan pengecekan dan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana pertambangan batu bara tanpa izin, masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada kami sehingga dapat dilakukan pengecekan dan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar