Ketika Kritik Dianggap Ancaman: Apakah Kebebasan Berpendapat di Indonesia Mulai Terancam?

OPINI | BD — Dalam negara demokrasi, kritik seharusnya menjadi bagian dari kehidupan politik yang sehat. Masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, mempertanyakan kebijakan, dan menolak keputusan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik. Kritik bukan semata-mata bentuk ketidakpuasan, melainkan mekanisme untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.

Namun, kebebasan berpendapat tidak cukup diukur dari keberadaan jaminan hukum. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat benar-benar dapat menggunakan hak tersebut tanpa dihantui ketakutan, intimidasi, atau ancaman konsekuensi yang tidak proporsional. Ketika kritik justru menimbulkan rasa takut, demokrasi menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengutip pasal-pasal konstitusi.

Baca Juga

2 hari  lalu

Ketika Negara Sibuk Membela Harga Diri, Siapa yang Membela Hak Rakyat Menghirup Udara Bersih?

198 Nazwa

Pertanyaan yang kemudian perlu diajukan adalah: sejauh mana kebebasan berpendapat di Indonesia telah diwujudkan dalam praktik, dan kapan respons terhadap kritik justru berpotensi mempersempit ruang demokrasi?

Jaminan Konstitusi dan Tantangan dalam Praktik

Secara konstitusional, kebebasan berpendapat memperoleh jaminan melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F juga menjamin hak untuk berkomunikasi serta mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis.

Namun, keberadaan jaminan konstitusional tidak dengan sendirinya memastikan bahwa setiap orang dapat menggunakan hak tersebut secara aman. Di sinilah terdapat perbedaan antara kebebasan yang dijamin secara formal dan kebebasan yang benar-benar dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga

1 hari  lalu

Ketika Keluarga Pejabat Menjadi Sorotan Publik: Menguji Kesetaraan dalam Demokrasi

215 Nazwa

Persoalan tersebut perlu dilihat melalui pengalaman konkret masyarakat ketika menyampaikan kritik, baik melalui demonstrasi, pemberitaan, diskusi publik, maupun media sosial. Apabila seseorang memilih diam karena khawatir menghadapi intimidasi atau konsekuensi yang tidak proporsional, kebebasan yang dijamin hukum belum sepenuhnya menghasilkan ruang partisipasi yang aman.

Laporan Amnesty International mengenai Indonesia pada 2025 menyoroti pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul, penggunaan kekuatan berlebihan, serta penangkapan demonstran dalam rangkaian protes di berbagai wilayah. Amnesty melaporkan bahwa lebih dari 4.000 orang ditangkap dalam rangkaian demonstrasi pada Agustus–September 2025. Angka tersebut merupakan temuan yang dilaporkan organisasi tersebut dan perlu dibaca sesuai konteks serta metodologi pelaporannya.

Laporan itu menjadi alasan untuk mempertanyakan bagaimana kewenangan negara digunakan ketika masyarakat menyampaikan aspirasi. Namun, angka penangkapan saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh tindakan aparat merupakan pembungkaman kritik. Penilaian harus mempertimbangkan dasar hukum, keadaan setiap peristiwa, proporsionalitas tindakan, serta perlindungan terhadap hak-hak demonstran.

Dengan demikian, persoalan kebebasan berpendapat tidak cukup dijawab melalui perdebatan tentang apakah negara mengizinkan masyarakat berbicara. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah negara melindungi hak tersebut secara konsisten ketika kritik diarahkan kepada kekuasaan.

Demonstrasi Mahasiswa dan Fungsi Kontrol Demokrasi

Demonstrasi mahasiswa merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang memiliki tempat penting dalam sejarah Indonesia. Reformasi 1998 memperlihatkan bagaimana gerakan mahasiswa bersama berbagai kelompok masyarakat berperan dalam mendorong perubahan politik. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kritik terhadap pemerintah dapat menjadi bagian dari proses koreksi terhadap kekuasaan.

Karena itu, demonstrasi tidak semestinya langsung dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Aksi protes dapat menjadi saluran untuk menyampaikan persoalan yang tidak memperoleh tanggapan memadai melalui mekanisme formal. Dalam kondisi tertentu, demonstrasi juga memperlihatkan adanya jarak antara kebijakan yang dibuat pemerintah dan aspirasi masyarakat yang terdampak.

Meskipun demikian, demonstrasi tidak otomatis menghasilkan perubahan. Efektivitasnya bergantung pada berbagai faktor, termasuk keterbukaan pemerintah terhadap dialog, respons lembaga terkait, pemberitaan media, serta tindak lanjut terhadap tuntutan yang disampaikan.

Dalam konteks ini, ukuran demokrasi bukan hanya terletak pada apakah demonstrasi diperbolehkan berlangsung, tetapi juga pada bagaimana negara menanggapinya. Apakah tuntutan demonstran dijawab secara substantif? Apakah aparat menjalankan tugas secara profesional? Apakah terdapat ruang dialog yang memungkinkan perbedaan pendapat diselesaikan tanpa intimidasi?

Pemerintah tentu berkewajiban menjaga keamanan dan melindungi hak masyarakat lainnya. Akan tetapi, ketertiban tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan substansi aspirasi. Penanganan demonstrasi yang hanya menitikberatkan pada pengendalian massa tanpa membuka ruang dialog berisiko memperlebar jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Demokrasi membutuhkan ketertiban, tetapi ketertiban yang demokratis juga membutuhkan penghormatan terhadap hak untuk berbeda pendapat.

Ketika Kritik Berhadapan dengan Kepentingan Kekuasaan

Persoalan kebebasan berpendapat menjadi lebih kompleks ketika kritik berhadapan dengan kepentingan politik dan ekonomi. Kebijakan publik tidak selalu berdampak sama terhadap semua kelompok. Ada kelompok yang memperoleh manfaat, sementara kelompok lain mungkin menanggung biaya sosial, ekonomi, atau lingkungan dari keputusan tersebut.

Dalam situasi demikian, kritik menjadi sarana bagi masyarakat untuk mempertanyakan keputusan, memperjuangkan kepentingan, dan meminta pertanggungjawaban pengambil kebijakan. Akan tetapi, kemampuan menyampaikan kritik dan memperoleh perhatian publik tidak selalu tersebar secara merata.

Pemerintah memiliki saluran komunikasi resmi, akses terhadap institusi, dan sumber daya untuk menyampaikan kebijakan. Sebaliknya, masyarakat sering kali mengandalkan organisasi warga, demonstrasi, media massa, dan media sosial untuk mengartikulasikan kepentingannya. Perbedaan sumber daya tersebut dapat memengaruhi siapa yang lebih mudah menentukan agenda pembicaraan publik.

Dari perspektif komunikasi politik, persoalannya bukan hanya apakah masyarakat boleh berbicara, tetapi juga apakah suara mereka memperoleh kesempatan untuk didengar dan dipertimbangkan.

Ketika kritik lebih sering diperlakukan sebagai gangguan daripada masukan, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berisiko berubah menjadi hubungan satu arah. Pemerintah menyampaikan keputusan, sementara masyarakat diharapkan menerima tanpa memperoleh ruang yang memadai untuk mempertanyakan proses dan konsekuensinya.

Pola seperti ini tidak boleh diasumsikan terjadi dalam setiap hubungan pemerintah dan masyarakat. Namun, kemungkinan tersebut perlu diuji melalui kasus konkret, seperti respons pejabat terhadap demonstrasi, penanganan pengaduan publik, atau tindak lanjut atas kritik terhadap kebijakan tertentu.

Pemerintahan yang baik bukanlah pemerintahan yang selalu mendapatkan persetujuan. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersedia menjelaskan keputusan, menerima koreksi, dan mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangannya.

Membaca Ketimpangan Kekuasaan melalui Karl Marx

Pemikiran Karl Marx dapat digunakan untuk memahami hubungan antara kepentingan sosial, ketimpangan sumber daya, dan kekuasaan. Dalam perspektif Marx, kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari relasi material serta pertentangan kepentingan yang berkembang di dalam struktur sosial.

Jika perspektif ini digunakan untuk membaca kebebasan berpendapat, pertanyaan pentingnya adalah siapa yang memiliki sumber daya dan akses lebih besar untuk memengaruhi keputusan publik, serta siapa yang harus berjuang agar kepentingannya diperhatikan.

Kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, pembangunan, ketenagakerjaan, atau lingkungan, misalnya, dapat mempertemukan kepentingan pemerintah, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat yang terdampak. Dalam keadaan seperti itu, kritik dapat menjadi sarana untuk mengungkap ketimpangan dan mempertanyakan distribusi manfaat serta beban kebijakan.

Namun, analisis tidak cukup berhenti pada anggapan bahwa kelompok yang berkuasa selalu menekan kelompok yang lemah. Hubungan tersebut harus diperiksa melalui bukti mengenai kepentingan para aktor, sumber daya yang mereka miliki, proses pengambilan keputusan, dan respons terhadap kelompok yang menyampaikan keberatan.

Dari sudut pandang ini, pembatasan terhadap kritik patut diperiksa ketika berpotensi mengurangi kemampuan masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya. Jika kelompok yang terdampak kesulitan menyampaikan keberatan, sementara pihak yang memiliki sumber daya besar tetap dapat memengaruhi kebijakan, ketimpangan politik berpotensi semakin kuat.

Dengan demikian, kebebasan berpendapat bukan hanya persoalan hak individual. Kebebasan tersebut juga berkaitan dengan kemampuan kelompok masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya dalam proses politik.

Herbert Marcuse dan Paradoks Kebebasan Formal

Selain Karl Marx, pemikiran Herbert Marcuse melalui esainya Repressive Tolerance atau Toleransi Represif dapat membantu menjelaskan paradoks kebebasan dalam masyarakat modern.

Marcuse mempertanyakan gagasan toleransi yang tampak netral ketika praktiknya justru berpotensi mempertahankan struktur dominan. Dalam masyarakat yang memiliki ketimpangan kekuasaan, kebebasan formal tidak selalu menghasilkan kesempatan yang setara untuk memengaruhi opini dan keputusan publik.

Jika diterapkan secara hati-hati pada persoalan kebebasan berpendapat di Indonesia, pemikiran tersebut mengajak kita melihat lebih jauh daripada sekadar ada atau tidaknya larangan berbicara.

Masyarakat mungkin memiliki hak untuk menyampaikan kritik, tetapi apakah kritik tersebut memperoleh ruang untuk didengar? Apakah argumen yang menentang kebijakan diperlakukan secara serius? Apakah masyarakat memiliki kesempatan untuk memengaruhi keputusan, atau hanya diperbolehkan menyampaikan pendapat tanpa tindak lanjut yang berarti?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena kebebasan dapat kehilangan daya kritisnya ketika hanya tersedia sebagai prosedur formal. Masyarakat boleh berbicara, tetapi suaranya tidak memiliki pengaruh yang memadai terhadap proses pengambilan keputusan.

Meski demikian, tidak setiap kritik yang tidak ditanggapi dapat disebut sebagai bentuk toleransi represif. Pemerintah dapat memiliki alasan administratif, hukum, atau kebijakan untuk tidak menerima suatu usulan. Persoalannya terletak pada apakah alasan tersebut dapat dijelaskan secara terbuka, apakah kritik memperoleh kesempatan yang wajar untuk dipertimbangkan, dan apakah terdapat mekanisme pertanggungjawaban.

Di sinilah pemikiran Marcuse menjadi relevan: kebebasan perlu dinilai bukan hanya berdasarkan keberadaannya secara formal, melainkan juga berdasarkan struktur sosial dan politik yang menentukan efektivitasnya.

Jika Marx membantu kita mempertanyakan distribusi kepentingan dan sumber daya, Marcuse mengajak kita menguji apakah kebebasan yang tersedia benar-benar memungkinkan masyarakat menantang dominasi yang ada.

Kebebasan Berpendapat di Ruang Digital

Perkembangan media sosial memperluas kesempatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Kritik yang sebelumnya sulit menjangkau ruang publik kini dapat disebarkan secara cepat melalui berbagai platform digital.

Namun, perluasan akses tersebut tidak otomatis menjamin kebebasan yang lebih kuat. Ruang digital juga menghadirkan persoalan mengenai penyebaran informasi yang keliru, perundungan, intimidasi, serta kemungkinan munculnya ketakutan untuk menyampaikan pendapat.

Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara kritik yang keras, perbedaan pendapat, informasi yang dapat dibuktikan keliru, dan tindakan yang melanggar hak orang lain. Kritik terhadap kebijakan tidak seharusnya otomatis diperlakukan sebagai serangan terhadap negara atau pejabat. Sebaliknya, kebebasan berpendapat juga tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menyebarkan fitnah atau melakukan ancaman.

Tantangannya adalah memastikan bahwa penanganan pelanggaran dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan diterapkan secara adil, bukan digunakan secara sewenang-wenang untuk menghambat pendapat yang tidak disukai.

Ketika masyarakat merasa bahwa setiap kritik dapat membawa risiko yang tidak jelas, mereka mungkin memilih mengurangi ekspresi atau menghindari persoalan publik. Kemungkinan ini dikenal sebagai self-censorship, yaitu kecenderungan membatasi ekspresi diri karena memperkirakan adanya konsekuensi negatif.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang memilih diam. Ruang publik juga dapat kehilangan informasi, pengalaman, dan perspektif yang seharusnya membantu masyarakat menilai kebijakan secara lebih kritis.

Karena itu, kebebasan berekspresi di ruang digital perlu dilindungi melalui penegakan hukum yang adil, transparansi, literasi digital, dan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan kritik.

Kebebasan dan Tanggung Jawab Bersama

Kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan tanpa batas. Setiap orang tetap berkewajiban menghormati hak orang lain dan bertanggung jawab atas tindakannya. Demonstrasi perlu memperhatikan keselamatan publik, sedangkan kritik di ruang digital harus disampaikan dengan mempertimbangkan kebenaran informasi dan dampaknya terhadap orang lain.

Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28J UUD 1945, yang mengatur kewajiban menghormati hak orang lain serta pembatasan hak dan kebebasan berdasarkan undang-undang untuk tujuan yang dibenarkan. Namun, keberadaan ketentuan mengenai pembatasan tidak berarti setiap tindakan pembatasan otomatis dapat dibenarkan.

Pembatasan perlu dinilai berdasarkan dasar hukum, tujuan yang sah, kebutuhan, dan proporsionalitasnya. Negara harus dapat menjelaskan mengapa suatu tindakan diperlukan dan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melampaui apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang sah.

Prinsip yang sama berlaku dalam penanganan demonstrasi. Aparat berkewajiban menjaga keamanan, tetapi juga harus melindungi hak peserta aksi. Apabila terjadi dugaan pelanggaran, harus tersedia mekanisme pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang dapat dipercaya.

Dengan demikian, tanggung jawab tidak dapat dibebankan hanya kepada masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat terlindungi, termasuk ketika pendapat tersebut keras, tidak populer, atau bertentangan dengan kepentingan pejabat dan institusi.

Kritik Bukan Ancaman bagi Demokrasi

Persoalan kebebasan berpendapat di Indonesia tidak dapat dijawab secara sederhana dengan menyatakan bahwa kebebasan sepenuhnya terjamin atau bahwa seluruh ruang demokrasi telah tertutup. Penilaian yang bertanggung jawab harus melihat bukti, konteks, dan bentuk pembatasan yang terjadi.

Jaminan konstitusional merupakan fondasi penting, tetapi pelaksanaannya perlu terus dievaluasi. Laporan mengenai penanganan demonstrasi, pengalaman masyarakat dalam menyampaikan kritik, dan dinamika kebebasan di ruang digital menunjukkan pentingnya menguji apakah perlindungan terhadap hak tersebut berjalan secara konsisten.

Pemikiran Karl Marx membantu mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat berkaitan dengan distribusi kekuasaan dan kemampuan kelompok masyarakat memperjuangkan kepentingannya. Sementara itu, Herbert Marcuse mengajak kita mempertanyakan apakah kebebasan yang tersedia secara formal benar-benar memberikan ruang bagi kritik untuk menantang struktur dominan.

Keduanya menunjukkan bahwa demokrasi tidak cukup dinilai dari keberadaan aturan dan prosedur. Demokrasi juga memerlukan ruang publik yang memungkinkan perbedaan pendapat disampaikan, diperdebatkan, dan dipertimbangkan secara terbuka.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi dapat dilihat dari cara kekuasaan memperlakukan suara yang berbeda. Pemerintah tidak harus menyetujui setiap kritik, tetapi harus bersedia memberikan tanggapan yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat pun harus menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab tanpa kehilangan hak untuk mempertanyakan kebijakan.

Negara yang kuat bukanlah negara yang berhasil membungkam perbedaan pendapat, melainkan negara yang mampu menghadapi kritik tanpa kehilangan komitmen terhadap hukum dan demokrasi.

Kritik bukan musuh pemerintah. Kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan agar kekuasaan tetap bertanggung jawab kepada masyarakat. Ketika kritik diperlakukan sebagai kesempatan untuk memperbaiki kebijakan, demokrasi memperoleh ruang untuk berkembang. Sebaliknya, ketika kritik yang sah justru dihadapi dengan intimidasi atau pembatasan yang tidak proporsional, ruang demokrasi berisiko semakin menyempit.

Oleh karena itu, menjaga kebebasan berpendapat bukan hanya tugas masyarakat yang ingin bersuara, melainkan juga tanggung jawab negara yang berkomitmen pada demokrasi.

Penulis: Febrina Karunia
Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. (*)