Evaluasi TPPS 2026, Wabup Tangerang Soroti Fenomena Orang Tua Tak Lagi Membawa Anak ke Posyandu
Wabup Tangerang, Intan Nurul Hikmah, memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi dan Rencana Aksi TPPS Kabupaten Tangerang Tahun 2026. Ia menyoroti fenomena orang tua yang tidak lagi membawa anak ke Posyandu setelah mengikuti kegiatan seremonial dan meminta evaluasi menyeluruh terhadap pola pendampingan di lapangan. (Foto: Ist)TANGERANG | BD – Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menyoroti fenomena orang tua yang tidak lagi membawa anaknya ke Posyandu setelah mengikuti kegiatan pelayanan kesehatan maupun acara seremonial. Temuan tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam evaluasi pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tangerang Tahun 2026.
Hal itu disampaikan Wabup Intan saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Rencana Aksi TPPS Kabupaten Tangerang Tahun 2026 di Ruang Media Center Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Kamis (26/6/2026).
Menurutnya, hasil evaluasi di lapangan menunjukkan masih adanya fenomena lost contact, yakni keluarga yang tidak lagi rutin memantau tumbuh kembang anak melalui Posyandu setelah mengikuti kegiatan seperti Gerebeg Posyandu atau program seremonial lainnya. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat upaya percepatan penurunan angka stunting.
“Saya minta kita semua lebih serius terhadap pelaksanaan dan evaluasi program rencana aksi TPPS ini. Kalau perlu ada perombakan strategi dan metode intervensi di lapangan, segera lakukan agar target penurunan angka stunting dapat dicapai secara riil, bukan sekadar seremonial,” tegas Intan.
Ia menilai, rendahnya keberlanjutan kunjungan ke Posyandu menunjukkan bahwa pendekatan yang selama ini dilakukan masih perlu diperkuat, khususnya dalam membangun kedekatan dengan keluarga sasaran.
“Kita harus ubah strategi. Jangan hanya menyuruh mereka datang ke Puskesmas lalu membagikan makanan. Kalau perlu lakukan metode jemput bola, didatangi ke rumahnya, dipantau langsung, dan didampingi saat makan agar gizinya benar-benar masuk,” ujarnya.
Wabup Intan menegaskan, intervensi terhadap balita berisiko stunting harus dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya saat pelaksanaan kegiatan tertentu. Pendampingan rutin dinilai menjadi kunci agar kondisi gizi anak dapat terus dipantau hingga menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Karena itu, ia meminta seluruh unsur yang tergabung dalam TPPS, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), kader Dahsyat, Dapur Dahsyat, PKK, Dharma Wanita, hingga petugas Puskesmas untuk memperkuat sinergi dalam melakukan pendampingan kepada keluarga sasaran.
Selain memperkuat intervensi di lapangan, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga akan meningkatkan monitoring program hingga tingkat desa melalui rembuk stunting dengan melibatkan para camat. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Wabup Intan juga meminta seluruh jajaran mendampingi tim survei eksternal yang dijadwalkan turun pada Agustus mendatang agar proses pengambilan sampel berjalan optimal dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan penanganan stunting.
Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyusun strategi baru yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga angka stunting di Kabupaten Tangerang terus menurun sesuai target yang telah ditetapkan. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar