Ketika Hutan Terbakar, Siapa yang Bertanggung Jawab atas Masa Depan Indonesia?
Sumiyati. (Foto: Dok. Pribadi) OPINI | BD — Ada ironi dalam cara kita memperlakukan kekayaan alam Indonesia. Di satu sisi, negeri ini dianugerahi sumber daya alam yang melimpah. Namun, di sisi lain, kerusakan lingkungan terus menjadi persoalan yang menuntut perhatian serius. Hutan terbakar, lahan rusak, asap mengganggu kehidupan masyarakat, sementara dampak kerusakan harus ditanggung oleh manusia dan makhluk hidup lainnya.
Persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, melainkan juga tentang mengapa kerusakan serupa terus berulang. Setiap kali kebakaran terjadi, perhatian publik meningkat. Pernyataan dari berbagai pihak bermunculan, penanganan dilakukan, dan komitmen untuk memperbaiki keadaan kembali disampaikan. Namun, ketika situasi mulai mereda, satu pertanyaan penting kerap tertinggal: apakah akar persoalannya benar-benar telah diselesaikan?
Kita seolah baru menyadari pentingnya hutan ketika api melahap pepohonan dan asap mulai mengganggu kehidupan masyarakat. Padahal, perlindungan lingkungan seharusnya tidak berhenti pada upaya memadamkan api. Pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum semestinya menjadi bagian penting dari upaya menjaga kelestarian hutan.
Jika persoalan yang sama terus berulang, sudah saatnya kita tidak hanya bertanya bagaimana memadamkan api, tetapi juga mengapa kebakaran itu terus terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab.
Hutan Bukan Sekadar Sumber Daya Ekonomi
Hutan bukan sekadar hamparan tanah yang ditumbuhi pepohonan. Hutan merupakan ruang hidup bagi berbagai makhluk, sumber penghidupan masyarakat, dan bagian penting dari keseimbangan lingkungan. Ketika hutan terbakar, dampaknya tidak berhenti pada hilangnya pepohonan. Habitat satwa dapat rusak, mata pencaharian masyarakat terancam, kualitas udara memburuk, dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang ikut dipertaruhkan.
Karena itu, kebakaran hutan tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis yang selesai ketika api berhasil dipadamkan. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana manusia mengelola alam dan bagaimana negara memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak mengabaikan kelestariannya.
Musim kemarau memang dapat meningkatkan risiko kebakaran. Namun, kondisi alam tidak seharusnya menjadi satu-satunya penjelasan. Faktor manusia, pembukaan lahan, praktik pembakaran, serta efektivitas pengawasan juga perlu diperhatikan dalam menelaah penyebab kebakaran hutan.
Di sinilah pentingnya membedakan antara penanganan akibat dan penyelesaian akar masalah. Memadamkan api merupakan tindakan mendesak, tetapi mencegah kebakaran berulang membutuhkan pengawasan yang konsisten, kebijakan yang efektif, dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar.
Tanpa upaya pencegahan yang serius, kita berisiko terus terjebak dalam siklus yang sama: kebakaran terjadi, masyarakat terdampak, perhatian publik meningkat, lalu persoalan kembali meredup ketika keadaan dianggap membaik.
Tanggung Jawab Negara Tidak Boleh Berhenti pada Kebijakan
Dalam persoalan perlindungan lingkungan, tanggung jawab negara menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Jaminan konstitusional tersebut semestinya menjadi landasan bagi penyelenggaraan kebijakan lingkungan yang tidak hanya tertulis dalam dokumen resmi, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata. Perlindungan hutan membutuhkan pengawasan yang serius, pencegahan yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang adil.
Tentu, tidak semua persoalan lingkungan dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Perusahaan, masyarakat, dan pihak lain yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya alam juga memiliki tanggung jawab sesuai peran dan kewajibannya. Akan tetapi, negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aturan dipatuhi dan kepentingan ekonomi tidak dijadikan pembenaran untuk mengabaikan kelestarian lingkungan.
Pertanyaan kritisnya adalah: sejauh mana kebijakan yang dibuat benar-benar mampu mencegah kerusakan? Bagaimana pengawasan dijalankan? Dan apakah penegakan hukum dilaksanakan secara adil terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa pihak tertentu pasti bersalah. Sebaliknya, pertanyaan itu merupakan bagian dari tuntutan publik agar pengelolaan lingkungan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui pernyataan keprihatinan setiap kali kebakaran terjadi. Kepercayaan membutuhkan tindakan yang dapat dinilai, pengawasan yang berjalan, dan konsistensi dalam menegakkan aturan.
Ketika Pembangunan Mengabaikan Lingkungan
Persoalan kebakaran hutan juga mengajak kita meninjau kembali cara memaknai pembangunan. Keberhasilan pembangunan sering dikaitkan dengan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan fisik. Semua itu memang penting bagi peningkatan kesejahteraan. Namun, persoalannya muncul ketika keberlanjutan lingkungan hanya ditempatkan sebagai pertimbangan tambahan.
Apakah kemajuan ekonomi harus dibayar dengan kerusakan alam? Apakah keuntungan yang diperoleh hari ini layak dipertahankan jika generasi mendatang harus menanggung dampak lingkungan yang semakin berat?
Pertanyaan tersebut tidak berarti menolak pembangunan. Justru, pertanyaan itu mengajak kita memastikan bahwa pembangunan memiliki arah yang bertanggung jawab.
Pembangunan seharusnya tidak hanya dinilai dari manfaat ekonomi yang dapat dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keberlanjutan kehidupan. Kemajuan yang mengabaikan daya dukung lingkungan berisiko menimbulkan persoalan yang dapat mengurangi manfaat pembangunan itu sendiri.
Dengan demikian, perlindungan hutan bukan penghambat kemajuan. Sebaliknya, perlindungan hutan merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa kemajuan tidak merusak fondasi kehidupan masyarakat.
Pembangunan yang bertanggung jawab harus mampu mempertemukan kebutuhan ekonomi saat ini dengan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat.
Masyarakat Menanggung Dampak, Siapa yang Melindungi?
Salah satu persoalan yang patut mendapat perhatian adalah ketimpangan antara pihak yang memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan dan masyarakat yang merasakan dampak kerusakan lingkungan.
Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dapat menghadapi ancaman terhadap sumber penghidupan mereka. Anak-anak dan kelompok rentan juga dapat terdampak ketika kualitas udara memburuk. Aktivitas sehari-hari terganggu, sementara pemulihan lingkungan membutuhkan waktu dan upaya yang tidak sedikit.
Keadaan ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan semata-mata persoalan alam, melainkan juga berkaitan dengan keadilan sosial. Dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat yang belum tentu memiliki kendali atas keputusan yang memengaruhi kondisi lingkungan mereka.
Karena itu, penanganan kebakaran hutan perlu memperhatikan perlindungan masyarakat terdampak, bukan hanya pemulihan kawasan yang terbakar. Kepentingan warga harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan.
Pada saat yang sama, pertanggungjawaban harus didasarkan pada fakta dan proses hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kedudukan ekonomi maupun kekuasaan tidak semestinya menjadi alasan untuk memberikan perlakuan istimewa.
Keadilan lingkungan menuntut agar perlindungan tidak hanya diberikan kepada alam sebagai objek kebijakan, tetapi juga kepada masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada kelestarian alam.
Mahasiswa dan Tanggung Jawab atas Masa Depan
Sebagai mahasiswa, saya memandang persoalan ini tidak seharusnya hanya menjadi perhatian ketika ramai diperbincangkan. Mahasiswa sering disebut sebagai generasi penerus bangsa. Namun, menjadi penerus bukan sekadar mewarisi kesempatan, jabatan, atau cita-cita pembangunan. Ada tanggung jawab untuk memastikan bahwa masa depan yang diwariskan tetap layak untuk ditinggali.
Mahasiswa mungkin tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seluruh kebijakan lingkungan. Namun, keterbatasan kewenangan bukan alasan untuk bersikap pasif. Mahasiswa dapat mengambil peran melalui kajian kritis, penyampaian pendapat berdasarkan fakta, pendidikan publik, serta pengawasan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Dalam konteks ilmu pemerintahan, persoalan kebakaran hutan juga dapat menjadi ruang untuk menguji bagaimana kebijakan dirumuskan, bagaimana kewenangan dijalankan, dan bagaimana pertanggungjawaban publik diwujudkan.
Kritik terhadap kebijakan tidak seharusnya berhenti pada kecaman. Kritik perlu disertai argumentasi yang jelas, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dorongan terhadap perbaikan. Dengan begitu, partisipasi mahasiswa tidak hanya memperluas perbincangan, tetapi juga membantu menjaga agar persoalan lingkungan tetap berada dalam perhatian publik.
Diam terhadap kerusakan yang terus berulang bukanlah pilihan yang sejalan dengan semangat membangun masa depan yang lebih baik. Kepedulian perlu diwujudkan melalui keberanian untuk bertanya, kesediaan untuk belajar, dan komitmen untuk mengawal perubahan.
Jangan Wariskan Indonesia yang Kehilangan Hutannya
Pada akhirnya, keresahan tentang hutan yang terbakar bukan sekadar persoalan pepohonan yang hangus. Ini adalah persoalan tentang bagaimana kita memperlakukan kekayaan alam, bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya, dan bagaimana kepentingan generasi mendatang ditempatkan dalam setiap keputusan pembangunan.
Ajakan untuk menjaga lingkungan sudah terlalu sering disampaikan. Tantangan sesungguhnya adalah membuktikannya melalui tindakan: memperkuat pencegahan, menjalankan pengawasan secara konsisten, menegakkan hukum dengan adil, dan memastikan bahwa kebijakan pembangunan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Hutan tidak dapat menyuarakan kepentingannya ketika dirusak. Masyarakat mungkin dapat menyampaikan keluhan ketika dampaknya mulai dirasakan. Namun, generasi mendatang bahkan belum memiliki kesempatan untuk mempertanyakan keputusan yang kita ambil hari ini.
Lalu, ketika mereka harus hidup dengan lingkungan yang semakin rusak, apa yang akan kita katakan kepada mereka? Bahwa kerusakan itu tidak dapat dicegah, atau bahwa kita gagal melakukan sesuatu ketika kesempatan masih terbuka?
Jangan sampai kita mewariskan Indonesia yang hanya kaya dalam cerita tentang keindahan alamnya, tetapi kehilangan kekayaan itu dalam kenyataan karena gagal menjaganya.
Sebab, ketika hutan terbakar, yang dipertaruhkan bukan hanya keberadaan pepohonan hari ini, melainkan juga kualitas kehidupan dan masa depan bangsa.
Penulis: Sumiyati
Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Tangerang. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar