Abraham Garuda Laksono Tawarkan 9 Langkah Membenahi Bangsa
Anggota DPRD Provinsi Banten, Abraham Garuda Laksono, memaparkan sembilan tahapan penyelesaian masalah melalui pendekatan algorithmic thinking saat menjadi narasumber KTD GMNI Kota Tangerang. Langkah tersebut mencakup observasi hingga koreksi kebijakan untuk menghasilkan solusi yang terukur. (Foto: Ist) TANGERANG | BD — Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, menawarkan sembilan langkah sistematis untuk membenahi persoalan bangsa melalui pendekatan algorithmic thinking atau pola pikir algoritmik. Pendekatan ini menekankan penyelesaian masalah secara logis, terstruktur, berbasis data, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Gagasan tersebut disampaikan Abraham saat menjadi narasumber dalam kegiatan Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) bertema “Character Building sebagai Manifesto Ideologi Pancasila” yang diselenggarakan DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Kelapa Dua, Minggu (15/11/2026).
Dalam pemaparannya, Abraham menekankan bahwa pembangunan Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar visi politik dan target pertumbuhan ekonomi. Diperlukan cara berpikir yang mampu mengidentifikasi akar persoalan, menyusun alternatif solusi, menguji efektivitas kebijakan, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
Melalui algorithmic thinking, ia mendorong agar persoalan bangsa tidak ditangani secara reaktif, melainkan melalui tahapan yang terukur dan dapat dievaluasi.
“Bangsa yang ingin maju harus berani membedah persoalannya secara jernih. Kita perlu mengetahui apa masalah sebenarnya, mengapa masalah itu terjadi, siapa yang terdampak, dan solusi apa yang paling efektif. Kebijakan publik tidak boleh berhenti pada niat baik, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata bagi rakyat,” demikian rumusan pesan yang mencerminkan materi Abraham dalam forum tersebut.
Sembilan Langkah Membenahi Bangsa
Abraham menawarkan sembilan tahapan penyelesaian masalah yang dapat digunakan sebagai kerangka berpikir dalam merumuskan kebijakan maupun menghadapi persoalan sosial.
Kesembilan tahapan tersebut meliputi observasi, definisi masalah, dekomposisi, identifikasi pola, desain solusi, uji coba, penerapan, pemantauan, dan koreksi kebijakan.
Tahap pertama adalah observasi, yakni memahami kondisi nyata di lapangan sebelum mengambil keputusan. Setelah itu, persoalan harus didefinisikan secara tepat agar solusi yang dirancang tidak meleset dari akar masalah.
Tahap berikutnya adalah dekomposisi, yaitu memecah persoalan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dianalisis. Proses ini dilanjutkan dengan identifikasi pola untuk menemukan hubungan antarfaktor yang memengaruhi persoalan.
Setelah akar masalah dan pola penyebabnya dipahami, solusi dirancang dan diuji sebelum diterapkan. Pelaksanaan kebijakan kemudian harus disertai pemantauan untuk mengukur efektivitasnya.
Tahap terakhir adalah koreksi kebijakan. Apabila hasil yang dicapai belum sesuai dengan tujuan, perbaikan perlu dilakukan berdasarkan data dan evaluasi.
Pendekatan tersebut menempatkan evaluasi sebagai bagian penting dalam proses pembangunan. Kebijakan bukan keputusan yang kebal terhadap kritik, melainkan instrumen yang harus terus diuji agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Belajar dari Singapura dan Why Nations Fail
Untuk memperkuat pemikirannya, Abraham mengangkat pengalaman Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew. Ia menyoroti pentingnya pendidikan, supremasi hukum, stabilitas ekonomi, dan penguatan kelas menengah sebagai bagian dari fondasi pembangunan negara.
Pengalaman tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia dalam membangun institusi yang efektif dan menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan ekonomi.
Namun, pembelajaran dari negara lain tidak berarti Indonesia harus menyalin model pembangunan secara mentah-mentah. Strategi yang diterapkan tetap perlu mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, politik, dan ideologi bangsa.
Abraham juga mengulas buku Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson. Buku tersebut menekankan pentingnya institusi politik dan ekonomi yang inklusif dalam menentukan keberhasilan suatu negara.
Institusi yang inklusif memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan berkembang. Sebaliknya, institusi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu berisiko menghambat pemerataan kesempatan dan memperlebar ketimpangan.
Dalam konteks Indonesia, penguatan institusi perlu berjalan seiring dengan upaya memperluas akses pendidikan, kesempatan ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Marhaenisme sebagai Dasar Keberpihakan
Di tengah pembahasan mengenai strategi pembangunan dan tata kelola pemerintahan, Abraham mengangkat pemikiran Bung Karno tentang Marhaenisme sebagai landasan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Menurut perspektif yang dipaparkannya, pembangunan tidak boleh kehilangan orientasi ideologis. Kemajuan ekonomi harus berjalan beriringan dengan penguatan kemandirian masyarakat, peningkatan produktivitas, dan perluasan kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup.
Rakyat kecil tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan atau objek pembangunan. Mereka harus mendapatkan akses dan kesempatan untuk menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga sejauh mana rakyat kecil mendapatkan kesempatan untuk mandiri, bekerja produktif, meningkatkan daya beli, dan memperbaiki kehidupannya,” demikian rumusan pesan yang mencerminkan penekanan Abraham terhadap Marhaenisme.
Perspektif ini menempatkan keadilan sosial sebagai bagian mendasar dari tujuan pembangunan, bukan sekadar pelengkap setelah pertumbuhan ekonomi tercapai.
Empat Perspektif untuk Menguji Kebijakan Publik
Selain menawarkan sembilan langkah penyelesaian masalah, Abraham memaparkan empat perspektif untuk menguji arah dan kualitas kebijakan publik, yakni Marhaen, Aristoteles, James Madison, dan Karl Popper.
Perspektif Marhaen digunakan untuk menilai keberpihakan kebijakan terhadap rakyat kecil. Pemikiran Aristoteles menekankan kepentingan bersama atau kebaikan umum sebagai orientasi kehidupan bernegara.
Sementara itu, pemikiran James Madison menyoroti pentingnya pengawasan dan mekanisme pengimbang kekuasaan. Adapun Karl Popper memberikan penekanan pada keterbukaan terhadap kritik, pengujian, dan perbaikan kebijakan.
Keempat perspektif tersebut dapat menjadi instrumen evaluasi yang saling melengkapi. Sebuah kebijakan tidak cukup dinilai dari efisiensi administratif atau besarnya anggaran yang terserap. Dampaknya terhadap kelompok rentan, manfaatnya bagi kepentingan umum, serta mekanisme pengawasannya juga harus diperhatikan.
Dengan pendekatan tersebut, pengambilan keputusan publik diharapkan mampu menggabungkan pertimbangan teknis, etika, keadilan sosial, dan akuntabilitas kekuasaan.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Rakyat
Abraham juga menyoroti pentingnya menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan daya beli, dan penguatan kelas menengah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui indikator ekonomi agregat. Dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat juga perlu menjadi perhatian.
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah pertumbuhan ekonomi membuka kesempatan kerja yang layak, memperbaiki daya beli, dan memperluas peluang masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
Karena itu, kebijakan berbasis data diperlukan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling terdampak, memahami hambatan yang mereka hadapi, dan menentukan intervensi yang tepat.
Dengan demikian, pembangunan tidak berhenti pada pencapaian statistik, tetapi diarahkan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat secara nyata.
Menghubungkan Nalar Kritis dengan Ideologi Pancasila
Gagasan algorithmic thinking yang disampaikan Abraham mempertemukan pendekatan pemecahan masalah secara sistematis dengan orientasi ideologis Pancasila, khususnya nilai keadilan sosial.
Pola pikir algoritmik menyediakan kerangka untuk mengidentifikasi persoalan, menyusun solusi, menguji pelaksanaan, dan memperbaiki kebijakan. Sementara itu, Marhaenisme memberikan penekanan pada keberpihakan kepada rakyat kecil sebagai orientasi pembangunan.
Dalam konteks kaderisasi, pendekatan tersebut menegaskan bahwa pembentukan karakter tidak cukup berhenti pada penanaman nilai dan penguatan identitas ideologis. Kader juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, memahami persoalan masyarakat, dan menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam tindakan nyata.
Bagi Abraham, membenahi bangsa membutuhkan perpaduan antara institusi yang kuat, kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan keberpihakan yang konsisten kepada rakyat kecil.
Melalui sembilan langkah tersebut, ia mendorong cara pandang pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada target, tetapi juga pada proses pemecahan masalah yang terukur dan hasil yang adil bagi masyarakat.
Pada akhirnya, tantangan Indonesia bukan sekadar merumuskan cita-cita besar, melainkan memastikan setiap kebijakan mampu menjawab persoalan mendasar dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi seluruh rakyat untuk berkembang. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar