Peta Jalan Perempuan Aceh 2045 Dorong Literasi, Inovasi hingga Kepemimpinan

waktu baca 5 menit

Rabu, 7 Okt 2026 20:23 4 Redaksi

Peta Jalan Perempuan Aceh 2045 mendorong literasi, peningkatan kapasitas, inovasi, dan kepemimpinan perempuan menghadapi tantangan zaman.

Sejumlah tokoh Aceh, akademisi, dan pemimpin organisasi berpose bersama usai FGD “Perempuan Aceh Bicara” di Jakarta, Rabu (7/10/2026), membahas Peta Jalan Perempuan Aceh 2045. (Foto: Ist)

JAKARTA | BD — Peta Jalan Perempuan Aceh 2045 mendorong penguatan literasi, peningkatan kapasitas, inovasi, dan kepemimpinan perempuan sebagai fondasi menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Arah tersebut dirumuskan dalam Focus Group Discussion (FGD) “Perempuan Aceh Bicara” di Wisma Taman Iskandar Muda (TIM), Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Sebanyak 70 tokoh Aceh, akademisi, dan pemimpin organisasi mengikuti forum yang menjadi bagian awal penyusunan Peta Jalan Perempuan Aceh 2045. Pembahasan diarahkan untuk memperkuat posisi perempuan sebagai aktor pembangunan, sekaligus meningkatkan kemampuan mereka menghadapi tantangan masa depan.

Empat Fase Transformasi

Pada akhir kegiatan, peserta membaca draf rekomendasi yang menjadi bagian awal penyusunan Peta Jalan Perempuan Aceh 2045.

Menguatkan Kepemimpinan Perempuan Aceh

Ketua MAA Perwakilan Jakarta, Dr. Ir. Surya Darma, MBA, mengatakan sejarah Aceh menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam kepemimpinan, pemerintahan, militer, dan keilmuan.

Ia menyebut Ratu Nahrasiyah, Laksamana Keumalahayati, dan Sultanah Safiatuddin sebagai bagian dari sejarah panjang kepemimpinan perempuan Aceh.

“Perempuan Aceh dalam sejarah bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar utama ketatanegaraan, militer, dan keilmuan,” kata Surya.

Menurut dia, nilai adat dan syariat Islam dapat menjadi pijakan dalam memperkuat peran perempuan di ruang publik sekaligus menghadapi perubahan teknologi.

“Perempuan Aceh harus bertransformasi dari sekadar objek narasi menjadi subjek pengambil keputusan di ranah publik dan kebijakan digital,” ujarnya.

Tokoh nasional Aceh, Dr. Mustafa Abubakar, mengatakan sejarah telah menunjukkan kapasitas perempuan Aceh dalam berbagai bidang. Namun, menurut dia, masih terdapat kesenjangan antara potensi tersebut dan keterwakilan perempuan dalam ruang pengambilan keputusan.

“Sejarah membuktikan bahwa perempuan Aceh memiliki daya juang dan kapasitas kepemimpinan yang luar biasa. Namun saat ini, kita melihat ada ketimpangan,” kata Mustafa.

Ia mendorong perempuan Aceh memperluas peran dari sektor domestik dan informal menuju ruang kebijakan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains.

“Perempuan Aceh tidak boleh hanya tangguh di sektor domestik dan informal. Mereka harus melangkah ke meja kebijakan, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta sains tanpa kehilangan akar nilai adat dan syariat Islam yang rahmatan lil ‘alamin,” ujarnya.

Pengasuhan dan Literasi Digital

Pembahasan FGD juga mencakup ketahanan keluarga dan pola pengasuhan di tengah perkembangan teknologi digital.

Pakar psikologi Elly Risman, Psi. dan Dr. Tjut Rifameutia, M.A., menekankan pentingnya pengasuhan kolaboratif antara ayah dan ibu untuk mempersiapkan generasi Aceh menghadapi tantangan masa depan.

Tjut Rifameutia menekankan bahwa teknologi tidak semata-mata perlu dijauhkan dari anak, tetapi perlu dikelola melalui pola pengasuhan yang tepat.

Enam prinsip pengasuhan digital yang dibahas meliputi hadir, pahami, sepakati, mendampingi, melatih, dan meneladani.

Pendekatan tersebut diarahkan untuk membangun generasi Aceh yang beriman, beradab, sekaligus memiliki kemampuan bernalar kritis dalam menghadapi perkembangan teknologi.

Syariah dan Perlindungan Perempuan

Aspek kebijakan publik juga menjadi bagian pembahasan. Dosen Magister Resolusi Konflik Universitas Syiah Kuala, Ir. Suraiya Kamaruzzaman, M.T., memaparkan pentingnya perspektif Maqasid Syariah dalam mengukur keberhasilan kebijakan publik.

Maqasid Syariah mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Forum juga membahas pentingnya memastikan layanan perlindungan korban berjalan aman, mudah diakses, dan bebas stigma, termasuk dalam penerapan UU TPKS dan regulasi daerah terkait perlindungan perempuan.

Dorong Perempuan Kuasai AI dan Teknologi

Di bidang ekonomi dan teknologi, Ketua Umum KORIKA Prof. Dr. Ir. Hammam Riza bersama ahli ekonomi nasional dari LPEM UI, Dr. Teuku Riefky, membahas penguatan sumber daya manusia dan struktur ekonomi Aceh.

Perempuan Aceh didorong tidak berhenti sebagai pengguna teknologi digital, tetapi berkembang menjadi digital creator, innovator, dan leader.

Pendidikan STEM, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) bagi UMKM, serta pengembangan sharia fintech menjadi bagian dari rekomendasi untuk meningkatkan daya saing produk unggulan Aceh di pasar global.

Sementara itu, Prof. Dr. Umaimah Wahid menyoroti pentingnya membangun kedaulatan narasi perempuan Aceh di ruang digital.

Menurut Umaimah, komunikasi strategis dan literasi digital berbasis adat serta syariat diperlukan untuk menghadapi risiko di ruang siber, termasuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan stigma negatif terhadap perempuan.

Menuju Perempuan sebagai Aktor Pembangunan

Melalui empat fase transformasi tersebut, Peta Jalan Perempuan Aceh 2045 diarahkan untuk membangun perempuan yang memiliki pengetahuan, kapasitas, kemampuan berinovasi, dan kepemimpinan.

Penguatan tersebut tetap ditempatkan dalam konteks nilai adat dan syariah, sehingga kemajuan teknologi dan perubahan sosial dapat dihadapi tanpa kehilangan identitas budaya Aceh.

Dengan demikian, perempuan Aceh diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan menentukan arah pembangunan Aceh menuju 2045. (*)