Jelang Pemilu 2024, Netralitas ASN Pandeglang Harus Jadi Fokus Pengawasan

PANDEGLANG | BD – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN) harus menjadi fokus pengawasan semua pihak. Sebab terjadi kasus dimana ASN di Kabupaten Pandeglang mengajak masyarakat untuk memilih calon legislatif baik tingkat daerah sampai pusat.

Kordum Nalar Milenial Pandeglang Daniel mengatakan, kasus tersebut adalah sebuah polarisasi yang terstruktur dan masif namun gerakan silent tidak terpublikasi oleh media.

Baca Juga

12 bulan  lalu

GPP Pandeglang Seru Waspadai Politisasi Bantuan Pemerintah

77 Redaksi

“Baru baru ini sejumlah ASN di Pandeglang melanggar UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN mengkampanyekan salah satu anggota legislatif untuk pemenangnya, diduga kuat seluruh birokrasi dari unsur RT, RW, camat, kepala desa, para kepala sekolah dan para kepala dinas dimobilisasi agar mengeluarkan biaya politik sendiri seperti sarung, kalender, stiker dan dibagikan kepada masyarakat Pandeglang,” dalam keterangan resminya kepada media, Rabu (22/11/2023).

Daniel menegaskan seharusnya Bawaslu Pandeglang bergerak cepat dalam menangani hal tersebut. Untuk itu, pihaknya juga mengajak kepada masyarakat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan berani untuk melaporkan apabila terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat ASN.

“Kami berharap Bawaslu Pandeglang segera membuat sebuah tim khusus, tentang pendalaman isu yang baru-baru ini bertebaran. Juga membuat studi kasus tentang Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP 2024 oleh Bawaslu agar tidak adanya ketimpangan dan mobilisasi birokrasi yang masif dan terstruktur. Juga bisa transparan kepada publik siapa dalang di belakangnya,” tuturnya.

Baca Juga

2 bulan  lalu

AI Disorot Dalam Kuliah Umum Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UMN

132 Redaksi

Sementara itu, Jubir Nalar Milenial Pandeglang Nurul Hakim mengatakan, adanya kasus berita ancaman dari kepala desa di pandeglang kepada masyarakat yang harus memilih salah satu calon legislatif.

“Hal ini sangat tidak pantas bagi seorang ASN sebagai pelayan publik yang seharusnya netral. Padahal Sekjen Kemendagri sudah menegaskan pentingnya netralisasi ASN agar menghindari penyalahgunaan sumber daya untuk tujuan politik, menjaga integritas kompetisi politik, dan melindungi kepentingan publik,” ucapnya.(Iman)