Pandangan Umum Fraksi Atas Penjelasan Bupati Terhadap LKPJ Tahun 2021

KABUPATEN TANGERANG | BD — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Paripurna Jawaban Bupati Tangerang mengenai Pandangan Umum Fraksi terhadap nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tangerang 2021, Kamis 25 Maret 2022.

Sejumlah Fraksi di DPRD Kabupaten Tangerang mengapresiasi capaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar dan Mad Romli, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Namun, terdapat beberapa catatan dalam LKPJ tersebut

Baca Juga

1 tahun  lalu

Liburan Tahun Baru 2024, ke Fame Hotel Gading Serpong Saja, Ada Y2K Retro Party

82 Redaksi

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti belum optimalnya pelayanan publik, pencatatan aset daerah, dan masih minimnya anggaran untuk mitigasi bencana, dan masalah ketenagakerjaan. “Dinas Ketenagakerjaan belum memiliki program mengatasi maraknya calo tenaga kerja,” ujar Akmaludin, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.

Fraksi PDI Perjuangan juga menilai Pemkab Tangerang belum maksimal untuk pengelolaan sampah.

Kemudian, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan terkait pengembang yang belum menyerahkan fasilitas sosial dan umum (fasos fasum) kepada pemerintah. Juru bicara Fraksi tersebut, Syahril, mengapresiasi kinerja eksekutif yang telah bekerja maksimal selama pandemi Covid-19.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Beli 4 Ton Solar di SPBU Jual Lagi Harga Industri, 5 Pria Diringkus Polda Banten

52 admin

“Fraksi PKS juga menilai Pemkab Tangerang mampu menjaga keseimbangan APBD dalam menjalankan program pembangunan,” katanya.

Fraksi PKS juga menyoroti soal kinerja Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang yang dinilai belum optimal menggali potensi pajak dan pendapatan asli daerah. Seperti mempertanyakan pajak dan retribusi dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang belum masuk ke kas Pemkab Tangerang.

“Banyak potensi pendapatan daerah, baik ari pajak restoran, retribusi yang belum digali secara optimal,” kata Syahril.

Kemudian Fraksi Gerindra mengapresiasi terlampauinya target pendapatan daerah dari Rp5,7 triliun, yang realisasinya mencapai Rp6,1 triliun, atau mencapai 107,19 persen.

Namun, Fraksi Gerindra mempertanyakan serapan APBD yang tidak optimal. Hal itu berdasarkan data anggaran belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp6,2 triliun, hanya terserap Rp5,8 triliun lebih.

Sementara lima fraksi lainnya, memberikan catatan kepada Bupati Tangerang untuk meningkatkan kinerja, terutama memaksimalkan pendapatan asli daerah. (CB/Red)