Putusan MA soal Gibran Dipersoalkan, BMG Minta Ahli Hukum Turun Tangan
Sekretaris Jenderal BMG, Subkhan Agung S, mendorong agar putusan MA terkait Gibran Rakabuming Raka dikaji secara objektif oleh ahli hukum dan akademisi. Menurutnya, pertimbangan hukum dalam perkara tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik. (Foto: Ist) JAKARTA | BD — Barisan Motor Gibran (BMG) meminta para ahli hukum dan akademisi mengkaji secara objektif Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 terkait pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
BMG menilai terdapat sejumlah aspek hukum yang perlu dicermati, terutama mengenai penerapan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hukum bagi pihak yang kepentingannya terdampak langsung oleh putusan tersebut.
Sekretaris Jenderal BMG, Subkhan Agung S, mengatakan penjelasan mengenai pertimbangan hukum MA penting disampaikan kepada publik agar polemik yang berkembang tidak hanya berujung pada perdebatan politik.
Menurut Subkhan, salah satu persoalan yang perlu dikaji adalah pertimbangan MA dalam menyikapi keberatan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan serta keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara.
“Kalau seseorang memiliki hak untuk menggugat pemerintah, tentu harus kita hormati. Tetapi bagaimana dengan orang yang terkena dampak dari gugatan tersebut? Apakah haknya untuk membela kepentingannya sendiri sudah benar-benar diperhatikan? Jangan sampai keadilan hanya dilihat dari kepentingan satu pihak, sementara hak pihak lainnya justru terabaikan,” kata Subkhan, Rabu (11/11).
BMG Pertanyakan Perlindungan Hukum bagi Gibran
Subkhan menjelaskan, dalam proses persidangan sebelumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Gibran pernah berkedudukan sebagai tergugat intervensi, yakni pihak yang masuk ke dalam perkara karena memiliki kepentingan terhadap hasil putusan.
Namun, dalam pemeriksaan kasasi di MA, Gibran tidak tercantum sebagai pihak. Perkara kasasi tersebut memperhadapkan H.M. Subhan sebagai pemohon kasasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai termohon kasasi.
Kondisi tersebut, menurut BMG, menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kepentingan Gibran telah dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan kasasi.
BMG mempertanyakan apakah kepentingan Gibran telah terwakili secara memadai oleh pihak kementerian serta apakah keterangan, keberatan, dan bukti yang sebelumnya disampaikan dalam persidangan tingkat pertama dan banding telah dipertimbangkan secara menyeluruh.
Meski demikian, persoalan tersebut memerlukan penelaahan berdasarkan dokumen perkara dan ketentuan hukum yang berlaku untuk menentukan apakah terdapat persoalan prosedural atau perlindungan hak yang perlu dievaluasi.
“Ini bukan soal meminta Gibran diistimewakan. Ini soal memastikan bahwa seseorang yang kepentingannya terdampak langsung oleh suatu putusan tetap mendapatkan perlindungan hukum. Jangan sampai seseorang kehilangan kesempatan untuk membela kepentingannya hanya karena perkara telah berlanjut ke tingkat kasasi,” ujarnya.
Singgung Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
Subkhan mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.
Ia merujuk Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Menurutnya, prinsip tersebut harus menjadi landasan dalam memastikan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BMG menegaskan bahwa kritik terhadap putusan pengadilan bukan berarti menolak kewenangan lembaga peradilan. Sebaliknya, keterbukaan terhadap kritik dan pengujian argumentasi hukum dinilai penting untuk menjaga integritas peradilan serta kepercayaan masyarakat.
“Kami tidak meminta Gibran kebal hukum. Kami juga tidak meminta MA memberikan perlakuan khusus. Namun, jangan sampai karena Gibran adalah seorang Wakil Presiden, haknya untuk memperoleh perlindungan hukum justru dianggap tidak penting. Semua warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum,” tegas Subkhan.
Minta DPR Cermati Wacana Pemakzulan
Selain meminta kajian dari ahli hukum dan akademisi, BMG meminta DPR RI mencermati secara utuh persoalan hukum yang mendasari polemik putusan MA tersebut sebelum melangkah lebih jauh dalam wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut BMG, persoalan hukum dan proses politik konstitusional perlu ditempatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, penilaian terhadap putusan pengadilan sebaiknya dilakukan melalui kajian yang menyeluruh, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau kepentingan politik.
BMG juga menilai bahwa penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR dalam konteks pemakzulan harus dipahami sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku.
Subkhan menambahkan, kritik terhadap putusan pengadilan merupakan bagian dari dinamika negara hukum selama disampaikan secara bertanggung jawab dan didasarkan pada argumentasi yang dapat diuji.
“Jangan alergi terhadap kritik. Jika pertimbangan hukumnya memang kuat, jelaskan kepada publik. Jika terdapat persoalan yang masih perlu dikaji, mari kita kaji secara terbuka. Hukum tidak boleh hanya menuntut masyarakat untuk patuh, tetapi juga harus mampu memberikan penjelasan dan menjamin perlindungan serta keadilan bagi setiap warga negara,” pungkasnya. (Ril/Red)
Pos terkait
Tidak ada komentar