Tangsel Dukung Langkah Andra Soni Optimalisasi PJU di Wilayah Banten
Gubernur Banten, Andra Soni bersama Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan dan peserta rapat berfoto bersama usai Rakor PJU Ruas Jalan Nasional Wilayah Banten di Serpong Utara, Selasa (19/5/2026). (Foto : Ist)KOTA TANGSEL | BD – Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Banten, Andra Soni dalam mendorong optimalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Banten, khususnya pada ruas jalan nasional dan provinsi.
Dukungan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) PJU Ruas Jalan Nasional Wilayah Provinsi Banten yang digelar di BLKI Provinsi Banten, Serpong Utara, Selasa (19/5/2026).
Menurut Pilar, keberadaan PJU menjadi salah satu infrastruktur penting untuk menunjang keselamatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat, terutama di kawasan perkotaan dengan mobilitas tinggi seperti Tangerang Selatan.
“Kami Pemkot Tangsel mendukung langkah Pak Gubernur dalam mendorong optimalisasi pemasangan PJU di wilayah Provinsi Banten, khususnya di Tangerang Selatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini Pemkot Tangsel telah menjalankan program “Tangsel Terang” dengan fokus pemasangan lampu jalan di lingkungan perumahan, kawasan permukiman, hingga jalan-jalan kota. Program tersebut terus berjalan setiap tahun guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Meski demikian, Pilar mengakui masih terdapat sejumlah titik lampu jalan di ruas nasional dan provinsi yang mengalami kerusakan maupun tidak berfungsi optimal.
Karena itu, ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar penanganan PJU dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Ini perlu diakselerasi terus supaya komunikasi kami dengan pemerintah pusat berjalan baik. Ketika ada lampu jalan rusak atau mati, respons penanganannya bisa lebih cepat,” jelasnya.
Sementara itu, Andra Soni mengatakan rakor tersebut digelar untuk menyatukan data dan persepsi seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga PLN.
Menurutnya, persoalan penerangan jalan umum merupakan tanggung jawab bersama karena menyangkut keselamatan masyarakat di ruang publik.
“Tujuan rapat ini menyamakan persepsi, menyamakan data, dan menyelaraskan upaya agar persoalan penerangan jalan umum bisa kita selesaikan bersama-sama,” kata Andra.
Ia menambahkan, kebutuhan PJU di jalan nasional wilayah Banten berdasarkan data sementara mencapai sekitar 8.000 titik. Pemerintah Provinsi Banten pun berupaya mendorong percepatan penanganan melalui koordinasi lintas instansi.
“Selama ini masyarakat sering bingung ini kewenangan pusat, provinsi, atau kota. Sekarang kita duduk bersama untuk menyamakan pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama demi pelayanan masyarakat,” tuturnya. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar