Lewat Reses, Abraham Garuda Laksono Dengarkan Harapan Warga Tangerang
Reses DPRD Provinsi Banten: Abraham Garuda Laksono menyerap aspirasi warga terkait BPJS, bantuan sosial, pendidikan, dan pembangunan lingkungan di Tangerang. (Foto: Ist)TANGERANG | BD — Melalui rangkaian kegiatan reses pada 4–9 Februari 2026, Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, turun langsung ke sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang untuk mendengar harapan dan persoalan warga secara terbuka—mulai dari kampung hingga kawasan perumahan.
Di Kampung Babakan Binong, kegiatan reses 4 Februari berlangsung hangat dan penuh partisipasi. Warga bersama pengurus RT 03 RW 04, Karang Taruna, serta tokoh masyarakat menyampaikan kebutuhan lingkungan sekaligus menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam program relawan kesehatan.
Ketua setempat mengaku kehadiran wakil rakyat secara langsung memberi kesan mendalam bagi masyarakat.
“Baru kali ini ada anggota dewan yang datang langsung, duduk bersama warga, dan benar-benar mendengar apa yang kami rasakan. Kami jadi merasa diperhatikan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Abraham menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program sosial.
“Pembangunan kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Ketika masyarakat siap menjadi relawan, di situlah negara benar-benar hadir melalui semangat gotong royong,” katanya.
Reses berlanjut pada 5 Februari di Bojong Nangka. Dalam dialog terbuka, Ketua Posyandu RW 11 berharap layanan kesehatan ibu dan balita mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Tokoh masyarakat juga menyoroti persoalan infrastruktur lingkungan, termasuk penggalian yang belum ditutup kembali serta kebutuhan bantuan bagi warga lanjut usia.
Ketua RW 11, Yunus, menyampaikan aspirasi tersebut agar segera mendapat tindak lanjut.
“Kami hanya ingin lingkungan aman, Posyandu diperkuat, dan warga lansia mendapat perhatian yang layak,” tuturnya.
Abraham menegaskan bahwa setiap aspirasi warga menjadi catatan penting yang akan diperjuangkan.
“Masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat harus menjadi prioritas, karena dari situlah kualitas hidup warga ditentukan,” ujarnya.
Pada 6 Februari, reses digelar di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa. Warga menyampaikan persoalan penyaluran bantuan sosial yang dilakukan bergilir, mekanisme penerimaan siswa SD, serta perubahan status kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinilai membingungkan.
Ibu Leni, salah satu warga, berharap adanya pendampingan agar masyarakat tidak kesulitan mengakses layanan dasar.
“Kami hanya ingin bantuan tepat sasaran dan aturan sekolah serta BPJS bisa jelas, supaya warga tidak kebingungan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Abraham menyatakan akan mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar kebijakan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata.
“Kebijakan yang baik harus diikuti sosialisasi dan pendampingan yang kuat agar tidak menimbulkan ketidakpastian di masyarakat,” jelasnya.
Rangkaian reses berlanjut pada 9 Februari di Perumahan Sektor 8 Gading Serpong. Warga kembali menyoroti dampak perubahan regulasi BPJS PBI serta berharap alokasi APBD dapat lebih merata untuk pembangunan fasilitas lingkungan perumahan.
Ketua RW 8A, Hamami, berharap perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada wilayah non-perumahan.
“Kami ingin pembangunan yang adil, sehingga fasilitas lingkungan di perumahan juga mendapat dukungan,” ujarnya.
Menutup dialog, Abraham menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi warga ke tingkat kebijakan.
“Baik kampung maupun perumahan memiliki hak yang sama atas layanan dasar. Aspirasi ini akan saya perjuangkan agar benar-benar ditindaklanjuti,” tegasnya.
Rangkaian reses tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat, sekaligus memastikan harapan warga dari berbagai wilayah dapat terakomodasi dalam proses pembangunan daerah. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar