Angka Kepuasan 70,77 Persen, IndexPolitica Sebut Masa “Bulan Madu” Prabowo Berakhir
Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, memaparkan hasil survei nasional terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran di Jakarta, Selasa (21/4/2026). Survei mencatat kepuasan publik sebesar 70,77 persen dengan tren menurun, serta menampilkan daftar menteri dengan kinerja tertinggi di Kabinet Merah Putih. (Foto: Ist)JAKARTA | BD — Survei nasional terbaru IndexPolitica mencatat tingkat kepuasan publik terhadap 1,5 tahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 70,77 persen, sekaligus menandai berakhirnya fase “bulan madu” politik pasca-pemilu.
Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, menyatakan bahwa meski tingkat kepuasan masih tergolong tinggi, tren penurunan dibandingkan survei Oktober 2025 menjadi sinyal penting perubahan sikap publik.
“Mayoritas masyarakat masih memberikan legitimasi kuat terhadap pemerintahan. Namun, penurunan tren ini menunjukkan bahwa masa ‘honeymoon period’ secara politik telah berakhir,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, publik kini mulai bergeser dari fase ekspektasi menuju tuntutan konkret atas realisasi janji kampanye, terutama pada kebijakan yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.
IndexPolitica juga mencatat tingkat ketidakpuasan sebesar 25,63 persen yang dinilai berpotensi meningkat jika terjadi tekanan ekonomi di masa mendatang.
Dalam penilaian sektoral, bidang ekonomi, infrastruktur, dan pangan menjadi yang paling mendapat apresiasi publik. Tiga menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah Purbaya Yudhi Sadewa (76,12 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (73,70 persen), dan Nusron Wahid (72,40 persen).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program prioritas yang paling diminati publik dengan angka 19,40 persen. Tingkat kepuasan di kalangan penerima manfaat mencapai 67,45 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok non-penerima sebesar 36,51 persen.
Di sisi lain, survei ini juga menyoroti sejumlah catatan penting. Sebanyak 72,85 persen responden menilai subsidi BBM belum tepat sasaran, sehingga diperlukan evaluasi kebijakan untuk menekan potensi kebocoran anggaran.
Kebijakan luar negeri turut menjadi perhatian. Keputusan pemerintah untuk bergabung dengan Board of Peace dinilai belum memperoleh dukungan mayoritas publik, yang cenderung menginginkan pendekatan non-blok dan fokus pada kepentingan domestik.
Selain itu, terjadi pergeseran dalam pola konsumsi informasi masyarakat. Media sosial kini menjadi sumber utama dengan 45,60 persen, mengungguli televisi (35,12 persen) dan media online (9,12 persen).
Survei ini dilaksanakan pada 5–18 April 2026 dengan melibatkan 1.610 responden di seluruh provinsi. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error ±1,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar