Bupati Tangerang Resmi Buka Musrenbang RKPD 2027, Fokus pada Jalan, PJU, dan Sampah

TANGERANG | BD — Moch. Maesyal Rasyid, Bupati Tangerang, secara resmi memimpin pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Acara ini berlangsung di Pendopo Bupati Tangerang pada Selasa (14/4/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal menyoroti pentingnya menangani isu mendesak di lapangan, seperti perbaikan jalan, penerangan umum, pengolahan sampah, dan pencegahan banjir, yang harus jadi fokus anggaran 2027. Ia menekankan kesepakatan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengutamakan program yang berdampak langsung pada warga. “Kita bisa menunda kegiatan seremonial atau sosialisasi agar dana tepat sasaran pada kebutuhan riil masyarakat,” katanya tegas.

Musrenbang ini berfungsi sebagai wadah mengumpulkan masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan rencana pembangunan daerah. Ini merupakan kelanjutan dari proses aspirasi yang dimulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan.

“Acara hari ini melanjutkan Musrenbang tingkat bawah, dengan tujuan menyusun anggaran 2027 untuk program prioritas yang menguntungkan warga Kabupaten Tangerang,” tambahnya.

Untuk 2027, pembangunan mengadopsi tema “Optimalisasi Industri, Perdagangan, dan Ketahanan Pangan Secara Berkelanjutan”, sebagai tahap ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Kebijakan difokuskan pada enam prioritas, seperti pemerintahan efisien, penguatan ekonomi, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

Pemkab Tangerang juga menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ketat di setiap langkah perencanaan. Bupati berharap forum ini menghasilkan dokumen RKPD yang harmonis dan siap menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang, Erwin Mawandy, menyebut Musrenbang sebagai alat kunci untuk menyepakati prioritas program, alokasi anggaran indikatif, serta target kinerja perangkat daerah tahun 2027.

” Ini kesempatan menyinkronkan program daerah dengan prioritas provinsi. Kami verifikasi usulan dari Musrenbang kecamatan agar sesuai kewenangan kabupaten dan lokasi tepat,” ungkap Erwin.

Proses ini juga mengintegrasikan data teknis dengan aspirasi masyarakat desa/kelurahan, sehingga RKPD tak hanya administratif, tapi jadi solusi nyata bagi masalah pembangunan di Kabupaten Tangerang. (*)