Gen Z Banten Bersikap, Abraham Garuda Tegaskan Pilkada Langsung Tak Bisa Diganti DPRD
Abraham Garuda Laksono, anggota DPRD Provinsi Banten termuda dari Fraksi PDI Perjuangan, menyuarakan aspirasi Generasi Z agar Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung demi menjaga demokrasi. (Foto: Ist)TANGERANG | BD — Gelombang penolakan terhadap wacana pengalihan pemilihan kepala daerah dari mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat ke DPR dan DPRD datang kuat dari Generasi Z di Banten. Aspirasi tersebut ditegaskan oleh Anggota DPRD Provinsi Banten termuda dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, yang menyebut Pilkada langsung tidak bisa digantikan oleh mekanisme pemilihan melalui DPRD.
Abraham mengatakan, sikap tegas Generasi Z itu ia serap dari berbagai ruang diskusi dan perjumpaan dengan anak muda di sejumlah daerah di Banten. Menurutnya, generasi muda memandang pemilihan langsung sebagai bagian esensial dari demokrasi modern yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
“Bagi Gen Z, pemilihan langsung kepala daerah bukan sekadar prosedur elektoral. Ini soal legitimasi, akuntabilitas, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan,” ujar Abraham, Minggu, 25 Januari 2026.
Ia menegaskan, di tengah menguatnya wacana pengalihan Pilkada ke DPR dan DPRD, PDI Perjuangan mengambil sikap yang tegas dan konsisten untuk tetap menjaga partisipasi langsung rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
“Partisipasi langsung rakyat adalah fondasi demokrasi pasca-reformasi yang tidak boleh ditarik mundur,” tegasnya.
Abraham mengingatkan, jika pemilihan kepala daerah diserahkan sepenuhnya kepada lembaga perwakilan, maka risikonya sangat nyata. Mulai dari menguatnya politik transaksional, kembalinya budaya gratifikasi lama, hingga munculnya makelar-makelar Pilkada.
“Gen Z melihat ini sebagai ancaman serius. Demokrasi bisa menjauh dari kehendak rakyat jika prosesnya semakin tertutup,” katanya.
Dalam pandangan generasi muda, lanjut Abraham, perubahan yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukanlah perubahan mekanisme politik yang berpotensi memicu transaksi kekuasaan, melainkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Seperti kemudahan mendapatkan pekerjaan, perlindungan lingkungan hidup, penanganan banjir, serta tata kelola pembangunan yang berkelanjutan.
“Gen Z ingin DPR dan pemerintah fokus pada persoalan nyata yang mereka hadapi hari ini, bukan justru mengurusi hal-hal yang berisiko membuka ruang politik transaksional,” jelasnya.
Abraham juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan telah membuktikan bahwa politik berbiaya rendah bukan sekadar slogan. Menurutnya, gotong royong, kerja kolektif, dan kedekatan dengan rakyat adalah jalan utama membangun kekuasaan yang legitimate.
“Saya meyakini pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota harus tetap dilakukan langsung oleh rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,” ucapnya.
Ia menutup dengan menegaskan prinsip dasar demokrasi yang terus disuarakan oleh Generasi Z di Banten.
“Kekuasaan yang sah hanya lahir dari kehendak rakyat. Selama suara rakyat dijaga, republik ini akan tetap berdiri tegak,” pungkas Abraham. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar