Hadapi Transisi Dana Donor, KPA Tangerang Perkuat Strategi Pembiayaan Program HIV

waktu baca 4 menit
Rabu, 18 Nov 2026 12:43 19 Nazwa

TANGERANG | BD — Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Tangerang memperkuat strategi pembiayaan domestik untuk menjaga keberlanjutan program penanggulangan HIV dan AIDS di tengah dinamika dukungan pendanaan dari lembaga donor internasional.

Strategi tersebut dibahas dalam Lokakarya Perencanaan Penganggaran bertema Membangun Kesadaran dan Memobilisasi Sumber Daya Domestik untuk Keberlanjutan Program HIV yang diselenggarakan KPA Kabupaten Tangerang bersama Yayasan Cita Andaru Bersama di Vega Hotel Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, Selasa (17/11/2026).

Lokakarya ini melibatkan sejumlah perangkat daerah dan mitra untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta mengidentifikasi sumber pendanaan alternatif bagi program pencegahan, penjangkauan, pengobatan, perawatan, dan pendampingan masyarakat.

Dalam sambutan pembukaan, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dr. Dewi Yulyana Lestari, menegaskan bahwa penanggulangan HIV dan AIDS membutuhkan komitmen bersama, bukan hanya dari sektor kesehatan.

“Keberlanjutan program HIV merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu membangun komitmen lintas sektor agar upaya pencegahan, penjangkauan, pengobatan, serta pendampingan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya langkah konkret untuk mengoptimalkan sumber daya daerah agar program penanggulangan HIV tidak sepenuhnya bergantung pada pendanaan donor.

Dalam sesi pemaparan, Pengelola Program KPA Kabupaten Tangerang, Eko Darmawan, S.T., membahas kebijakan perencanaan dan penganggaran penanggulangan HIV menjelang berakhirnya dukungan donor.

Sementara itu, Arif Mulyawan dari Adinkes yang juga menjadi pengelola program KPA Provinsi Banten menyoroti pentingnya advokasi pembiayaan kesehatan serta penguatan peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang turut memaparkan upaya penguatan layanan kesehatan untuk menghadapi tantangan transisi pendanaan.

APBD hingga Dana Desa Jadi Peluang Pembiayaan

Dalam lokakarya tersebut, peserta membahas sejumlah sumber pembiayaan domestik yang berpotensi mendukung program penanggulangan HIV. Sumber tersebut meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), integrasi layanan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dana Desa untuk kegiatan promotif dan preventif, dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), serta dana zakat, infak, dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Selain mengidentifikasi sumber pendanaan, lokakarya membahas pemanfaatan mekanisme Swakelola Tipe III sebagai salah satu pilihan untuk melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Berdasarkan materi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Tangerang, mekanisme tersebut memungkinkan pelibatan kapasitas dan partisipasi organisasi masyarakat sesuai kebutuhan program, ketentuan pengadaan barang dan jasa, serta perencanaan perangkat daerah.

Penerapannya diawali dengan identifikasi kebutuhan oleh perangkat daerah. Dinas Kesehatan bersama KPA dan mitra dapat memetakan kegiatan penanggulangan HIV yang berpotensi dilaksanakan melalui skema tersebut.

Selanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan tipe swakelola dan menyiapkan dokumen perencanaan, termasuk Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana pengadaan kemudian dimasukkan ke dalam perencanaan pengadaan atau Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai ketentuan.

Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berminat menjadi pelaksana perlu berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, terutama Dinas Kesehatan. Mereka juga harus menyiapkan dokumen kelembagaan dan portofolio kegiatan yang relevan serta mengikuti proses komunikasi dan verifikasi persyaratan.

UKPBJ dapat memberikan pendampingan terkait proses pengadaan, sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berperan dalam penyaringan mitra sesuai kewenangannya. Penetapan pelaksana tetap mengikuti prosedur dan persyaratan yang berlaku, bukan otomatis diberikan hanya berdasarkan pengajuan minat.

KPA Siapkan Pemetaan Program Prioritas 2027

Sebagai tindak lanjut, KPA Kabupaten Tangerang akan memetakan kebutuhan social contracting bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra. Langkah ini diharapkan mendukung advokasi kemandirian pembiayaan melalui APBD sekaligus memperkuat kolaborasi pemerintah dan komunitas.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang juga akan mengidentifikasi program prioritas yang berpotensi dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III pada 2027 dengan mempertimbangkan situasi pendanaan donor.

Sementara itu, LSM didorong mempersiapkan persyaratan kelembagaan dan portofolio kegiatan dengan pendampingan UKPBJ serta mengikuti proses penyaringan mitra oleh Kesbangpol.

KPA bersama para mitra juga akan memperkuat dukungan melalui Forum CSR dengan menyampaikan isu HIV dan mengusulkan kegiatan yang relevan.

Peserta lokakarya didorong menyusun rencana tindak lanjut yang mencakup langkah konkret, penanggung jawab, dan target waktu pelaksanaan agar hasil pembahasan dapat diterjemahkan menjadi program nyata.

Melalui penguatan pembiayaan domestik dan kolaborasi lintas sektor, KPA Kabupaten Tangerang berharap program penanggulangan HIV dan AIDS dapat terus berjalan di tengah perubahan dukungan donor, sekaligus mendukung pencapaian target eliminasi AIDS pada 2030. (Ril/Red)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA