KPA Kabupaten Tangerang Soroti Kelangkaan ARV, Audiensi dengan RSU Kabupaten Tangerang
Perwakilan KPA Kabupaten Tangerang, RSU Kabupaten Tangerang, YCAB, dan penerima manfaat layanan HIV saat mengikuti audiensi terkait kelangkaan stok ARV Duviral di Ruang Rapat Instalasi Rawat Jalan RSU Kabupaten Tangerang, Senin (18/5/2026). (Foto : Ist)TANGERANG | BD — Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Tangerang menyoroti kelangkaan obat Anti Retroviral (ARV), khususnya regimen Duviral, yang terjadi di sejumlah fasilitas layanan kesehatan. Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama dalam audiensi antara KPA Kabupaten Tangerang dan RSU Kabupaten Tangerang pada Senin, 18 Mei 2026.
Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Instalasi Rawat Jalan RSU Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Yayasan Cita Andaru Bersama (YCAB), mitra kerja penanggulangan HIV, serta sejumlah penerima manfaat layanan.
Pengelola Program KPA Kabupaten Tangerang, Eko Darmawan, mengatakan kelangkaan Duviral menjadi perhatian serius karena banyak pasien masih bergantung pada regimen tersebut. Selain stok yang kosong, sejumlah pasien yang beralih ke regimen lain dilaporkan mengalami efek samping.
Menurut Eko, saat ini terdapat sekitar 190 hingga 200 orang dewasa dan anak dengan HIV yang menjalani pengobatan di wilayah Kabupaten Tangerang. Dari jumlah tersebut, sekitar 160 orang menggunakan Duviral.
“Kami menerima laporan dari penerima manfaat bahwa stok Duviral kosong. Sementara ketika dialihkan ke regimen lain, sebagian mengalami efek samping. Ini yang menjadi perhatian kami agar pasien tetap mendapatkan layanan terbaik,” ujar Eko.
Ia menambahkan, KPA Kabupaten Tangerang berupaya menjembatani kebutuhan penerima manfaat dan tenaga medis, sekaligus mendorong adanya kepastian pasokan obat dari pemerintah.
Perwakilan YCAB, Irwanto atau Bang Ir, menilai persoalan ini perlu diantisipasi lebih serius. Ia memperkirakan kebutuhan Duviral akan meningkat pada akhir 2026, seiring bertambahnya jumlah pasien berusia di atas 50 tahun yang mengalami penurunan fungsi ginjal.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus karena penggunaan regimen lain, seperti TLD, pada sebagian pasien juga berpotensi menimbulkan efek samping, termasuk gangguan fungsi ginjal dan pengeroposan tulang.
Dokter dari tim PDP RSU Kabupaten Tangerang, dr. Nyoman, menjelaskan bahwa HIV sebagai infeksi virus dapat menimbulkan inflamasi kronis yang berdampak pada fungsi ginjal, hati, jantung, dan organ lain. Karena itu, pemilihan regimen ARV harus disesuaikan dengan kondisi klinis masing-masing pasien.
Ia menjelaskan, kebijakan pengobatan saat ini banyak diarahkan pada regimen TLD karena dinilai efektif menekan replikasi virus. Namun, obat tersebut tetap memiliki potensi risiko.
“Secara medis, penggunaan obat ini ibarat pedang bermata dua. Efektif, tetapi tetap memiliki efek samping yang harus dipantau,” kata dr. Nyoman.
Ia menambahkan, sebelumnya tersedia beberapa regimen seperti Neviral dan Abacavir. Namun kini kedua jenis tersebut tidak tersedia, sehingga pilihan terapi menjadi lebih terbatas.
Dalam audiensi itu, pihak RSU Kabupaten Tangerang menegaskan bahwa rumah sakit hanya berfungsi sebagai tempat distribusi obat, bukan pihak yang berwenang melakukan pengadaan. Ketersediaan ARV sepenuhnya bergantung pada distribusi dari Kementerian Kesehatan.
Dr. Nyoman menyarankan agar yayasan, komunitas, dan mitra kerja penanggulangan HIV melakukan audiensi langsung dengan Kementerian Kesehatan, terutama kepada pihak yang menangani perencanaan dan pengadaan obat.
KPA Kabupaten Tangerang menilai persoalan kelangkaan ARV bukan kejadian baru. Eko Darmawan menyebut kondisi serupa hampir terjadi setiap tahun. Bahkan, berdasarkan data Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA), jumlah pasokan yang diterima sering kali jauh di bawah kebutuhan.
“Dalam satu pengajuan kami meminta 900, tetapi yang datang hanya 15. Ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kebutuhan dan distribusi,” ujarnya.
Sementara itu, Bang Ir menilai respons pemerintah pusat terhadap situasi di lapangan masih belum optimal. Ia mencontohkan kejadian serupa di beberapa daerah seperti Jawa Timur, Aceh, dan Banten, yang pernah mengalami kekosongan stok ARV hingga memicu advokasi dari komunitas.
Melalui audiensi ini, KPA Kabupaten Tangerang berharap pemerintah pusat segera melakukan evaluasi distribusi ARV dan memastikan ketersediaannya, agar layanan bagi orang dengan HIV tetap berjalan tanpa hambatan. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar