Munas IPINDO 2026, Prof. Dr. Hadi Supratikta Kembali Pimpin IPINDO

waktu baca 3 menit
Jumat, 4 Sep 2026 12:07 16 Nazwa

JAKARTA | BD — Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Peneliti dan Inovator Indonesia (IPINDO) 2026 menetapkan Prof. Dr. Hadi Supratikta kembali memimpin organisasi tersebut sebagai Ketua Umum periode 2026–2031. Hadi terpilih setelah meraih suara terbanyak dalam pemilihan yang digelar di Gedung Pusat Penelitian dan Pengembangan Indonesia (PPDI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, 2 September 2026.

Pemilihan Ketua Umum IPINDO diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri atas pengurus IPINDO pusat dan perwakilan pengurus daerah. Sebanyak tujuh kandidat mengikuti proses pemilihan yang berlangsung melalui mekanisme voting.

Dalam penghitungan suara, Hadi Supratikta memperoleh 16 suara. Ia mengungguli Dr. Adi Suhendra yang meraih delapan suara, Ir. Sutrisno, MT dengan tiga suara, serta Satya yang memperoleh dua suara. Sementara tiga kandidat lainnya tidak mendapatkan suara.

Hasil tersebut kembali menempatkan Hadi Supratikta sebagai Ketua Umum IPINDO untuk periode kepengurusan lima tahun mendatang.

Munas Sepakati Struktur Organisasi Baru

Selain memilih Ketua Umum, Munas IPINDO 2026 juga menghasilkan keputusan mengenai restrukturisasi organisasi. Peserta Munas menyepakati struktur kepengurusan yang lebih ramping dibandingkan periode sebelumnya.

Perampingan struktur ditujukan untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempertajam fokus program, serta memperkuat koordinasi antarbidang di tubuh organisasi.

Dengan struktur baru tersebut, IPINDO diharapkan mampu bekerja lebih efektif dan responsif dalam menjalankan program strategis, khususnya yang berkaitan dengan penguatan riset, inovasi, serta kolaborasi antarpeneliti dan inovator di Indonesia.

Munas yang berlangsung di lingkungan BRIN itu sekaligus menjadi momentum bagi IPINDO untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus melakukan pembenahan internal organisasi.

Berawal dari IPPI

IPINDO merupakan organisasi yang berawal dari Ikatan Peneliti Pemerintahan Indonesia (IPPI) yang didirikan di Jakarta pada 11 Maret 2011.

Pembentukan IPPI diawali deklarasi para kepala Bappeda dan kepala Balitbangda tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia dalam Rakornas Kelitbangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Deklarasi tersebut kemudian ditindaklanjuti pada 30 Maret 2011 melalui Munas pertama yang diikuti sejumlah pejabat fungsional peneliti di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dan daerah. Dalam Munas pertama itu, Dr. Hadi Supratikta, M.M. dipercaya sebagai Ketua Umum.

Organisasi tersebut dibentuk untuk mewadahi profesi peneliti pemerintahan, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan anggota, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam penelitian, pengkajian, dan pengembangan kebijakan publik.

Seiring terbentuknya BRIN dan terintegrasinya urusan penelitian dan pengembangan ke dalam lembaga tersebut, IPPI kemudian bertransformasi melalui Munas pada 12 November 2020.

IPPI berubah menjadi Ikatan Peneliti dan Inovator Pemerintahan Indonesia (IPINDO). Hadi Supratikta kembali dipercaya memimpin DPP IPINDO untuk periode 2020–2025, yang kemudian diperpanjang hingga 2026.

Perubahan tersebut sekaligus memperluas cakupan organisasi, dari sebelumnya berfokus pada peneliti menjadi menaungi pula para inovator yang menghasilkan inovasi dan solusi teknologi terapan.

Perkuat Kemitraan Riset dan Inovasi

Sebagai organisasi profesi yang independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik, IPINDO terus membangun kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga di bidang riset dan inovasi.

Salah satu bentuk kemitraan tersebut diwujudkan melalui Nota Kesepahaman dengan BRIN yang ditandatangani pada 2 April 2024 untuk jangka waktu lima tahun.

Kerja sama tersebut mencakup bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi.

Dengan kembali terpilihnya Prof. Dr. Hadi Supratikta sebagai Ketua Umum serta ditetapkannya struktur organisasi yang lebih ramping, IPINDO diharapkan dapat memperkuat perannya dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi nasional.

Kepengurusan periode 2026–2031 juga diharapkan mampu memperluas kolaborasi antarpeneliti dan inovator serta meningkatkan kontribusi IPINDO terhadap pembangunan nasional berbasis riset dan inovasi. (*)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    LAINNYA