Pemkot Tangerang dan Kejaksaan Teken MoU, Ini Isinya
KOTA TANGERANG | TD — Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bersama Kejaksaan Negeri Kota Tangerang melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama, tentang Penanganan Masalah Hukum dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Patio Puspem Kota Tangerang, Jumat , 17 Maret 2023.
Penandatangan kerjasama dilakukan langsung antara Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, I Ketut Maha Agung, dan turut dihadiri seluruh Kepala OPD serta seluruh Camat di Kota Tangerang.
Kasie Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Tangerang, Joni Trianto Andra mengungkapkan setelah dilakukan MoU ini pastinya Kejaksaan akan menindaklanjuti dalam lima tahapan. Diantaranya, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Penegakkan Hukum dan Pelayanan Hukum. Hal ini sebagaimana tugas dan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
“Dalam hal ini, jika Pemkot Tangerang memiliki permasalahan hukum dibidang hukum dan perdata, atau membutuhkan konsultasi terkait hukum, pasca kerjasama ini Pemkot Tangerang dapat bisa segera berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang,” ungkap Joni.
Ia pun menyatakan, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang akan menyiagakan petugas terbaiknya, di setiap pendampingan atau konsultasi yang dibutuhkan Pemkot Tangerang.
“Kerjasama ini, sebagai bentuk perpanjangan dari kerjasama terdahulu. Hal ini merupakan bentuk kerjasama dan partisipasi Kejaksaan Negeri Tangerang mengawal pembangunan yang ada di Kota Tangerang,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Ati Simayati menyatakan apresiasi terhadap pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Sehingga, program Pemkot Tangerang dapat berjalan lancar secara maksimal dan optimal, dengan pendampingan hukum.
Lanjutnya, kesepakatan bersama ini tujuannya untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi para pihak dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang hukum dan tata usaha negara terutama untuk Kota Tangerang.
“Hal ini guna memaksimalkan perdata pemerintahan dan mengontrol ASN agar terhindar dari masalah hukum, serta memberikan perlindungan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah,” katanya. (Red)
Pos terkait
Tidak ada komentar