Pilar Saga Ichsan Dorong 54 Posbankum Tangsel Lebih Aktif Bantu Warga
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan menyampaikan arahan dalam kegiatan Penguatan Paralegal Kelurahan se-Kota Tangerang Selatan Tahun 2026, Selasa (13/10/2026). Ia mendorong optimalisasi 54 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di seluruh kelurahan agar semakin berperan dalam membantu masyarakat mengakses informasi dan layanan hukum. (Foto: Ist)KOTA TANGSEL | BD – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mendorong optimalisasi 54 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Keberadaan layanan tersebut diharapkan semakin berperan dalam membantu masyarakat memahami persoalan hukum dan menemukan langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dorongan tersebut disampaikan Pilar dalam kegiatan Penguatan Paralegal Kelurahan se-Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 yang digelar di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangsel, Selasa (13/10/2026).
Menurut Pilar, keberadaan Posbankum perlu diimbangi dengan peran aktif paralegal agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut ketika menghadapi persoalan hukum. Melalui pendampingan informasi dan konsultasi, warga diharapkan tidak kebingungan menentukan langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan.
“Paralegal ini diperkuat supaya mereka punya kepatutan dan kita dorong supaya lebih berperan lagi di tengah-tengah masyarakat, dan fasilitas Posbankum ini sudah kita tersedia di semua kelurahan,” ujar Pilar.
Ia menjelaskan, Posbankum dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk berkonsultasi mengenai berbagai persoalan hukum. Selain membantu warga memahami hak dan kewajibannya, layanan ini juga dapat mendukung penyelesaian persoalan sosial antarwarga melalui mediasi yang mengedepankan musyawarah dan mufakat.
Pilar menilai, penyelesaian masalah melalui dialog menjadi salah satu pendekatan yang dapat ditempuh untuk menjaga hubungan baik di lingkungan masyarakat. Dengan mencari kesepakatan bersama, persoalan tertentu diharapkan dapat diselesaikan secara bijak tanpa memperbesar konflik.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri ketika menghadapi perselisihan. Keputusan yang dipengaruhi emosi berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru dan merugikan pihak-pihak yang terlibat.
“Jadi saya harap masyarakat jangan sampai dalam menyelesaikan masalah, lalu main hakim sendiri atau misalkan terpancing emosinya lalu melakukan hal-hal yang kira-kira kemudian hari ya dapat menjadi permasalahan hukum. Inilah pentingnya peran paralegal dan Posbankum di masyarakat,” jelasnya.
Salah satu persoalan yang dapat dikonsultasikan melalui Posbankum adalah masalah pinjaman daring. Masyarakat dapat mencari informasi mengenai hak dan kewajiban serta langkah yang tepat untuk menghadapi persoalan terkait pinjaman tersebut.
Meski demikian, penyelesaian setiap persoalan tetap harus memperhatikan jenis perkara dan ketentuan hukum yang berlaku. Khusus perkara pidana, penanganannya harus sesuai dengan kewenangan aparat penegak hukum.
Untuk memudahkan akses masyarakat, Pilar menyampaikan bahwa warga yang membutuhkan konsultasi dapat mendatangi kantor kelurahan pada hari dan jam kerja. Warga dapat menyampaikan kebutuhannya kepada lurah untuk kemudian dikoordinasikan dengan paralegal yang bertugas.
“Aksesnya langsung saja datang ke kelurahan untuk berkonsultasi dengan paralegal apabila dibutuhkan, nanti lurah akan memanggil paralegalnya. Tiap hari bisa di jam kerja,” kata dia.
Ia menegaskan, layanan konsultasi melalui Posbankum tersebut diberikan secara gratis. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu memanfaatkan fasilitas yang tersedia ketika membutuhkan informasi atau arahan terkait persoalan hukum.
Pilar berharap, keberadaan 54 Posbankum dapat semakin optimal dalam mendukung perluasan akses keadilan di Kota Tangsel. Peran aktif paralegal dan dukungan pemerintah di tingkat kelurahan dinilai penting agar layanan tersebut semakin dikenal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemkot Tangsel juga mendorong para lurah untuk menyosialisasikan keberadaan Posbankum kepada pengurus RT dan RW serta masyarakat luas. Dengan sosialisasi yang lebih luas, warga diharapkan mengetahui lokasi layanan, memahami manfaatnya, dan memanfaatkan konsultasi hukum sesuai kebutuhan. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar