Super-Holding BUMN dan Risiko ‘Crowding Out’ Sektor Swasta
Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter. (Foto: Dok. Denny Charter)JAKARTA | BD — Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai super-holding BUMN dipandang sebagai upaya konsolidasi aset negara. Namun, langkah ini memunculkan kekhawatiran serius terkait risiko crowding out, di mana dominasi BUMN bisa menekan ruang gerak sektor swasta dan mengganggu kompetisi ekonomi.
Meski Danantara digadang-gadang untuk meniru model sovereign wealth fund ala Temasek Singapura, pengamat ekonomi menilai bahwa tanpa mekanisme transparan dan efisiensi yang jelas, pengelolaan aset besar ini justru bisa memperkuat kontrol negara di sektor strategis sekaligus membatasi akses swasta terhadap modal.
Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, mengingatkan bahwa total aset BUMN saat ini sudah mencapai ±Rp10.400 triliun, sekitar 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi state capitalism yang cukup tinggi, selevel dengan Vietnam dan hanya kalah ekstrem dari China.
Fenomena “Pareto” dan Ketimpangan Kontribusi
Denny menyoroti bahwa penguasaan aset BUMN tidak berbanding lurus dengan distribusi kontribusi dividen. Hanya sekitar 20 persen BUMN yang menyumbang 80 persen dividen negara, terutama dari sektor perbankan (BRI, Mandiri) dan Telkom. Sebaliknya, BUMN sektor konstruksi justru terbebani utang besar yang membebani neraca negara.
“Kalau Danantara hanya berfungsi sebagai konsolidator aset tanpa memperbaiki efisiensi, masalah lama hanya dipindahkan ke satu entitas raksasa,” ujarnya dilansir Senin, 19 Januari 2026.
Risiko Crowding Out terhadap Swasta
Menurut Denny, target pengelolaan aset Danantara yang diperkirakan mencapai US$600–900 miliar (±Rp9.000–14.000 triliun) berpotensi menekan sektor swasta melalui fenomena crowding out. Swasta dapat kesulitan memperoleh modal dan terpaksa membayar bunga lebih tinggi karena perbankan lebih memprioritaskan proyek-proyek besar pemerintah melalui BUMN.
“Jika Danantara menjadi alat kontrol politik terpusat, semua proyek harus melalui ‘restu pusat’. Itu definisi nyata etatisme ekonomi,” tegas Denny.
Modernisasi atau Sentralisasi?
Denny menekankan bahwa keberhasilan Danantara sangat bergantung pada profesionalisme pengelolaan dan mekanisme kontrol internal. Jika badan ini mampu mendorong BUMN beroperasi efisien, transparan, dan mandiri tanpa terus-menerus bergantung pada APBN, maka Danantara bisa menjadi motor modernisasi ekonomi nasional.
“Namun, jika tujuannya hanya sentralisasi kekuasaan ekonomi di satu tangan, ini akan menjadi ancaman serius bagi iklim persaingan usaha di Indonesia. Kita tidak ingin negara berubah dari ‘wasit’ menjadi ‘pemain tunggal’ yang mematikan pemain lainnya,” pungkas Wakil Ketua Umum PKN tersebut. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar