Atlet Muay Thai Kabupaten Tangerang Gagal Bertanding, Ini Respons Ketua PB Porprov Banten

waktu baca 4 menit
Selasa, 17 Nov 2026 20:30 121 Nazwa

KOTA TANGSEL | BD — Persoalan atlet Muay Thai Kabupaten Tangerang yang gagal bertanding dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 mendapat tanggapan dari Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Porprov VII Banten 2026, Pilar Saga Ichsan.

Pilar menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan proses pemeriksaan keabsahan atlet yang menjadi bagian dari mekanisme penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat provinsi tersebut.

Menurut Pilar, PB Porprov tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan secara sepihak apakah seorang atlet dapat bertanding atau tidak. Proses pemeriksaan keabsahan juga melibatkan Tim Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) dari KONI Provinsi Banten.

Ia menegaskan, keputusan akhir mengenai status atlet berada di tangan KONI Banten setelah melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.

“KONI Banten nanti yang terakhir memutuskan apakah atlet ini benar tidak bisa meneruskan atau tidak,” ujar Pilar, Selasa (17/11/2026).

Sebelumnya, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tangerang, H. Eka Wibayu, mempersoalkan atlet Muay Thai dari daerahnya yang disebut tidak diperbolehkan bertanding meskipun telah memenuhi persyaratan administrasi saat pendaftaran.

Eka menyampaikan keberatan tersebut dalam konferensi pers pada Senin (16/11/2026) malam. Ia menilai penerapan aturan keabsahan atlet perlu dievaluasi agar tidak merugikan kontingen yang mengikuti Porprov VII Banten 2026.

“Sedari awal semua syarat administrasi atlet saat pendaftaran sudah dipenuhi dan dinyatakan lulus atau memenuhi syarat, tapi ketika akan bertanding, tiba-tiba didiskualifikasi, dengan alasan tidak memenuhi aturan. Contohnya di cabang Muaythai, atlet kita dilarang bertanding,” ujar Eka.

KONI Kabupaten Tangerang pun meminta penjelasan dari pihak penyelenggara mengenai dasar keputusan tersebut.

Dugaan Kecurangan Wushu Belum Diterima PB Porprov

Selain persoalan Muay Thai, polemik juga muncul dalam pertandingan cabang olahraga Wushu. Eka sebelumnya menyatakan keberatan terhadap keputusan pertandingan yang menurut penilaian kontingennya tidak sesuai dengan hasil yang diyakini telah diraih atlet Kabupaten Tangerang.

“Atlet Wushu kami sudah dinyatakan menang, tapi panitia mengambil keputusan berbeda dan dinyatakan kalah. Kami punya dokumentasinya, videonya,” kata Eka.

Ia menyebut dokumentasi video tersebut dapat digunakan untuk mendukung keberatan yang diajukan pihaknya.

Menanggapi dugaan kecurangan itu, Pilar mengaku belum menerima laporan resmi. Ia meminta agar persoalan tersebut dikonfirmasi kepada bidang pertandingan, terutama Technical Delegate (TD) yang menangani cabang olahraga Wushu.

“Saya belum menerima informasi itu. Coba informasinya nanti ditanyakan ke bidang pertandingan, ke TD-nya. Tadi juga belum ada yang menyampaikan masalah itu,” katanya.

Dengan demikian, dugaan kecurangan dalam pertandingan Wushu masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan dari pihak yang berwenang.

Dua Gugatan Pertandingan Disebut Telah Selesai

Pilar mengatakan, gugatan terkait hasil pertandingan yang telah masuk ditangani oleh Dewan Hakim. Ia menyebut dua gugatan telah diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Sudah kita serahkan kepada Dewan Hakim untuk dibahas. Dua gugatan sudah selesai dan mereka juga sudah melaporkan hasilnya,” ujar Pilar.

Namun, ia tidak merinci apakah dua gugatan tersebut berkaitan langsung dengan keberatan KONI Kabupaten Tangerang atas pertandingan Wushu maupun persoalan atlet Muay Thai.

Di sisi lain, PB Porprov juga menghadapi perubahan jumlah nomor pertandingan pada sejumlah cabang olahraga. Pilar menjelaskan, perubahan tersebut terjadi karena beberapa kabupaten atau kota tidak siap mengikuti seluruh nomor yang sebelumnya direncanakan.

“Misalnya, tadinya ada 10 nomor pertandingan, ternyata karena kondisi dari kota atau kabupaten lain ada yang tidak siap, akhirnya hanya enam nomor yang dipertandingkan. Empat nomor lainnya tidak jadi dipertandingkan,” jelasnya.

Perubahan jumlah nomor pertandingan tersebut berdampak pada kebutuhan medali. Pilar menegaskan, medali yang tidak terpakai harus dikembalikan dan disimpan sebagai aset PB Porprov.

“Medali itu harus kita kembalikan karena merupakan aset milik Porprov sendiri untuk disimpan. Jangan sampai tercecer,” tegasnya.

Keabsahan Atlet Jadi Sorotan

Pilar kembali mengingatkan setiap cabang olahraga agar memastikan atlet yang bertanding sesuai dengan data dan dokumen yang telah didaftarkan.

Menurutnya, kesesuaian identitas atlet dengan dokumen administrasi menjadi bagian penting untuk menjaga integritas kompetisi dan memastikan seluruh peserta mengikuti ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Eka Wibayu sebelumnya mendesak evaluasi penyelenggaraan Porprov VII Banten 2026, termasuk terkait pembaruan data perolehan medali dan keputusan pertandingan yang dipersoalkan kontingen Kabupaten Tangerang.

Ia berharap berbagai keberatan tersebut segera ditindaklanjuti secara transparan dan profesional, mengingat Porprov menjadi ajang penting untuk pembinaan serta penjaringan atlet potensial yang dipersiapkan mewakili Banten pada Pekan Olahraga Nasional (PON).

Polemik yang muncul selama penyelenggaraan Porprov VII Banten 2026 menjadi perhatian terhadap pentingnya kejelasan regulasi, konsistensi penerapan aturan, serta mekanisme penyelesaian keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Klarifikasi dari pihak terkait diharapkan dapat memberikan kepastian kepada kontingen sekaligus menjaga kepercayaan atlet terhadap penyelenggaraan kompetisi olahraga di Provinsi Banten. (Idris Ibrahim/Red)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA