Ketika Mahasiswa Bisa Disewa, Siapa yang Menjaga Demokrasi?

waktu baca 10 menit

Rabu, 11 Nov 2026 16:45 31 Nazwa

Polemik mahasiswa bayaran di Bundaran HI memunculkan pertanyaan tentang independensi, keterwakilan, dan kejujuran dalam demokrasi.

Evel Ayudila. (Foto: Dok. Pribadi)

OPINI | BD — Mahasiswa selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan moral dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sejarah mencatat, mahasiswa tidak hanya hadir sebagai kelompok yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat sipil yang berani menyuarakan perubahan, mengkritisi kebijakan pemerintah, dan memperjuangkan kepentingan publik. Peran tersebut terlihat dalam berbagai peristiwa penting, mulai dari gerakan mahasiswa 1966 hingga Reformasi 1998.

Dalam kehidupan demokrasi, mahasiswa memiliki peran sebagai social control atau kontrol sosial. Mereka diharapkan mampu mengawasi jalannya pemerintahan, menyampaikan kritik, dan mengingatkan kekuasaan ketika kebijakan atau tindakan pemerintah dinilai tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, independensi, keberanian berpikir kritis, dan kebebasan menyampaikan pendapat menjadi nilai penting dalam gerakan mahasiswa.

Identitas Mahasiswa dan Persoalan Keterwakilan

Salah satu peserta yang menjadi sorotan adalah Bayu Setiadi alias Dino. Dalam klarifikasi yang diberitakan Tirto.id, Bayu mengaku bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara (Undira), meskipun mengenakan jas almamater kampus tersebut. Ia menyatakan menghadiri deklarasi berdasarkan undangan sebuah komunitas dan menerima bayaran. Ia juga menjelaskan bahwa almamater yang dikenakannya diberikan oleh pihak lain.

Pengakuan tersebut menjadi salah satu dasar munculnya pertanyaan mengenai proses perekrutan peserta dan penggunaan atribut perguruan tinggi. Namun, pengakuan Bayu mengenai penerimaan bayaran tidak dengan sendirinya menjelaskan siapa yang membayarnya, siapa yang merekrutnya, atau apakah seluruh peserta kegiatan menerima imbalan. Hal-hal tersebut harus dibedakan dari informasi yang telah dikonfirmasi (Tirto.id, 2026a).

Sorotan serupa muncul setelah seorang peserta bernama Sari Putri diketahui bukan mahasiswa aktif Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), meskipun mengenakan atribut yang berkaitan dengan kampus tersebut. Pemberitaan mengenai polemik ini juga menyoroti persoalan penggunaan almamater dan kejelasan status peserta.

Fakta mengenai status seseorang sebagai mahasiswa perlu dibedakan dari dugaan mengenai motif, pembayaran, atau pihak yang bertanggung jawab atas kehadirannya. Tanpa bukti yang memadai, tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap peserta yang mengenakan atribut kampus telah dibayar atau sengaja terlibat dalam manipulasi dukungan.

Persoalan utamanya bukan semata-mata apakah seseorang menerima bayaran untuk menghadiri acara. Hal yang lebih mendasar adalah apakah identitas yang digunakan menimbulkan kesan bahwa peserta mewakili mahasiswa atau perguruan tinggi tertentu tanpa dasar keterwakilan yang jelas.

Seseorang tentu memiliki hak untuk menghadiri kegiatan publik, menerima pekerjaan, dan menentukan sikap politiknya. Mahasiswa pun tidak harus selalu berseberangan dengan pemerintah. Mereka berhak mendukung program, berdialog dengan pejabat, ataupun berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan lembaga negara.

Akan tetapi, kebebasan individu berbeda dengan kewenangan untuk mewakili kelompok. Kehadiran seseorang yang berstatus mahasiswa tidak otomatis berarti ia mewakili organisasi mahasiswa atau sikap resmi perguruan tinggi. Sebaliknya, seseorang yang bukan mahasiswa aktif juga tidak kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan, selama identitas dan perannya disampaikan secara jujur.

Dengan demikian, persoalan utama dalam polemik ini adalah kejelasan identitas dan keterwakilan, bukan sekadar keberadaan peserta yang menerima imbalan.

Independensi dan Tanggung Jawab Moral Mahasiswa

Independensi merupakan salah satu nilai penting dalam gerakan mahasiswa. Kebebasan untuk menentukan sikap dan menyampaikan aspirasi harus dijaga agar mahasiswa tidak kehilangan kemampuan berpikir kritis ketika berhadapan dengan kekuasaan maupun kepentingan kelompok tertentu.

Dalam konteks ini, persoalan identitas peserta menjadi pengingat bahwa partisipasi politik tidak cukup diukur dari jumlah orang yang hadir atau banyaknya atribut kampus yang terlihat. Partisipasi juga perlu dilihat dari kejelasan posisi peserta, kebebasan menentukan sikap, dan kejujuran mengenai pihak yang mereka wakili.

Jika identitas mahasiswa digunakan tanpa penjelasan yang memadai, masyarakat dapat kesulitan membedakan partisipasi individu, dukungan organisasi mahasiswa, dan sikap resmi sebuah perguruan tinggi. Dampaknya tidak berhenti pada kegiatan yang sedang dipersoalkan. Kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa secara lebih luas juga berisiko terpengaruh.

Di sinilah konsep moral force atau kekuatan moral menjadi relevan. Kekuatan moral mahasiswa tidak semata-mata terletak pada keberanian menyampaikan pernyataan di ruang publik, tetapi juga pada integritas dan konsistensi antara identitas, sikap, dan tindakan.

Meski demikian, integritas mahasiswa tidak seharusnya dinilai melalui prasangka terhadap semua bentuk kerja sama dengan pemerintah. Keterlibatan dalam kegiatan pemerintah bukan bukti bahwa mahasiswa kehilangan idealisme. Yang perlu dipastikan adalah apakah mahasiswa tetap memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan apakah keterlibatan mereka direpresentasikan secara jujur.

Independensi bukan berarti selalu menolak kekuasaan, melainkan mempertahankan kebebasan berpikir dan kemampuan mengkritik tanpa kehilangan integritas.

Demokrasi Tidak Cukup dengan Kerumunan

Persoalan ini juga dapat dibaca melalui teori demokrasi deliberatif yang dikembangkan Jürgen Habermas. Dalam pendekatan tersebut, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan prosedur formal atau banyaknya orang yang hadir dalam suatu kegiatan. Demokrasi juga membutuhkan komunikasi yang terbuka, pertukaran pendapat yang rasional, serta kesempatan bagi warga untuk menyampaikan pandangan secara bebas.

Dari perspektif ini, sebuah deklarasi yang mengatasnamakan mahasiswa perlu memperhatikan kejelasan siapa yang berbicara dan siapa yang sebenarnya diwakili. Identitas peserta yang tidak sesuai dengan status sebenarnya dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas representasi yang ditampilkan kepada publik.

Namun, persoalan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh kegiatan memiliki tujuan manipulatif. Kesimpulan seperti itu membutuhkan bukti lebih kuat mengenai perencanaan, proses perekrutan, tujuan, dan pihak yang bertanggung jawab.

Karena itu, transparansi menjadi penting. Penyelenggara kegiatan publik perlu memastikan proses perekrutan peserta dapat dipertanggungjawabkan, penggunaan atribut perguruan tinggi memiliki dasar yang jelas, dan publik tidak disesatkan mengenai pihak yang hadir maupun organisasi yang diwakili.

Demokrasi yang sehat bukan sekadar menampilkan dukungan melalui simbol dan kerumunan. Demokrasi juga menuntut kejujuran dalam membangun dukungan serta keterbukaan ketika muncul persoalan.

Siapa yang Diuntungkan dari Penggunaan Identitas?

Polemik ini juga dapat dikaji menggunakan pemikiran Karl Marx mengenai ideologi dan kepentingan. Perspektif ini membantu kita mengajukan pertanyaan kritis: siapa yang memperoleh manfaat dari suatu kegiatan politik, citra apa yang hendak dibangun, dan bagaimana simbol tertentu digunakan untuk memperkuat pesan kepada masyarakat?

Identitas mahasiswa memiliki nilai simbolis karena masyarakat kerap memandang mahasiswa sebagai kelompok muda yang kritis, terdidik, dan memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa. Karena itu, kehadiran orang-orang dengan atribut kampus dapat membentuk kesan tertentu mengenai dukungan generasi muda terhadap suatu kegiatan.

Apabila identitas tersebut digunakan tanpa keterwakilan yang jelas, muncul risiko bahwa simbol mahasiswa lebih menonjol daripada aspirasi nyata orang-orang yang hadir. Identitas yang semestinya menunjukkan latar belakang dan afiliasi seseorang justru dapat menjadi alat untuk membangun legitimasi di ruang publik.

Meski demikian, perspektif Marx tidak boleh digunakan untuk langsung menyimpulkan bahwa penyelenggara pasti memiliki niat manipulatif atau bahwa semua peserta bertindak atas kepentingan pihak tertentu. Analisis mengenai kepentingan harus dibangun melalui pemeriksaan fakta, bukan sekadar dugaan.

Pertanyaan tentang siapa yang merekrut dan membayar peserta, bagaimana proses tersebut berlangsung, serta apakah ada pihak yang sengaja membangun kesan keterwakilan mahasiswa tetap perlu dijawab melalui penyelidikan dan keterbukaan informasi.

Dengan demikian, teori kritis berfungsi sebagai alat untuk mengajukan pertanyaan dan menguji relasi kepentingan, bukan sebagai pengganti bukti.

Permintaan Maaf dan Pentingnya Akuntabilitas

Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat pada 31 Oktober 2026 setelah kegiatan deklarasi menuai polemik. Polda menyatakan kritik yang muncul akan menjadi bahan evaluasi. Perkembangan tersebut diberitakan oleh ANTARA dan NU Online Jakarta (ANTARA, 2026b; NU Online Jakarta, 2026).

Permintaan maaf tersebut merupakan respons terhadap polemik yang berkembang, tetapi tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai pengakuan bahwa kepolisian membayar peserta atau memerintahkan penggunaan atribut kampus.

Pada 4 November 2026, Polda Metro Jaya menyatakan sedang mendalami dugaan peserta bayaran dalam kegiatan tersebut. Polda juga menyebut adanya event organizer (EO) yang menangani acara dan menyatakan tidak mengetahui adanya peserta yang disebut sebagai mahasiswa sewaan. Perkembangan ini diberitakan oleh ANTARA dan Tirto.id (ANTARA, 2026c; Tirto.id, 2026b).

Pernyataan tersebut perlu dicatat secara utuh: dugaan yang berkembang masih menjadi bagian dari proses pendalaman. Karena itu, pihak yang membayar peserta dan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan atribut belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada hasil pemeriksaan yang memadai.

Di sisi lain, status Polda sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan membuat pertanyaan mengenai pengawasan, koordinasi dengan EO, dan proses verifikasi peserta tetap relevan untuk dijawab. Akuntabilitas tidak cukup berhenti pada permintaan maaf. Publik membutuhkan penjelasan mengenai proses penyelenggaraan, mekanisme perekrutan, penggunaan atribut, serta hasil pemeriksaan terhadap dugaan yang berkembang.

Evaluasi juga sebaiknya tidak diarahkan untuk menyalahkan semua peserta atau meragukan seluruh kegiatan yang melibatkan mahasiswa. Yang perlu diperiksa adalah tindakan konkret, proses yang berlangsung, dan pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Kejelasan tersebut penting untuk melindungi reputasi perguruan tinggi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap gerakan mahasiswa.

Menjaga Demokrasi dengan Kejujuran

Polemik Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI seharusnya menjadi bahan refleksi bagi mahasiswa, perguruan tinggi, pemerintah, penyelenggara kegiatan, dan masyarakat luas.

Bagi penyelenggara, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kegiatan yang mengatasnamakan mahasiswa membutuhkan proses yang transparan dan pertanggungjawaban yang jelas. Bagi perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa, peristiwa ini menegaskan pentingnya menjaga identitas serta menjelaskan apakah seseorang benar-benar mewakili institusi atau hanya hadir atas nama pribadi.

Bagi mahasiswa, tantangannya adalah menjaga independensi tanpa terjebak dalam anggapan bahwa setiap kerja sama dengan pemerintah merupakan bentuk pengkhianatan terhadap idealisme. Sikap kritis tidak selalu berarti menolak, sebagaimana sikap mendukung tidak selalu berarti kehilangan kebebasan. Hal yang menentukan adalah kemampuan mengambil keputusan secara mandiri dan mempertanggungjawabkannya secara terbuka.

Sementara itu, masyarakat perlu membedakan tindakan individu dari gerakan mahasiswa secara keseluruhan. Dugaan penyalahgunaan identitas dalam satu kegiatan tidak boleh menjadi alasan untuk mendelegitimasi seluruh aksi mahasiswa, terutama aksi yang dilakukan secara mandiri dan berdasarkan aspirasi yang nyata.

Demokrasi membutuhkan partisipasi yang bebas, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah peserta, atribut yang dikenakan, dan deklarasi yang dibacakan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya dukungan yang autentik. Dukungan harus dilihat berdasarkan kejelasan sikap dan keterwakilan pihak yang menyatakannya.

Pada akhirnya, pertanyaan “siapa yang membayar?” memang penting, tetapi bukan satu-satunya pertanyaan. Kita juga perlu bertanya siapa yang merekrut, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana identitas peserta diverifikasi, dan apakah masyarakat memperoleh gambaran yang benar mengenai dukungan yang ditampilkan.

Ketika identitas mahasiswa dapat digunakan untuk membangun kesan dukungan tanpa keterwakilan yang jelas, yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik perguruan tinggi, melainkan juga kepercayaan publik terhadap partisipasi politik.

Sebab, demokrasi tidak hanya membutuhkan orang-orang yang berani hadir di tengah kerumunan. Demokrasi membutuhkan warga yang bebas menentukan sikap, jujur dalam menyampaikan posisi, dan berani mempertanggungjawabkan pilihannya.

Ketika mahasiswa bisa disewa, pertanyaan yang lebih mendasar bukan hanya siapa yang membayar mereka, melainkan siapa yang bertanggung jawab menjaga agar suara mahasiswa tidak kehilangan makna dan agar demokrasi tidak berhenti pada penampilan dukungan semata.

Penulis: Evel Ayudila
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Tangerang. (Red)