Maesyal Rasyid Dorong Literasi Politik untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2029
Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, memberikan sambutan saat Peluncuran Nasional Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026 di Kantor Bawaslu Kabupaten Tangerang. (Foto: Ist)TANGERANG | BD – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menekankan pentingnya penguatan literasi politik masyarakat untuk menangkal penyebaran hoaks dan berbagai upaya provokasi menjelang Pemilu 2029.
Hal tersebut disampaikan Maesyal saat menghadiri Peluncuran Nasional Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026 di Kantor Bawaslu Kabupaten Tangerang, Senin (12/5/2026). Kegiatan tersebut sekaligus menandai Kabupaten Tangerang sebagai daerah pertama dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang menggelar kick-off program pendidikan pengawasan partisipatif.
Dalam sambutannya, Maesyal mengatakan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga proses demokrasi tetap sehat dan bermartabat.
Menurut dia, perkembangan teknologi informasi saat ini membuat masyarakat harus lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi politik, terutama di media sosial yang kerap menjadi ruang penyebaran berita bohong maupun ujaran provokatif.
“Saya berharap literasi politik masyarakat terus diperkuat agar tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong ataupun upaya memecah belah persatuan. Demokrasi yang sehat harus dibangun dengan kesadaran, kedewasaan, dan tanggung jawab bersama,” ujar Maesyal Rasyid.
Ia juga menilai program Pendidikan Pengawas Partisipatif menjadi langkah strategis dalam menciptakan masyarakat yang lebih aktif dan peduli terhadap pengawasan pemilu. Melalui program tersebut, para kader pengawas diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi.
“Para kader pengawas partisipatif harus mampu menjadi mata dan telinga dalam menjaga tegaknya demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat,” katanya.
Maesyal menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari kuatnya koordinasi dan sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, Bawaslu, KPU, Forkopimda, hingga masyarakat.
Ia mengungkapkan, pengalaman selama pelaksanaan pemilu sebelumnya menunjukkan pentingnya komunikasi intensif antarinstansi guna menjaga stabilitas daerah tetap aman dan kondusif.
“Koordinasi lintas sektor adalah kunci utama. Komunikasi yang intensif dilakukan demi memastikan situasi tetap terkendali tanpa mengintervensi norma hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyebut pengawasan partisipatif menjadi instrumen penting dalam mempersempit ruang gerak politik uang dan politisasi SARA.
“Demokrasi yang sehat tidak hadir secara tiba-tiba. Dibutuhkan proses dan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, untuk menjaga kualitas pemilu,” ujar Lolly. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar