Sawah Kayu Bongkok Diurug, Siapa yang Melindungi Petani?
Aditya Firmansyah. (Foto: Dok. Pribadi) OPINI | BD — Di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, sawah bukan sekadar hamparan tanah. Bagi petani, sawah adalah sumber penghidupan, penopang ekonomi keluarga, sekaligus warisan yang dirawat turun-temurun. Namun, sejak Oktober 2026, ketenangan itu terusik oleh aktivitas pengurukan lahan untuk rencana pembangunan perumahan.
Persoalan yang muncul bukan semata-mata perubahan lahan pertanian menjadi kawasan perumahan. Warga mempersoalkan saluran irigasi yang tertutup tanah urukan. Saluran yang selama ini mengairi sawah disebut hanya digantikan dengan lubang paralon berukuran kecil. Akibatnya, aliran air terganggu, sawah mengalami kekeringan, dan jadwal tanam petani terancam.
Pada 20 Oktober 2026, warga bersama Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mendatangi lokasi dan meminta kegiatan pengurukan dihentikan sementara. Dalam kronologi yang disampaikan, pihak pengembang sempat menyepakati penghentian pekerjaan hingga ada pertemuan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun, pada 22 Oktober 2026, warga kembali mendapati alat berat beroperasi. Warga pun kembali turun tangan untuk menghentikan pekerjaan tersebut. Peristiwa ini kemudian menjadi perhatian di media sosial.
Di sisi lain, pihak pengembang menyatakan telah mengantongi perizinan, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan persetujuan lingkungan. Proyek tersebut juga disebut sebagai perumahan subsidi yang mendukung program tiga juta rumah pemerintah. Sementara itu, warga meminta agar lahan yang dipersoalkan tetap dipertahankan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Perbedaan posisi tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar: bagaimana memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan tanpa mengabaikan hak dan penghidupan masyarakat yang terdampak?
Persoalan Kayu Bongkok bukan sekadar pertentangan antara pembangunan dan pertanian. Kasus ini menjadi ujian bagi tata kelola pemerintahan: apakah kebijakan pembangunan dilaksanakan secara transparan, apakah masyarakat terdampak memperoleh ruang partisipasi yang bermakna, dan apakah ada pihak yang bertanggung jawab ketika muncul persoalan di lapangan?
Ketika Tata Kelola Pemerintahan Diuji
Untuk memahami persoalan tersebut, perspektif Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dapat digunakan sebagai kerangka analisis. Tiga prinsip yang relevan adalah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
Pembangunan yang baik tidak cukup hanya ditopang oleh dokumen administratif. Prosesnya harus terbuka, masyarakat terdampak perlu memperoleh kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, dan setiap pihak yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.
Dalam kasus Kayu Bongkok, ketiga prinsip tersebut perlu diuji melalui fakta dan tindakan nyata.
Pertama, transparansi. Warga mempertanyakan kejelasan status lahan yang diuruk. Apakah lahan tersebut termasuk kawasan yang telah ditetapkan sebagai LSD atau LP2B? Bagaimana kesesuaian rencana pembangunan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku?
Dalam informasi yang menjadi dasar tulisan ini, Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang disebut masih menunggu keputusan Kementerian ATR/BPN terkait verifikasi lahan baku sawah. Jika demikian, publik membutuhkan penjelasan mengenai status lahan, dasar pelaksanaan pengurukan, dan kesesuaian kegiatan pembangunan dengan ketentuan yang berlaku.
Pertanyaan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran oleh pihak pengembang. Namun, pemerintah perlu memberikan kejelasan agar masyarakat tidak hanya dihadapkan pada klaim yang berbeda dari masing-masing pihak.
Transparansi berarti memastikan informasi yang relevan dapat diperiksa publik. Dengan demikian, perdebatan mengenai legalitas tidak berhenti pada pernyataan sepihak, tetapi dapat diuji berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku.
Kedua, partisipasi. Pembangunan perumahan subsidi merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Akan tetapi, tujuan tersebut tidak boleh membuat dampak terhadap kelompok lain diabaikan.
Petani Kayu Bongkok tidak seharusnya langsung diposisikan sebagai pihak yang menolak pembangunan. Persoalan yang mereka suarakan berkaitan dengan keberlangsungan lahan pertanian, aliran irigasi, dan kepastian atas penghidupan mereka.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa warga terdampak memperoleh ruang yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi bukan sekadar kehadiran dalam rapat atau kesempatan menyampaikan pendapat, melainkan juga hak untuk memperoleh informasi dan mengetahui bagaimana aspirasi mereka ditindaklanjuti.
Ketika warga harus turun langsung menghentikan alat berat untuk menyampaikan keberatan, keadaan tersebut patut menjadi bahan evaluasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa tersedia mekanisme dialog dan pengaduan yang efektif sehingga persoalan dapat ditangani tanpa membiarkan warga menghadapi konflik sendiri di lapangan.
Ketiga, akuntabilitas. Dalam kronologi yang disampaikan, kegiatan pengurukan disebut sempat disepakati untuk dihentikan sementara, tetapi alat berat kembali beroperasi pada 22 Oktober 2026. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk kesepakatan tersebut, pihak yang bertanggung jawab mengawasinya, dan tindak lanjut yang dilakukan ketika pekerjaan kembali berlangsung.
Pemerintah kecamatan dan dinas terkait disebut telah menggelar rapat koordinasi pada 30 Oktober 2026. Namun, penyelesaian tidak cukup berhenti pada pertemuan. Warga membutuhkan kejelasan mengenai hasil koordinasi, penanggung jawab tindak lanjut, kepastian penanganan irigasi, dan langkah yang akan ditempuh terhadap kegiatan pengurukan.
Akuntabilitas harus terlihat melalui tindakan yang terukur dan hasil yang dapat diperiksa publik. Tanpa kejelasan tersebut, koordinasi berisiko hanya menjadi rutinitas administratif yang belum menjawab persoalan warga.
Sawah, Ketahanan Pangan, dan Masa Depan Tangerang
Persoalan Kayu Bongkok juga perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni tantangan mempertahankan lahan pertanian di tengah perkembangan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi.
Alih fungsi lahan bukan hanya persoalan perubahan penggunaan tanah. Jika terjadi tanpa perencanaan dan perlindungan yang memadai, perubahan tersebut dapat memengaruhi mata pencaharian petani, keberlanjutan produksi pangan, dan fungsi lingkungan yang melekat pada lahan pertanian.
Kekhawatiran mengenai penyusutan sawah di Kabupaten Tangerang perlu dijawab melalui data yang dapat diuji, termasuk perkembangan luas lahan pertanian dan pelaksanaan kebijakan perlindungannya. Data tersebut penting agar perdebatan tidak berhenti pada kekhawatiran, tetapi berkembang menjadi evaluasi kebijakan berbasis bukti.
Pembangunan perumahan dan perlindungan lahan pertanian tidak semestinya dipertentangkan secara sederhana. Keduanya perlu ditempatkan dalam perencanaan yang mempertimbangkan kebutuhan hunian, ketahanan pangan, kepastian hukum, dan keberlangsungan hidup masyarakat.
Program perumahan subsidi memiliki tujuan sosial, tetapi tujuan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap lokasi pembangunan telah memenuhi seluruh ketentuan. Demikian pula, keberatan warga harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap status lahan, perizinan, dan dampak kegiatan di lapangan.
Di sinilah peran pemerintah menjadi penting. Pemerintah tidak cukup hanya menjadi penengah antara warga dan pihak pengembang. Pemerintah harus memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas, prosesnya dapat dipertanggungjawabkan, dan hak masyarakat terdampak memperoleh perlindungan yang semestinya.
Tiga Langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah
Untuk menyelesaikan persoalan Kayu Bongkok, Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu mengambil langkah konkret sesuai kewenangan dan hasil pemeriksaan terhadap status lahan serta perizinan yang berlaku.
Pertama, memastikan status lahan dan dasar pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah bersama instansi yang berwenang perlu memberikan penjelasan mengenai status lahan, kesesuaian tata ruang, dan ketentuan perlindungan pertanian yang berlaku. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau persoalan hukum, penanganan harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Penghentian sementara kegiatan dapat ditempuh apabila diperlukan dan memiliki dasar yang jelas.
Kedua, membuka informasi dan memperkuat dialog dengan warga. Informasi perizinan yang dapat diakses publik perlu dijelaskan secara transparan, termasuk ruang lingkup persetujuan dan ketentuan yang relevan. Pemerintah juga perlu memfasilitasi dialog yang melibatkan warga, pihak pengembang, dan instansi terkait. Hasil pembahasan, keputusan, serta tindak lanjutnya harus dapat diketahui masyarakat.
Ketiga, memulihkan fungsi irigasi dan menangani dampak terhadap petani. Pemerintah perlu melakukan pemeriksaan teknis terhadap saluran yang tertutup, memastikan pihak yang bertanggung jawab, dan mendorong pemulihan aliran air sesuai hasil pemeriksaan. Dampak terhadap kegiatan pertanian juga perlu didata agar penanganannya tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi turut memperhatikan kerugian yang dialami warga.
Ketiga langkah tersebut penting agar penyelesaian tidak berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang benar atau salah. Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum, perlindungan terhadap penghidupan petani, dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dinilai publik.
Keberpihakan Negara Diuji di Lapangan
Bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, kasus Kayu Bongkok merupakan pelajaran bahwa kebijakan publik tidak cukup dipahami melalui teori birokrasi dan regulasi. Kebijakan juga harus dinilai dari bagaimana pelaksanaannya memengaruhi kehidupan masyarakat.
Ketika kepentingan pembangunan bertemu dengan keberlangsungan penghidupan petani, negara tidak boleh membiarkan warga menghadapi ketidakpastian tanpa penjelasan. Pemerintah harus hadir melalui keputusan yang transparan, proses yang partisipatif, dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keberpihakan negara bukan berarti mengabaikan kepentingan pembangunan atau langsung menyimpulkan kesalahan salah satu pihak. Keberpihakan itu harus diwujudkan melalui penegakan aturan yang konsisten, perlindungan terhadap hak masyarakat, serta penyelesaian yang adil berdasarkan fakta.
Sawah Kayu Bongkok mungkin hanya satu titik di peta Kabupaten Tangerang. Namun, persoalan yang muncul di sana mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari bangunan yang berdiri atau investasi yang masuk. Pembangunan juga harus dinilai dari kehidupan yang mampu dipertahankan, hak warga yang terlindungi, dan keberlanjutan lingkungan yang dijaga.
Sebab, ketika sawah kehilangan air dan petani kehilangan kesempatan untuk mengolah tanahnya, yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan satu desa. Yang dipertaruhkan adalah kemampuan pemerintah memastikan bahwa pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Penulis: Aditya Firmansyah
Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMT. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar