Ketika Negara Sibuk Membela Harga Diri, Siapa yang Membela Hak Rakyat Menghirup Udara Bersih?

waktu baca 7 menit

Selasa, 10 Nov 2026 19:55 141 Nazwa

Negara dituntut menjamin hak rakyat atas udara bersih melalui pengawasan emisi, penegakan hukum, dan kebijakan lingkungan yang adil.

Tania Fasha Salsabila. (Foto: Dok. Pribadi)

OPINI | BD — Keberhasilan sebuah negara kerap diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, dan pencapaian pemerintah di berbagai sektor. Ukuran-ukuran tersebut memang penting, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan kualitas kehidupan masyarakat. Sebab, apa arti kemajuan jika rakyat masih harus menghirup udara tercemar setiap hari demi bekerja, belajar, dan menjalani kehidupan?

Persoalan udara bersih bukan sekadar isu lingkungan. Di dalamnya terdapat persoalan politik, keadilan sosial, dan tanggung jawab negara. Udara merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dihindari, sementara pencemarannya tidak selalu disebabkan oleh mereka yang paling merasakan dampaknya. Ketimpangan inilah yang semestinya menjadi perhatian utama pemerintah: sebagian pihak menikmati keuntungan aktivitas ekonomi, sedangkan masyarakat luas berpotensi menanggung risiko kesehatannya.

Udara Bersih dan Tanggung Jawab Negara

Persoalan pencemaran udara di Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi belum tentu berjalan seiring dengan kualitas lingkungan yang sehat. Berdasarkan laporan IQAir tahun 2025 yang dirujuk dalam tulisan ini, rata-rata konsentrasi tahunan PM2.5 di Indonesia mencapai 30 mikrogram per meter kubik, sekitar enam kali pedoman tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

PM2.5 merupakan partikel polutan berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan dan menimbulkan risiko kesehatan. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa pencemaran udara tidak cukup dihadapi dengan imbauan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan atau menggunakan kendaraan secara bijak. Persoalan ini membutuhkan kebijakan yang menyasar sumber pencemaran dan memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan.

Ketika Beban Pencemaran Tidak Terbagi secara Adil

Persoalan udara bersih juga dapat dibaca melalui perspektif keadilan sosial John Rawls. Dalam teorinya, Rawls menempatkan kebebasan dasar yang setara sebagai prinsip penting keadilan dan menyatakan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan.

Perspektif ini relevan untuk melihat siapa yang paling rentan menanggung dampak pencemaran udara. Sebab, setiap orang mungkin menghirup udara yang sama, tetapi tidak setiap orang memiliki kemampuan yang sama untuk melindungi diri dari risiko pencemaran.

Pekerja lapangan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek daring, dan kelompok lain yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas di luar ruangan memiliki ruang yang terbatas untuk menghindari paparan polusi. Anak-anak juga membutuhkan perlindungan karena aktivitas dan lingkungan tempat mereka tumbuh dapat meningkatkan kerentanan terhadap kualitas udara yang buruk.

Sebaliknya, masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih baik mungkin memiliki pilihan untuk menggunakan penyaring udara, mengurangi aktivitas di luar ruangan, atau tinggal di lingkungan dengan paparan polusi yang lebih rendah. Kemampuan tersebut tidak menghilangkan risiko pencemaran, tetapi dapat memberikan ruang perlindungan yang tidak dimiliki semua orang.

Di sinilah pencemaran udara memperlihatkan wajah ketidakadilan sosial. Risiko lingkungan dapat menjadi beban yang tidak seimbang ketika kelompok yang memiliki sumber daya terbatas justru menghadapi pilihan paling sedikit untuk melindungi dirinya.

Karena itu, hak atas udara bersih tidak seharusnya bergantung pada kemampuan seseorang membeli perlindungan. Kualitas lingkungan yang sehat merupakan kepentingan publik yang harus dijamin melalui kebijakan negara, bukan semata-mata melalui kemampuan individu mengatasi risiko.

Investasi Tidak Boleh Mengalahkan Kepentingan Publik

Pembangunan industri dan investasi sering dipandang sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Keduanya dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan aktivitas usaha, dan memperkuat pendapatan daerah. Namun, manfaat ekonomi tersebut tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan biaya sosial dan lingkungan yang mungkin timbul.

Persoalannya bukan memilih antara pembangunan dan lingkungan, seolah-olah keduanya selalu bertentangan. Tantangan sebenarnya adalah memastikan bahwa pembangunan berlangsung dengan memperhitungkan dampak lingkungan, melindungi masyarakat, dan menegakkan kewajiban setiap pelaku usaha.

Jika keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada pihak tertentu, sementara risiko pencemaran ditanggung masyarakat luas, kebijakan pembangunan patut diuji dari perspektif keadilan. Siapa yang memperoleh manfaat? Siapa yang menanggung kerugian? Dan apakah pemerintah telah memastikan bahwa kelompok paling rentan tidak menjadi pihak yang paling dirugikan?

Pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab politik. Pemerintah bukan hanya fasilitator investasi, melainkan juga pemegang mandat untuk melindungi kepentingan publik.

Dalam konteks ini, ketegasan terhadap pelanggaran lingkungan tidak semestinya ditentukan oleh besarnya perusahaan, nilai investasinya, atau kedekatannya dengan pusat kekuasaan. Penegakan hukum yang adil menuntut agar kewajiban lingkungan berlaku secara konsisten bagi setiap pihak.

Tanpa prinsip tersebut, pembangunan berisiko menghasilkan paradoks: perekonomian tumbuh, tetapi sebagian masyarakat justru harus membayar kemajuan itu dengan meningkatnya risiko terhadap kesehatan dan kualitas hidup mereka.

Hak Konstitusional yang Menuntut Pelaksanaan

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan sekadar aspirasi moral. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 65, menegaskan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Ketentuan ini menempatkan perlindungan lingkungan sebagai kewajiban yang tidak dapat direduksi menjadi program tambahan atau sekadar pelengkap pembangunan. Hak tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan, pengawasan, keterbukaan informasi, dan tindakan nyata ketika terjadi pelanggaran.

Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perlindungan tersebut berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Masyarakat juga perlu memperoleh akses terhadap informasi kualitas udara, saluran pengaduan yang efektif, serta ruang untuk mengawasi kebijakan yang berpengaruh terhadap lingkungan tempat mereka tinggal.

Transparansi menjadi penting karena masyarakat tidak dapat mengawasi sesuatu yang informasinya sulit diakses. Data kualitas udara, hasil pemantauan emisi, dan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran perlu disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterbukaan semacam itu bukan ancaman bagi pemerintah. Justru, transparansi merupakan bagian dari akuntabilitas dan sarana membangun kepercayaan publik.

Mengukur Kemajuan dari Kehidupan Rakyat

Mengatasi pencemaran udara membutuhkan langkah yang terukur. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap sumber emisi, memastikan kepatuhan industri terhadap standar lingkungan, meningkatkan pengendalian emisi kendaraan, memperbaiki transportasi umum, dan memperluas ruang terbuka hijau berdasarkan kebutuhan wilayah.

Informasi kualitas udara juga harus mudah diakses agar masyarakat dapat memahami kondisi lingkungannya. Di saat yang sama, penegakan hukum perlu dilakukan secara konsisten terhadap pihak yang terbukti melanggar. Evaluasi kebijakan seharusnya tidak berhenti pada jumlah program yang dijalankan, tetapi juga melihat apakah kualitas udara membaik dan apakah perlindungan terhadap kelompok rentan semakin kuat.

Masyarakat tentu memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Namun, tanggung jawab itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalihkan beban utama pengendalian pencemaran kepada individu. Negara memiliki kewenangan, instrumen regulasi, dan kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk mengendalikan sumber pencemaran secara sistematis.

Karena itu, keberhasilan kebijakan lingkungan perlu dinilai dari dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, bukan semata-mata dari kampanye, slogan, atau banyaknya aturan yang diterbitkan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara tidak cukup dilihat dari kemampuannya mempertahankan citra, menunjukkan kekuatan, atau membanggakan pencapaian pembangunan. Kemajuan juga harus tercermin dalam kemampuan negara menjamin hak-hak dasar rakyatnya.

Harga diri negara semestinya tidak berhenti pada simbol dan kebanggaan. Ia harus hadir dalam kebijakan yang melindungi kesehatan, keberanian menindak pelanggaran, dan kesediaan menempatkan kepentingan publik di atas keuntungan sesaat.

Sebab, negara yang kuat bukan semata-mata negara yang mampu menunjukkan kekuasaannya, melainkan negara yang bersedia menggunakan kekuasaan itu untuk melindungi mereka yang paling rentan.

Jika rakyat masih harus mempertaruhkan kesehatannya untuk menjalani kehidupan sehari-hari, kemajuan seperti apa yang sesungguhnya sedang dibanggakan?

Penulis: Tania Fasha Salsabila
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Tangerang. (*)