Pinjaman Rp300 Juta Diduga Tak Sesuai SOP, Mantan Kabag Kredit LKM AKR Terseret Kasus Hukum

TANGERANG | BD — Dugaan penyimpangan pemberian pinjaman senilai Rp300 juta di LKM Artha Kerta Raharja (AKR) Balaraja menyeret mantan Kepala Bagian Kredit, Riswadi, ke proses hukum. Polresta Tangerang telah menetapkannya sebagai tersangka setelah penyidik menemukan dugaan pemberian pinjaman yang tidak sesuai prosedur operasional standar (SOP).

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan penyimpangan penyaluran pinjaman tersebut.

Baca Juga

6 hari  lalu

Dedi Kurnia Syah Desak Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Diusut hingga Dalang Terungkap

285 Redaksi

Berdasarkan hasil penyidikan, Riswadi diduga mengeluarkan dana milik LKM AKR tanpa melalui tahapan dan prosedur kredit yang semestinya. Peristiwa itu disebut terjadi pada pertengahan Juni 2025.

Dana sebesar Rp300 juta tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Hingga kini, pinjaman itu disebut belum dibayarkan melalui cicilan.

“Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen perjanjian kredit dan kuitansi realisasi kredit dengan tanda tangan tersangka,” kata Indra Waspada, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga

23 jam  lalu

Dari Kampus UMT, Akademisi Serukan Penegakan Hukum dalam Kasus Penyadapan Prabowo

110 Nazwa

Penyidik menduga pemberian pinjaman tersebut tidak melalui mekanisme kredit yang berlaku. Selain itu, Riswadi diduga tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas dana yang telah dikeluarkan.

Dugaan penyimpangan tersebut disebut mengakibatkan kerugian bagi LKM AKR Balaraja dan keuangan daerah Kabupaten Tangerang. Namun, besaran kerugian yang ditimbulkan belum dirinci dalam keterangan yang disampaikan.

Berawal dari Laporan Polisi pada 2025

Kasus ini bermula dari laporan polisi pada 21 Oktober 2025. Setelah melalui serangkaian proses penyidikan, polisi menetapkan Riswadi sebagai tersangka pada 29 Oktober 2026.

Dalam proses penyidikan, polisi menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan realisasi pinjaman, termasuk perjanjian kredit dan kuitansi yang memuat tanda tangan tersangka.

Dokumen-dokumen tersebut menjadi bagian dari alat bukti yang digunakan penyidik untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam pemberian pinjaman.

Polresta Tangerang menyatakan penyidikan akan terus berlanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Riswadi tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Ril/Red)