Geruduk Kantor Bupati, PMII Pandeglang Minta KPK dan PPATK Audit Harta Irna Narulita

PANDEGLANG | BD — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pandeglang, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kabupaten Pandeglang, Kamis, 4 Mei 2023.

Dalam aksinya, mahasiswa menilai kenaikan harta kekayaan Bupati Pandeglang Irna Narulita dinilai tak wajar. Untuk itu, mereka menuntut agar KPK dan PPATK segara turun ke Pandeglang untuk mengaudit harta kekayaan Bupati Pandeglang, Irna Narulita dan keluarga Natakusumah.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Sakit Hati, Pria di Pandeglang Bunuh Mantan Pacarnya. Ini Motifnya

36 Patricia Pawestri

“Kalau kita lihat dari pelaporan data di elhkpn.kpk.go.id, Bupati Pandeglang Irna Narulita mempunyai harta kekayaan sebesar Rp62 Miliar. Selain itu, Irna Narulita juga memliki 112 bidang tanah, dan 1 unit kendaran bermotor merk honda,” ujar Koordinator lapangan aksi unjuk rasa PC PMII Pandeglang, Ahmad Fahruroji.

Dia menambahkan, jumlah harta kekayaan Bupati Pandeglang Irna Narulita mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sebesar Rp11 Miliar.

“Apakah harta mewah yang dipamerkan oleh keluarga Bupati Pandeglang Irna Narulita atau Natakusumah, sudah seluruhnya dilaporkan di LHKPN. Ini menjadi tanda tanya yang besar mengenai laporan harta kekayaan,” katanya.

Baca Juga

2 tahun  lalu

10 Hari Operasi Jaran Maung, Polda Banten Ringkus 54 Penjahat Jalanan

44 Redaksi

Menurut Fahruroji, pelaporan kekayaan pejabat merupakan arahan dari Presiden, dimana ASN harus menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dengan sejelas-jelasnya.

“Maka kami tegaskan agar Menko Polhukam beserta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bisa datang memeriksa harta kekayaan Bupati Pandeglang atau keluarga Natakusumah,” jelasnya.

Selain itu, katanya, gaya hidup hedonis suami dan anak Bupati Pandeglang Irna Narulita berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat Kabupaten Pandeglang.

“Belakangan ini ramainya pemberitaan tentang gaya hidup hedonis pejabat publik di Kabupaten Pandeglang, namun kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Pandeglang itu sendiri yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal trah atau dinasti Natakusuma, telah memimpin Pandeglang kurang lebih selama 16 tahun. Namun masih gagal dalam pemerataan infrastruktur, menurunkan angka kemiskinan, serta banyak kebijakan-kebijakan yang tidak objektif dan cenderung tidak berpihak kepada masyarakat banyak,” katanya.

Bahkan menurut Fahruroji, kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat yang dibuat dimasa Kepemimpinan Irna – Tanto diantaranya tentang pengadaan satu unit Predo Land Cruiser Tahun 2019 senilai Rp1,9 Miliar sebagai mobil dinas Bupati Pandeglang. Serta kebijakan tentang pemberian sepeda listrik untuk RT/RW yang menelan anggaran senilai Rp38 Miliar pada Tahun 2023.

“Kebijakan tersebut dinilai berbanding terbalik dengan kondisi infrastruktur jalan di sejumlah titik di Kabupaten Pandeglang, yang masih rusak parah. Untuk diketahui total jalan rusak di Kabupaten Pandeglang sekitar 723 kilometer, per tahun 2022 masih punya kerusakan sekitar 200 Kilometer, artinya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang sangat lambat, jika dibandingkan dengan masa jabatan Bupati Pandeglang yang sudah 2 periode,” ujarnya. (Iman/Red)